Hello,

Reader

PHK Terus Terjadi, 9,7 Juta Orang Jadi Pengangguran
Ilustrasi aksi buruh (ist)
PHK Terus Terjadi, 9,7 Juta Orang Jadi Pengangguran

Jakarta, HanTer - Jumlah pengangguran di Indonesia bertambah 2,67 juta orang menjadi 9,7 juta orang akibat pandemi Covid-19, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) 7,07 persen.  TPT ini akibat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat banyaknya pelaku usaha yang terpaksa mengurangi kegiatan usahanya.

Demikian disampaikan Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Mahatmi Parwitasari Saronto dalam Webinar Kagama Teraskita, Sabtu (28/11/2020).

"Ke depan, pada tahun 2021 kami berharap ekonomi dapat cepat pulih dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5-5,5 persen sehingga dapat tercipta sekitar 2,3-2,9 juta lapangan kerja dan TPT dapat turun menjadi kisaran 5,9-6,5 persen," ujar Mahatmi.

Berbahaya

Terpisah, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DPC DKI Jakarta, Alson Naibaho mengakui bahwa 2,67 juta orang bakal menganggur dadakan pada tahun 2021. Oleh karena itu pemerintah harus sigap agar jumlah pengangguran tidak semakin tinggi karena dampaknya sangat berbahaya bagi kenyamanan dan ketertiban sosial.

"Pemerintah harus segera mengupayakan pemulihan ekonomi, supaya ada ketersediaan lapangan kerja," ujar Alson Naibaho kepada Harian Terbit, Minggu (29/11/2020).

Alson menegaskan, saat ini rakyat butuh sesuatu untuk keberlangsungan hidup. Oleh karena itu pemerintah harus menyediakan berupa bantuan. Apalagi proses pemulihan ekonomi butuh waktu yang lama. Program - program wirausaha menjadi salah satu bentuk yang dibutuhkan rakyat saat ini. Jika pemulihan ekonomi tidak dilakukan secara cepat maka situasi sosial masyarakat akan makin tidak baik.

"Kalaupun awal terjadinya Covid-19 dilakukan maka tentunya harus berkesinambungan dan semakin lama orang ter PHK maka situasi dan kondisinya akan semakin tidak baik. Seharusnya bentuk bantuan ditingkatkan dan harus ada solusi-solusi lainnya yang benar-benar terasa oleh rakyat," paparnya.

Neolib

Ketua Umum Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang mengatakan, tingginya jumlah pengagguran di tahun 2021 maka membuktikan negara dalam krisis dan tidak mampu mengelola keuangan. Yang dialami saat ini merupakan kesalahan pemerintahan dalam strategi ekonomi yang berkiblat pada neolib dan tidak menjalankan amanat konstitusi sebagai tujuan negara yang merdeka.

"Lihatlah saat ini kehidupan rakyat makin terpuruk, utang negara makin bertambah, tapi pejabat nakal tetap bermunculan, terbukti dengan OTT yang dilakukan KPK belakangan ini," ujar Edysa Girsang kepada Harian Terbit, Minggu (29/11/2020).

Eki, panggilan akrab Edysa Girsang menilai, keyakinan rezim saat ini terhadap pembangunan inprastruktur dan penarikan investor tidak membuktikan pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan pendapatan rakyat. Padahal rezim saat ini sudah berhutang dan regulasi yang disiapkan juga tidak membuat perbaikan dan pertumbuhan ekonomi.

"Sampai disini saya mau bilang rezim saat ini gagal dan jauh dari tujuan nasional," tandasnya.

Eki menyebut, jika cara-cara tersebut masih dilakukan rezim saat ini maka kehancuran sudah di depan mata. Padahal negeri ini perlu perubahan besar-besaran dengan melibatkan orang - orang yang bermental kenegarwanan serta berpikir besar dan luas demi rakyat, bangsa dan negara.

Terbatas

Lebih lanjut Mahatmi Parwitasari Saronto mengatakan, pada tahun ini lapangan kerja yang tercipta terbatas bahkan cenderung menyusut karena penduduk usia kerja yang terdampak pandemi cukup besar, di mana jumlahnya mencapai 29,12 juta orang atau 14,28 persen dari penduduk usia kerja. Dari jumlah tersebut 2,56 juta orang menjadi pengangguran, bukan angkatan kerja 0,76 juta orang, dirumahkan atau sementara tidak kerja 1,77 juta orang dan mengalami pengurangan jam kerja 24,03 juta orang. 

"Belum lagi ada angkatan kerja baru yang masuk pasar kerja sebanyak 2,36 juta orang. Mereka ini harus bersaing mencari pekerjaan dengan yang terdampak pandemi," katanya. 



#phk #pengangguran #corona #covid-19

Komentar Anda
Komentar