BRIN Dibawa ke Pusaran Politik, Megawati Tidak Tepat Jadi Ketua Dewan Pengarah
BRIN Dibawa ke Pusaran Politik, Megawati Tidak Tepat Jadi Ketua Dewan Pengarah

Cendekiawan muslim, Prof Azyumardi Azra menyesalkan penyatuan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

Penyatuan badan riset sesuai Kepres nomor 33 tahun 2021 itu bakal berujung pada malapetaka riset Indonesia. "Alih-alih akan menghasilkan riset dan inovasi berkualitas untuk memajukan negara-bangsa Indonesia, BRIN sebaliknya membawanya ke dalam pusaran politik partisan dan kekuasaan," ujar Prof Azyumardi di Jakarta, Rabu (5/5/2021).

Prof Azyumard menyebut, BRIN akan dibawa ke dalam pusaran politik partisan dan kekuasaan karena adanya Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Oleh karena itu pembubaran lembaga-lembaga penelitian historis seperti LIPI atau BPPT yang telah memberi kontribusi penting dalam riset dan inovasi sangat disesalkan.

Kontroversial

Terpisah, pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga juga mengatakan, pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN bakal menimbulkan kontroversial di tengah masyarakat. Tidak heran saat ini banyak akademisi menyesalkan Keputusan Presiden Jokowi yang mengangkat Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. 

"Para akademisi menilai, latar belakang Mega tidak cocok menduduki posisi Ketua Dewan Pengarah BRIN," tegas Jamiluddin kepada Harian Terbit, Rabu (5/5/2021).

Jamil menyebut, penilaian akademisi tersebut masuk akal. Karena latar belakang Megawati memang tidak berkaitan dengan dunia sains. Selama ini Megawati hanya dikenal sebagai politisi yang menjadi ketua umum partai dan sempat menjadi presiden menggantikan Abdurahman Wahid alias Gusdur yang saat itu diturunkan MPR melalui Sidang Istimewa.

"Juga patut disayangkan kenapa Mega mau menerima tawaran tersebut. Sebab, sebagai sosok yang pernah menjadi presiden, idealnya posisi tersebut bukanlah jabatan yang menarik buat mantan presiden," paparnya.

Jamil menegaskan, posisi Ketua Dewan Pengarah BRIN harusnya diserahkan kepada ilmuwan indonesia yang tersebar di berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Mereka inilah yang berkompeten menduduki posisi tersebut. Sementara posisi Megawati sebaiknya cukup menjadi negarawan, seperti yang diperankan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jusuf Kalla, dan Tri Sutrisno. 

"Posisi itu jauh lebih terhormat daripada jabatan ketua Dewan Pengarah BRIN. Biarlah para ilmuwan membesarkan BRIN melalui hasil riset dan inovasinya untuk kebanggaan negeri tercinta," paparnya.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021, BRIN kini membawahi empat lembaga penelitian yang dilebur menjadi satu. Pemerintah memberi waktu paling lambat dua tahun untuk menyatukannya sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN. Keempat lembaga tersebut yakni, LIPI, BPPT, Batan, dan Lapan.

"Dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak berlakunya Perpres ini, tugas fungsi dan kewenangan pada LIPI, BPPT, Batan, dan Lapan diintegrasikan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan BRIN," demikian bunyi pasal 69 Perpres tersebut.

Dengan integrasi tersebut, empat badan riset dan pengkajian itu nantinya menjadi Organisasi Pelaksana Litbangjirap (OPL) di bawah BRIN. Litbangjirap sendiri merupakan singkatan dari penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan.



#Megawati #politik