Hello,

Reader

Diduga IMB Hasil Suap, Hentikan Proyek Meikarta Lippo
Istimewa
Diduga IMB Hasil Suap, Hentikan Proyek Meikarta Lippo

Jakarta, HanTer - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengemukakan, kalau ada pelangaran administrasi lain, silahkan kepada instansi yang berwenang untuk memproses, apakah akan dibatalkan atau tidak diizinkan.

“Kewenangan KPK hanya memproses tindak pidana korupsi dalam pengurusan izin proyek. KPK pun bakal menindaklanjuti proses hukum terhadap kesembilan tersangka tersebut yang saat ini telah ditahan. ," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Menurutnya, KPK mendalami dugaan suap yang diberikan pihak Lippo Group kepada para pejabat Pemkab Bekasi yang berkaitan dengan proses perizinan yang akan berakhir pada IMB untuk Meikarta.

"Hal ini sedang didalami lebih lanjut, termasuk apakah proses pembangunan telah dilakukan saat proses perizinan IMB belum selesai atau seperti apa," paparnya.

KPK sebelumnya menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. Bersama Neneng dan Billy, penyidik juga ikut menetapkan tujuh tersangka lain. Mereka di antaranya, dua konsultan Lippo Group yaitu Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Selain itu ditetapkan juga Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ‎MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi. Dalam kasus ini, Neneng Hasanah dan anak buahnya diduga telah menerima hadiah atau janji dari Lippo Group terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi. Proyek yang akan digarap itu seluas 774 hektare dan dibagi dalam tiga tahapan.

Sejauh ini pemberian yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah dan anak buahnya sebanyak Rp7 miliar. Uang itu diberikan Lippo Group kepada Neneng Hasanah melalui para kepala dinas. Atas perbuatannya, Billy, Taryadi, Fitra, dan Hendry selaku pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Sedangkan, Neneng Hasanah, Jamaludin, Sahat, Dewi, dan Neneng Rahmi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf s atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.‎

Penyidikan

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar, menilai, KPK seharusnya tak hanya berhenti pada penyidikan terhadap sembilan orang tersebut. Dalam kasus ini, kata dia, KPK bisa menyeret Lippo Group secara korporasi.

"Karena semua perizinan untuk dan atas nama kepentingan perusahaan, maka saya berpendapat korporasi juga sudah menjadi subjek pelaku dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurusnya, termasuk salah seorang yang kena OTT KPK," kata Fickar di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Fickar menambahkan, karena yang terjadi menyangkut kasus dugaan suap perizinan proyek, KPK seharusnya bisa lebih gampang mentersangkakan perusahaan yang didirikan Mochtar Riady tersebut. Alasannya, komisi antirasuah tidak perlu lagi menghitung kerugian negara.

Menurutnya, hal itu sesuai dengan UU Tindak Pidana Korupsi telah mengatur soal tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi. Terlebih, kata Fickar, Mahkamah Agung (MA) juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara oleh Korporasi.

Untuk menjerat korporasi berdasarkan regulasi yang berlaku, kata Fickar, maka tindak pidana korupsi harus dilakukan oleh orang secara individual atau bersama-sama yang bertindak dalam lingkungan korporasi terkait.

"Jadi siapa pun dalam organisasi perusahaan yang melakukan Tipikor untuk kepentingan perusahaan dapat disebut mewakili korporasi, karena itu korporasi dapat ditempatkan sebagai subjek pelaku," kata Fickar.



#KPK #OTT #KPK #Bupati #Bekasi #Perumahan #Lippo

Komentar Anda
Komentar