Hello,

Reader

Khawatir Penyebaran Covid-19, Ahli Waris Minta Ketua PN Jak-bar Tunda Eksekusi Lahan Di Kebon Jeruk
Sebidang tanah yang berlokasi di Jl. A No.20 rt. 11/01 Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut tercatat dalam Girik Nomor C.577 atas nama Sead Bin Reming dan akan dieksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kamis (14/1/2021) besok.
Khawatir Penyebaran Covid-19, Ahli Waris Minta Ketua PN Jak-bar Tunda Eksekusi Lahan Di Kebon Jeruk

Jakarta, HanTer - Ahli waris Nurlisa Emmy dan Ibu Maimum sebagai ahli waris Sead bin Reaming melalui Kuasa Hukumnya Haposan Siboro, SH. dan David Tambunan SH., mengajukan surat permohonan  penundaan Pelaksanaan Eksekusi atas  Lahan seluas 1.190m2  atas nama Sead Bin Reming.

Sebidang tanah yang berlokasi di Jl. A No.20 rt. 11/01 Kelurahan Kebon Jeruk Jakarta Barat tersebut tercatat dalam Girik Nomor C.577 atas nama Sead Bin Reming dan akan dieksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kamis (14/1/2021) besok.

Haposan Siboro, SH mengatakan, ada beberapa alasan pihaknya mengajukan permohonan penundaan atau penghentian eksekusi. Pertama, pelaksanaan eksekusi berpotensi terbentuknya kluster- kluster baru dan terjadinya penularan Covid -19. Sehingga tindakan tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan  undang Undang No.2 Tahun 2020 dan Instruksi Mendagri Nomor 1 tahun  2021 tentang pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadinya penyebaran Covid -19.

"Alasan lainnya adanya gugatan perlawanan pihak ketiga yang telah dalam masa persidangan dengan registrasi Perkara Nomor 745/Pdt-BTH/2020,PN,JKT.BAR," ujar Haposan Siboro, SH yang didampingi David Tambunan SH di Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Haposan menyebut, gugatan perlawanan pihak ketiga tersebut dilakukan oleh Derman Purba karena Derman Purba telah membeli obyek perkara tersebut yang tertuang dalam  Surat PPJB tanggal tanggal 20 Maret  2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Tumpal Tobing SH, mkn Nomor 145/W/2019. Dalil dan alasan gugatan perlawanan pehak ketiga atau Derden Verset adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Selain  itu surat Keterangan Lurah Kelurahan Kebon Jeruk menerangkan bahwa Girik C No. 1577 atas Nama Muhammad Aling berasal dari Girik Nomor 1019 atas nama Saali bin Reaming tidak ada menerangkan bahwa Girik C Nomor 1577 atas nama Muhammad Aling, dan hanya menerangkan bahwa sampai pada Girik C Nomor 1019. Dengan demikian Girik C Nomor 1577 atas nama Muhammad Aling tidak diketahui asal muasalnya dan diduga Girik tersebut adalah palsu.

"Dengan demikian  sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat nembatalkan atau menunda pelaksanaan eksekusi," paparnya.

Alasan lainnya, sambung Haposan,adanya dugaan pemalsuan nama pewaris yang dilakukan oleh pemohon eksekusi yaitu Saifun Zuhri, yang sebelumnya diketahui bernama Muhamad Simung tetapi bisa berubah nama menjadi Muhamad Aling. Hal ini sangat jelas dilakukan ahli waris Muhammad Simung dengan mengubah nama Pewaris sebelumnya Muhammad Simung menjadi Muhamad Aling  di batu nisan makamnya.

"Kejanggalan lainnya  yang kita temukan seperti dalam penetapan fatwa waris yang diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Barat  yang memuat bahwa nama kakek pemohon eksekusi adalah Muhammad Simung tetapi dalam putusan penetapannya disebut Muhammad Aling. Penetapan ini sudah sangat keliru dan kami akan melakukan upaya hukum nantinya," tegasnya.

Terpenting, sambung Haposan, objek yang akan dieksekusi seluas 1.190 meter persegi pada tahun 1973 sebagian telah dijual ke alm. Ibu Sopiah sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual beli Nomor 176/III/79, tgl 20 Maret 1979. Oleh karena itu sangat keliru jika Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat meneksekusi seluas 1.190 meter.

"Atas dasar dan alasan tesebut ,kami  kuasa hukum ahli waris sebagai pihak terlawan tersita berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan untuk nenunda eksekusi pengosongan lahan yang tercantum dalam Girik C Nomor 1.577 persil 34D.I  atas nama Muhamad Bin Aling  sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 26/2018 Eks.Jo.No.608/Pedt.G/2014/PN.JKT.BRT, tanggal 16 Nivember  2016. Dan  kami sudah layangkan surat permohonan pada 7 Januari 2021 kemarin," paparnya. 



#Covid19

Komentar Anda
Komentar