Hello,

Reader

Suap Proyek Meikarta, KPK Sita Rp100 Juta dari Rumah Neneng
Istimewa
Suap Proyek Meikarta, KPK Sita Rp100 Juta dari Rumah Neneng

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang lebih dari Rp 100 juta usai menggeledah rumah Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin. Uang yang disita terdiri dari pecahan rupiah dan yuan. Rumah Neneng digeledah pada Rabu (17/10). Saat ini Neneng menjadi tersangka kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Di rumah Bupati Bekasi, KPK menemukan uang rupiah dan yuan dalam jumlah lebih dari 100 juta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (18/10/2018).

Febri menuturkan, selain rumah Neneng, digeledah juga 9 lokasi lainnya. Antara lain,  kantor DPMPTSP Kabupaten Bekasi, kantor Bupati Bekasi, kantor Lippo di Tangerang, rumah tersangka Billy Sindoro, Apartemen Trivium Terrace, rumah James Riady, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Damkar Kabupaten Bekasi. Dari penggeledahan di 10 lokasi tersebut  tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen terkait perizinan proyek Meikarta,

"Dari penggeledahan sejauh ini disita sejumlah dokumen terkait perizinan Meikarta. Kami duga 10 lokasi yang digeledah tersebut ada bukti-bukti terkait perkara ini di sana," ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 9 orang tersangka, yaitu Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Konsultan Lippo Group Taryadi, Konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama, dan pegawai Lippo Group Henry Jasmen.

Rp7 Miliar

Sejauh ini pemberian yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah dan anak buahnya sebanyak Rp7 miliar. Uang itu diberikan Lippo Group kepada Neneng Hasanah melalui para kepala dinas. Atas perbuatannya, Billy, Taryadi, Fitra, dan Hendry selaku pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Sedangkan, Neneng Hasanah, Jamaludin, Sahat, Dewi, dan Neneng Rahmi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf s atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.‎

James Riyadi

Terpisah Koordinator ALASKA (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran) Adri Zulpianto mengatakan, mendukung langkah KPK yang melakukan penggeledahan sejumlah lokasi termasuk rumah bos Lippo Group James Riyadi terkait suap izin IMB proyek Meikarta. Namun penggeledahan tersebut harus lebih mendalam untuk mengetahui siapa di belakang James Riyadi.

Adri menilai, kasus suap ini, karena adanya dorongan dan dukungan dari kekuatan yang lebih besar, dan KPK harus mendalami dugaan tersebut, sehingga penegakkan hukum terhadap pemberantasan korupsi tidak dilaksanakan setengah hati.

"Kerugian ini harus diurai melalui penegakkan hukum yang tuntas dan menghasilkan keadilan hukum bagi masyarakat luas," paparnya.



#Neneng #KPK #OTT #KPK #Bupati #Bekasi #Perumahan #Lippo

Komentar Anda
Komentar
  • Afti Rurin Wulansari

    Jumat, 19 Oktober 2018 - 20:32 WIB

    Neng oh neneng... wkwkwk