Hello,

Reader

Dilaporkan ke KPK, Komisi Impor Beras Diatas Daging
Ilustrasi (ist)
Dilaporkan ke KPK, Komisi Impor Beras Diatas Daging

Jakarta, HanTer - Ekonom Rizal Ramli menduga ada oknum pejabat Indonesia yang kecanduan impor atau import addictive sehingga Indonesia selalu menjadi negara pengimpor pangan. Apalagi setiap kali impor pangan ada rente atau keuntungan yang besar yang dinikmati oleh importir dan oknum pejabat.

Rizal bahkan menyebut, keuntungan dugaan korupsi impor pangan kali ini melebihi kasus impor sapi yang melibatkan petinggi PKS. Hal ini menurut Rizal dikarenakan banyaknya kelebihan jumlah item impor.

“Nah, nilai kejahatan dari tindak pidana korupsi presiden PKS itu tidak ada artinya dibandingkan nilai dugaan korupsi impor pangan hari ini. Karena kalo impornya normal-normal saja, tetap ada keuntungan bagi importir. Nah ini impornya dilebihkan. Garam dilebihkan 1,5 juta ton sehingga petani garam sedih garamnya tidak dibeli. Gula dilebihkan 1,2 juta ton dan beras dilebihkan 1 juta ton,” tuturnya.

Akibat rente tersebut maka nilai impor kali ini lebih besar sejak 2015 atau pasca terungkapnya impor sapi yang melibatkan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Rp24 Triliun

Atas rekayasa kelangkaan pangan tersebut, sambung Rizal, maka diminta KPK yang telah menerima laporan dugaan korupsi impor pangan untuk fokus 2 hal. Pertama, terkait kerugian keuangan negara jika yang membeli bahan pangan tersebut adalah  negara atau lembaga negara. Kedua, kerugian ekonomi negara. Contohnya garam diimpor sebanyak 1,5 juta ton sehingga membuat petani dirugikan karena garam yang diproduksinya tidak ada yang membeli.

"Jika 1,5 juta ton dikali Rp2 ribu maka ada Rp3 triliun. Demikian juga dengan gula dan beras. Total minimum Rp24 triliun yang dihabiskan untuk memperkaya petani di Thailand atau pun di Vietnam. Seandainya uang itu tidak dipakai impor maka bisa beli gula, garam dari petani. Terbayang tidak itu uang Rp24 triliun maka petani kehidupannya akan lebih baik," urainya.

"Jadi kami minta KPK tidak hanya fokus soal kerugian negara dalam arti sempit tapi juga kerugian ekonomi negara dan itu memang masuk dalam pasal 2 UU Tipikor. Ada kategori bahwa bisa ditindak seandainya ekonomi negara itu mengalami kerugian," tambahnya.

Untuk mendukung laporannya tersebut, ia juga menyerahkan bukti-bukti berupa laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Tata Niaga Impor Tahun 2015 hingga Semester I Tahun 2017.

Ia pun berharap KPK dapat mengusut tuntas kasus ini karena telah menyebabkan kerugian yang besar terhadap para petani di Indonesia.

"Kami gembira Ibu Basaria dan pimpinan KPK mengatakan mereka betul-betul terima kasih atas laporan ini dan mereka sendiri memang sudah ingin mengetahui secara lebih detail dan mudah-mudahan sehabis ini ada tindakan-tindakan yang lebih efektif," tuturnya

Prihatin

Mantan Kepala Bulog ini mengaku prihatin dengan kondisi Indonesia sebagai negara tropis yang harusnya bisa menghidupi rakyatnya tanpa impor pangan dari negara lain. Karena negara tropis lainnya seperti Thailand, Vietnam, Kamboja,  Brazil dan Argentina menjadi lumbung pangan dunia. Brazil dan Argentina menjadi negara eksportir terbesar kedelai, gandum, gula dan sapi. Thailand, Vietnam, Kamboja juga menjadi negara pengekspor beras terbesar.

"Harusnya Indonesia sebagai negara tropis bisa menjadi eksportir pangan terbesar di dunia. Kenapa Indonesia sampai hari ini belum bisa juga jadi mangkok pangan Asia. Bahkan untuk memberikan makan bangsa sendiri susah," ujar Rizal Ramli usai melapor adanya dugaan korupsi impor pangan ke Komisi Pemberantaaan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Menurutnya ada tiga faktor yang menyebabkan Indonesia selalu menjadi negara pengimpor pangan. Pertama, tidak ada strategi - strategi besar agar Indonesia menjadi lumbung pangan dunia atau Asia. Kedua, Indonesia terlalu fokus dalam masalah teknologi yang memang penting seperti irigasi, pest control, hama, dan lainnya. Tapi justru malah melupakan kebijakan harga yang menguntungkan petani agar nasibnya bisa sejahtera dan makmur.

"Padahal di Jepang, Taiwan, Korea, dipastikan setiap petani panen maka akan diuntungkan. Karena mereka ada  kebijakan harga yang pro petani. Sementara di Indonesia tidak pernah ada," papar mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tersebut.



#Impor #Pangan #Rizal #Ramli #KPK

Komentar Anda
Komentar