Hello,

Reader

Tajuk: Menolak Saksi Partai Politik Dibiayai Negara
Ilustrasi (ist)
Tajuk: Menolak Saksi Partai Politik Dibiayai Negara

Di tengah kemiskinan yang masih melanda negeri ini dan pemerintah kekurangan dana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, ada saja yang tega mengusulkan agar saksi partai politik pada Pemilu 2019 dibiayai oleh negara.

Karuan saja usulan ini ditolak ramai-ramai oleh berbagai kalangan, termasuk kalangan partai politik.  Jika biaya  saksi partai politik itu dibebankan ke negara, maka itu akan melukai nurani publik. Juga akan
membebani APBN sekitar 2,5 Triliun. Dengan uang segitu banyak lebih baik dialokasikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Usulan para saksi parpol pada pemilu dilontarkan pertama kali Komisi II DPR. Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali menjelaskan, ada dua alasan mengapa usulan itu dilontarkan. Pertama, seluruh fraksi di Komisi II sepakat dana saksi parpol tak dibebankan ke parpol agar menciptakan keadilan dan kesetaraan. Sebab, tidak semua parpol peserta Pemilu memiliki cukup dana untuk membiayai saksi.

Kedua, usulan tersebut demi menghindarkan para caleg membiayai saksinya sendiri. Hal itu sudah terbukti menyebabkan dampak negatif. Meski demikian, Komisi II juga menyerahkan keputusan itu kepada pemerintah. "Itu tergantung dari kemampuan keuangan pemerintah. Kalau pemerintah menyatakan tidak ada dana yang tersedia, ya sudah. Artinya kembali kepada partai sendiri untuk menanggung itu," kata politikus Partai Golkar itu.

Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya cenderung menolak untuk mengelola dana saksi parpol dalam Pemilu 2019. Sebab, UU Pemilu tidak mengamanatkan Bawaslu melakukan fungsi tersebut. Menurut Afif, pihaknya hanya berwenang untuk melakukan pelatihan saksi Pemilu.

Pasal 351 UU Pemilu menyebutkan bahwa saksi peserta pemilu dilatih oleh Bawaslu. Para saksi ini saat menjalankan tugas harus menyerahkan mandat tertulis dari peserta pemilu (pasangan calon presiden-wakil presiden, partai politik dan calon DPD) ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Sejumlah kalangan menyebutkan dana saksi parpol dibiayai negara jelas tidak ada dasar hukumnya. Kalau tanpa dasar hukum sulit memenuhi azas akuntabilitas. Misalnya, kata pengamat politik Jerry Sumampouw, apakah dana itu benar-benar digunakan untuk saksi? Bagaimana memastikan itu? Jangan-jangan dipakai untuk kepentingan lain?

Kita sepakat dana saksi pemilu dibebankan ke parpol, bukan pemerintah. Apabila partai politik ingin kualitas pengawasan Pemilu ditingkatkan, salah satu solusinya bukan meminta saksinya dibiayai APBN, melainkan penguatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara kelembagaan.

Kelompok pemerhati politik dan pemilu, yang menamakan diri sebagai Koalisi Mandiri untuk Pemilu Demokratis, menilai usulan Komisi II DPR soal dana saksi partai Pileg 2019 dibiayai APBN tak masuk akal. Mereka menjelaskan bila saksi dari partai politik bukan menjadi keharusan dalam pemilihan umum.

Para pengamat menyebutkan, bila nantinya usulan dana saksi dibiayai APBN ini disetujui akan menimbulkan efek tidak baik dalam kinerja Parpol di parlemen. Mereka menjadi tidak semangat bekerja karena merasa selalu dimanjakan oleh pemerintah.

Dengan demikian negara tidak memiliki kewajiban untuk membiayai saksi dari Parpol. Sebab, dalam UU Nomor 7 tahun tentang Pemilu saksi parpol bukan perangkat sah pemilu. Jadi sudah selayaknya partai lah yang bertanggung jawab untuk memberikan biaya operasional terhadap kader yang bekerja menjadi saksi.

Usulan dana saksi parpol dibiayai negara sebenarnya agak aneh dan mengabaikan logika politik. Sebab saat pembahasan RUU Pemilu, DPR dan pemerintah telah sepakat ongkos saksi di TPS merupakan tanggung jawab masing-masing partai politik. Ini menunjukkan rendahnya kualitas anggota dewan, yang dengan mudah hendak mengubah apa yang diputuskannya sebelumnya.

Harapan public parpol harus memanfaatkan anggotanya menjadi saksi di TPS. Sebab jika verifikasi keanggotaan parpol selama ini dilakukan dengan benar, maka harusnya setiap partai memiliki kader ribuan bahkan belasan ribu di setiap provinsi. Jika tetap dipaksakan saksi dibiayai negara, dikhawatirkan antipati terhadap parpol makin membesar.

Jika biaya  saksi partai politik itu dibebankan ke negara, maka itu akan melukai nurani publik. Juga akan  membebani APBN sekitar Rp2,5 Triliun. Dengan uang segitu banyak lebih baik dialokasikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih baik Rp2.5 triliun itu digunakan untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.


#Pilpres #Dana #Kampanye #Partai #Politik

Komentar Anda
Komentar