Waspada, PKI Bangkit, Indonesia Darurat Komunis
Waspada, PKI Bangkit, Indonesia Darurat Komunis

Jakarta, HanTer - Hilangnya nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH. Hasyim Asyari dan memasukkan tokoh-tokoh komunis dalam Kamus Sejarah Republik Indonesia, disebut sejumlah kalangan pertanda bangkitnya PKI di Indonesia. 

Selain itu tidak dicantumannya Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah/pelajaran wajib dalam sistem pendidikan nasional Indonesia semakin menunjukkan bahwa Indonesia sudah darurat komunis. Hal ini pantas untuk disematkan dan diwaspadai.

“Indonesia darurat komunis pantas untuk disematkan dan diwaspadai. Sayang Presiden Jokowi belum jelas sikap politiknya yang anti PKI/Komunis. Rakyat menunggu sikap tegas Presiden untuk mewaspadai bahaya PKI dan komunisme. Tidak cukup menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada masih melarang penyebaran Komunisme/marxisme,” kata Pemerhati Politik dan Kebangsaan, M Rizal Fadillah, Kamis (22/4/2021).

Menurutnya, di situasi pandemi, resesi dan krisis ekonomi, oligarkhi yang menguat, hukum yang diperalat politik, penistaan agama yang marak, budaya menjilat, serta oposisi yang ditekan, maka menjadi indikasi bahwa PKI bangkit dan komunisme semakin merambah.

Kondisi ini, sambung Rizal, tak bisa dianggap biasa, ada indikasi kuat dari pertumbuhannya. Jalur budaya adalah sarana versus agama. Parlemen jangan hanya memikirkan kekuasaan sendiri. Rakyat sedang terancam. TNI dan umat Islam harus segera melakukan konsolidasi. Indonesia darurat komunis. 

Sementara itu, pengamat politik dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, upaya memutarbalikkan sejarah yang dilakukan oleh PKI tidak berhenti sejak makar Madiun tahun 1948 hingga setelah kudeta gagal PKI tahun 1966. Hanya saja intensitas pemutarbalikkan sejarah kejamnya PKI terhadap rakyat Indonesia makin besar massif dan terstruktur dampak dari liberalisasi politik tahun 1998.

"Bahkan itu (upaya pemutarbalikkan sejarah kejamnya PKI) melibatkan media mainstream," ujar Aminudin kepada Harian Terbit, Kamis (22/4/2021).

Aminudin menyebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Rabu 15 Agustus 2012 juga dengan lantang meminta warga mewaspadai kebangkitan gerakan komunis. Kala itu Ketua umum Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid juga telah menengarai beberapa peristiwa belakangan ini ada kaitannya dengan pergerakan PKI. 

Saat ini, kata Aminudin, pemerintahan Jokowi diduga disusupi para simpatisan PKI seperti HF yang sekarang menjabat Dirjen di Kemendikbud  yang memiliki anggaran terbesar di pemerintahan.

"Kata orang yang pernah dekat dengan Jokowi seperti Gatot Nurmantyo, Ryamizard Ryacudu, dan almarhum. KH Hasyim Muzadi, saat ini PKI sudah bangkit," tambahnya.

Sudah Nyata

Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, jika dilihat dari penyusunan Kamus Sejarah Indonesia setebal 339 halaman yang diterbitkan Kemendikbud yang menghilangkan Sejarah Tokoh Pendiri Bangsa KH Hasyim As'ary dan memuat banyak gembong PKI, seperti yang di tulis Fadli Zon adalah tudingan yang beralasan. Saat ini Kemendikbud kesusupan PKI. 

"Karena PKI adalah partai terlarang maka hilangnya nama KH Hasyim As'ary dalam Kamus Sejarah Indonesia harus diusut tuntas, dan ditindak. Karena apa yang dilakukan oleh Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid diduga hendak mengaburkan dan membelokkan sejarah Indonesia sesuai versi Hilmar Farid. 

"Ini berbahaya, Mendikbud Nadiem Makarim harus bertanggung jawab atas kelakuan Dirjen itu. Dan ini menjadi indikasi kiat PKI come back," tegasnya.

Muslim menilai, saat ini kebangkitan PKI di Indonesia adalah nyata. Oleh karena itu harus waspada, agar peristiwa serupa terulang kembali.
"Itu faktanya, tidak bisa di pungkiri. Menurut sastrawan Taufik Ismail, PKI memang tukang putar balik sejarah," tandasnya.

Tokoh Komunis

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera juga meminta hilangnya nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH. Hasyim Asyari dan lebih menonjolkan tokoh-tokoh komunis dalam Kamus Sejarah Republik Indonesia Jilid I, mesti ditindaklanjuti. "Penghapusan kontribusi para ulama dan penonjolan tokoh yang dekat dengan ideologi lain (komunis) mesti diselidiki dengan seksama," jelasnya.

Menurut Mardani, pendapat pribadi Hilmar Farid sebagai sejarawan bisa saja jadi diskursus. Tetapi, posisinya sebagai Dirjen Kebudayaan Kemendikbud sangat startegis dan substansial. "Terlepas dari belum dicetak dan belum disebarkannya buku tersebut, kejadian ini mesti menyadarkan kita semua bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang," paparnya.

Mardani juga meminta persoalan hilangnya nama pahlawan nasional sekaligus pendiri ormas NU tersebut perlu diinvestigasi menyeluruh. "Jadi, perlu diinvestigasi apa maksud dan siapa master mindnya," tandasnya.

Terpisah, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat), Hendrik D. Sirait mengatakan, pernyataan politisi Partai Gerindra Fadli Zon secara jelas mengindikasikan sebagai pendukung setia rezim Orde Baru. Hal ini sekaligus juga memperlihatkan bahwa bahwa anasir-anasir Orde Baru masih eksis hingga saat ini. 

"Melalui wacana “Kemendikbud kesusupan PKI” Fadli Zon beserta kelompok pendukungnya memang bermaksud menancapkan pengaruhnya di Kemendikbud untuk mengembalikan “sejarah” sebagaimana yang ditulis rezim Orde Baru," jelasnya. 



#PKI #Komunis #tokoh #ulama