Hello,

Reader

Beralihnya Saham pengendali Proyek Miekarta
Andi W. Syahputra, penulis Direktur Eksekutif Government Watch (GOWA), Presidium KAKi yang juga seorang Advokat.
Beralihnya Saham pengendali Proyek Miekarta

Warta pagi ini seperti dilansir oleh Katadata.com mewartakan bahwa  PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) mengantongi dana segar Rp 2,35 triliun dari pelepasan 50,28% sahamnya di PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), selaku pengembang megaproyek Meikarta kepada Hasdeen Holdings Ltd. Dengan pelepasan saham tersebut, Lippo Cikarang telah kehilangan kendali atas PT MSU & tak lagi mengonsolidasikan laporan keuangan MSU ke dalam laporan keuangan perusahaan induk. 

Catatan hukum saya. LIPPO hendak melepaskan tanggung jawab korporasi sebagai pihak yang bukan lagi bertindak sebagai pemegang saham pengendali. Pengakuan juridis ini diperoleh dari adanya keterangan Lippo Cikarang Tbk bahwa sejak bulan Mei 2018 PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) melakukan aksi korporasi berupa pelepasan 50,28% sahamnya di PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang megaproyek Meikarta kepada Hasdeen Holdings Ltd. Dengan begitu secara hukum Lippo Cikarang secara entitas korporasi sebagai perusahaan induk (holding companie) telahkehilangan kendali atas PT. MSU yang dibuktikan dengan tidak lagi mengonsolidasikan laporan keuangan MSU ke dalam laporan keuangan LIPPO Cikarang Tbk sebagai perusahaan induk. 

Adanya pengakuan juridis tersebut tentu mengandung konsekuensi terhadap status & kedudukan badan hukum induk & anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri yang menyebabkan induk & anak perusahaan berhak melakukan perbuatan hukum sendiri. Dengan telah terjadinya akuisisi mayoritas saham sebesar 50, 28 persen LIPPO Cikarang kepada Hasdeen Holding Ltd maka pengendalian induk yang semula dipegang oleh LIPPO Cikarang maka telah beralih kepada Hasdeen Holding Ltd yang berimplikasi kepada terjadinya perubahan status anak perusahaan dari subjek pengendali menjadi objek pengendali. 
Dalam hukum korporasi, suatu perseroan dikatakan sebagai subjek pendendalian ketika perseroan menyediakan suatu instrumen kelembagaan bisnis dimulai sejak merangkai, mengorganisasikan & melakukan stabilisasi atas berbagai sumber daya produktif yang meliputi modal, tenaga kerja, teknologi & kemampuan manajerial. Pendeknya, karakteristik utama dari corak pengendalian kerapkali ditandai oleh adanya perubahan dalam organisasi perusahaan yang berkaitan dengan alokasi pengendalian diantara pihak yang berperan dalam pengampilan keputusan yakni pemegang saham & direksi. Jadi mudah untuk mengidentifikasinya bila kita hendak menjerat sejauh mana peran keterlibatan JR sebagai pemegang saham dalam proyek Miekarta. Identifikasi terlebih dahulu peran JR dalam kasus suap proyek Meikarta. Seberapa besar porsi saham LIPPO selepas diakuisisi oleh Hasdeen limited.

Kendati begitu, kita mesti pula pahami pada prinsipmya  hukum  korporasi mengatur tata kelola kaitan antara LiPPO Cikarang  selaku perusahaan induk maupun PT MSU selaku anak perusahaan maupun dengan kepentingan lain terutama menyangkut hak & kewajiban dari anak perusahaan dalam interaksinya dengan pihak ketiga. Sehingga dapat dirumuskan sejauh mana pertanggungjawaban korporasi terhadap pihak ketiga & juga dalam memperoleh hak dari mereka berdasarkan hubungan hukum terutama konstruksi hukum perusahaan induk terutama dengan pihak ketiga. Karena perusahaan induk & anak perusahaan bersifat badan hukum yang bersifat mandiri.

Namun, kita tak perlu kecil hati bila hendak menjerat korporasi selaku subjek tindak pidana korupsi sebagaimana didesak oleh DR. Ahamd Yani. Karena tetap saja perusahaan induk dapat dikenakan tanggung jawab hukum atas kerugian pihak ketiga yang diakibatkan oleh anak perusahaannya sepanjang dalam pengelolaannya ternyata ditemukan adanya instruksi dari perusahaan induk atau bukti langsung dari pemegang saham pengendali. Sehingga batasan juridis yang memisahkan antara induk dengan anak perusahaan sepanjang dalam pengelolaannya ditemukan dominasi perusahaan induk yang tak hanya terbatas pada kepemilikan saham mayoritas tapi juga dalam soal kebijakan & praktik bisnis dari keseluruhan transaksi yang dilakukan terhadap PT MSU selaku anak perusahaan dari LIPPO Cikarang &  Hasdeen Holding Tbk. Pada tahap ini, dalam kasus Meikarta yang tengah ditangani oleh KPK.  perusahaan induk tetap bisa dikenakan tanggung jawabnya.

Hemat saya, supaya tak gegabah dalam menelisik kajian hukumnya sehingga sejauh mana kemungkinan korporasi dapat dikenakan jerat tipikor maka kita mesti telisik dulu duduk perkaranya terutama terkait sejauh mana  perintah suap langsung dari JR selaku pemegang saham pengendali PT. LIPPO Cikarang. Menilai sejauh mana keterkaitan antara LIPPO selaku perusahaan induk dengan anak perusahaannya. Terutama untuk menilai sejauh mana tanggung jawab atau tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. MSU sebagai anak perusahaan. 

Di sini muncul keanehan. Bagaimana mungkin Billy Soendoro bertindak selaku Direksi LiPPO tanpa sepengetahuan JR selaku pemilik/pemegang saham pengendali LIPPO Cikarang. Hal ini penting sekali diketahui jejaknya. Sebab. Kelak penyidikan kasus suap yang kini tengah ditangani oleh KPK, penyidik mampu memformulasi bingkai penyelesaian hukumnya sehingga tak terjebak pada adanya pengakuan LIPPO Cikarang selaku perusahaan induk sebagai entitas hukum mandiri dengan PT. MSU  selaku anak perusahaan yang juga punya entitas hukum mandiri. Hal ini dapat ditelusuri seandainya qua non penyidik mampu mengurai sejauh mana dominasi JR dalam turut serta terlibat dalam pengurusan izin lahan bagi pengembangan proyek Miekarta sehingga berimplikasi pada lahirnya tanggung jawab JR selaku pemegang saham pengendali terhadap operasionalisasi PT. MSU. Adanya perbedaan derajat pengendalian yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali yang terlalu masuk mencampuri kinerja PT MSU tadi seperti misalnya turut terlibat jauh  dalam pengurusan lahan & negoisasi dengan Bupati Bekasi dalam menentukan besaran suap, maka tindakan semacam ini dapat dikualifikasikan sebagai moral hazard dari pemegang saham pengendali. Hukum korporasi mengatur perilaku buruk pemegang saham pengendali semacam itu terutama dalam memisahkan antara kepemilikan dengan pengelolaan sebagai separation ownership and control.

Blumberg (1985) dalam Law of Limited Group membahas secara baik soal sparation ownership and control ini terutama dalam memisahkan perilaku moral hazard yang terdapat dalam pengelolaan perusahaan group. Menurut Blumberg, rasionalitas penerapan prinsip limited liability yang berlaku pada entitas group korporasi (konglomerasi) dapat menggunakan pendekatan corporate governance dengan asumsi bahwa perseroan dijalankan tanpa melalui adanya pemisahan antara kepemilikan, operasional & pengendalian perseroan  yang sejatinya menjadi ranah kinerja Direksi kemudian diintervensi oleh pemegang saham pengendali yang punya kepentingan tertentu (moral hazard) sehingga pemegang saham pengendali dapat menguasai jalannya perseroan. Kepentingan pemegang saham pengendali ini kemudian dikolaborasikan dengan Direksi sehingga menjadi ultimate goal perseroan supaya kepentingan tadi dirumuskan dalam operasional perseroan. Dengan demikian sulit membedakan mana kepentingan perseroan secara luas & mana kepentingan terselubung pemegang saham (piercing the corporate veil) sehingga sulit membedakan mana keputusan hukum sebagai hak atau kewajiban perseroan dengan hak atau kewajiban pemegang sahamnya.

Hemat saya, seandainya qua non penyidik KPk mampu menyibak tirai  pemegang saham pengendali dalam kasus suap Meikarta maka sulit bagi JR untuk menghindar  atau menghilangkan tanggung jawab personal dengan tak mengkaitkannya sebagai tanggungbjawab terbatas perseroan.
Wallahu'alam.


*) Andi W. Syahputra, penulis Direktur Eksekutif Government Watch (GOWA), Presidium KAKi yang juga seorang Advokat.


#Meikarta #LippoGroup #JamesRiady

Komentar Anda
Komentar