Hello,

Reader

Anies Diminta Usut Dugaan Korupsi di Dinas Kesehatan DKI
Istimewa
Anies Diminta Usut Dugaan Korupsi di Dinas Kesehatan DKI

Jakarta, HanTer - Persatuan Rakyat Jakarta Anti Korupsi (PR JAK) melaporkan berbagai dugaan kasus korupsi pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta kepada Gubernur DKI, Anies Baswedan. Anies diharapkan dapat merespon laporan dugaan korupsi yang terjadi di era pemerintahan sebelumnya tersebut.

"Ada banyak temuan kami terhadap dugaan praktik korupsi di tubuh Dinkes DKI, seperti pembangunan Puskesmas tahun anggaran 2016 dan 2017, pengadaan obat non formularium nasional (Fornas) pada 2017, dan proses rekuitmen yang sarat KKN," kata Koordinator PR JAK, Jamdani melalui pesan elektroniknya, Senin (22/10/2018).

Ia mengaku sudah membuat laporan resmi bernomor 212/lap_gub/XIV/X/2018 yang langsung diserahkan kepada Gubernur Anies Baswedan.

Dalam kasus korupsi pembangunan Puskesmas, menurut Jamdani, adalah sebuah rencana yang matang, yang sudah diatur mulai dari tahap paling awal sebuah pembangunan yakni tahap perencanaan.
 
Sementara dalam kasus pengadaan obat non Fornas, Jamdani memaparkan, pembelian obat non Fornas yang dikonsolidasikan dalam satu kontrak kemudian kontrak tersebut berupa kontrak payung, yang memberikan dasar pelaksanaan anak kontrak berikutnya, memiliki beberapa kesalahan dan kesalahan persepsi dari si pelaksananya.

"Ini berpotensi untuk timbulnya dugaan korupsi selain juga melanggar Permenkes Nomor 659 Tahun 2017 dan KMK Nomor 68 Tahun 2010 tentang Kewajiban Pemerintah Menggunakan Obat Generik," ungkap Jamdani.

Sementara dalam rekrutmen non PNS, Jamdani mensinyalir proses perekrutan yang pura- pura terbuka, namun penuh tipu daya karena banyaknya titipan orang dalam yang diterima di dalam proses tersebut.

Praktik Koruptif

Adapun dugaan persekongkolan atau praktek monopoli di Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI dinilai nyata. Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaiful Jihad meminta, Gubernur DKI, Anies Baswedan melakukan pengawasan secara ketat dalam pengadaan alat kesehatan (alkes) di lingkungan Dinkes DKI.  "Pola kecuranganganya tampak nyata," kata Syaiful di Jakarta, Senin (22/10/2018).

Dia menilai, anggaran jumbo pengadaan alat kesehatan dimanfaatkan oleh oknum pejabat Dinkes DKI dan pihak ketiga mengeruk keuntungan dari pengadaan barang dan jasa. Akibatnya, diduga terjadi monopoli satu perusahaan sebagai pemenangnya.

Tentunya, hal tersebut berpotensi terjadi pengaturan pemenang. Dia mengakui, pengadaan barang ini seperti gula mengundang semut karena dinikmati calo dan pemain alat kesehatan.  "Mulai, janji pemberian keuntungan dan dugaan sampai pencucian uang hasil korupsi," tegas dia.

Bahkan, Syaiful menegaskan, dugaan yang terjadi proses pengadaan barang di Dinkes DKI adalah konspirasi besar. Namun, praktek tersebut tertutup dengan rapi lantaran diduga ada perlindungan oknum pejabat Dinkes karena terindikasi menerima jatah dari pelaku korupsi.  "Ini momentum, Anies bersih-bersih Dinkes DKI dari dugaan praktek koruptif," jelas dia.

Sorot Sekda

Sebelumnya, sekelompok massa yang mengatasnamakan Elemen Bahagiakan Jakarta sempat berdemo di Balaikota DKI Jakarta guna mendesak Anies Baswedan segera evaluasi kinerja Sekda dan Inspektorat DKI. Sebab, dinilai tidak memiliki kemauan keras dalam pemberantasan korupsi.

"Tidak terlihat respon dari Sekda dan Inspektorat terkait dugaan korupsi eks Kepala Dinas Kesehatan dan kroninya era 2012-2017," cetus Bobby beberapa waktu lalu.

Padahal, menurut Bobby, kasus di Dinas Kesehatan sangat kasat mata, contohnya, dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Tipe D dan pengadaan alkes serta non alkes baik dalam menetapkan harga serta mekanisme pelelangannya.

"Gubernur harus memecat para anak buahnya dalam 1-2 bulan ini yang terindikasi korupsi, baik pejabat baru maupun lama dan yang akan segera dilantik," tegas Bobby.


#Korupsi #Dinas #Kesehatan #Pemprov #DKI

Komentar Anda
Komentar