Hello,

Reader

 Dirlantas Polda Metro Siap  Laksanakan Tilang Elektronik  
Dirlantas Polda Metro Siap  Laksanakan Tilang Elektronik  

Jakarta, HanTer - Direktorat lalu-lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya siap melaksanakan electronic traffic law enforcement (E-TLE) atau tilang elektronik pada 1 November 2018 mendatang. 

Selain karena telah melakukan sosialisasi dan ujicoba kebijakan, pelaksanaan E-TLE dinilai merupakan kebutuhan utama saat ini untuk mengatasi berbagai persoalan lalu-lintas.

"Kenapa kita melakukan ini, karena kita berpijak sesuai program PBB yakni pilar pertama manajemen safety, kedua saferoad, jalan keselamatan, ketiga cyber people, empat postcrash," ujar Direktur Lalu-lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusuf dalam Diskusi Pojok Semanggi bertema 'E-TLE, Siapkah?'digelar Forum Wartawan Polri (FWP) di Balai Wartawan Polda Metro Jaya, Jumat (26/10/2018).

Upaya sebagai langkah mengatasi persoalan kemacetan. Menurut Yusuf, kemacetan lalu-lintas terjadi salah satunya akibat ketidaktertiban pengendara.

"Karena salah satu mindset (pola pikir) mereka akan tertib kalau ada petugas, ini yang terjadi di tempat kita," ujar Yusuf.

Lanjut Yusuf mengatakan, tidak mungkin jajarannya mengawasi pengendara selama 24 jam. Sementara, pelanggaran terjadi bisa terjadi kapan saja.

Selain itu, kepolisian juga ingin penindakan terhadap pelanggaran lalu-lintas tidak tebang pilih, dan justru menimbulkan kemacetan.

"E-TLE kita buat supaya pelanggar tidak ketemu polisi itu (kurang beretika/polisi 'nakal')," bebernya.

Yusuf meyakini upayanya akan berhasil mengatasi sejumlah persoalan berlalu-lintas, terutama menekan jumlah pelanggaran. Hal ini salah satunya terlihat dari turunnya pelanggar saat ujicoba E-TLE belakangan ini.

"Kejahatan ada karena ada niat dan kesempatan. Kesempatan kita buat tidak ada. Kenapa di Singapura masyarakatnya tertib, karena sistem. Mereka ingin melanggar takut dengan kamera," ungkapnya.

Dishub Bantu Polisi

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, mengatakan pihaknya siap membantu kepolisian mengimplementasikan kebijakan E-TLE. Khususnya dalam penyediaan infrastruktur pendukung seperti CCTV atau kamera pengintai.

"Kami Dishub Area Traffic Control System (ATCS) terhubung dengan TMC (Traffic Management Center Polda Metro Jaya)  jadi seluruh CCTV yang dimilik ATCS dapat digunakan (untuk E-TLE)," ujar dia.

Menurut Sigit, pihaknya memiliki ratusan CCTV yang bisa dipakai mendukung E-TLE. Untuk menggunakan kamera ini, Direktorat Lalu-lintas Polda Metro Jaya cukup bersurat ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Pak Gubernur (Anies Baswedan) sudah menyampikan silahkan bersurat dan pemerintah akan membantu," tuturnya.

Pengamat hukum Universitas Hasanuddin Gazalba Saleh, mengakui belum ada payung hukum yang spesifik mengatur pelaksanaan E-TLE, karena merupakan kebijakan baru. 

Hanya saja, tegasnya mengacu pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tangkapan layar pada rekaman video bisa dijadikan alat bukti. Sehingga kepolisian tak perlu khawatir apabila penindakan melalui sistem ini nantinya dipersoalkan.

"Kedua bahwa Pasal 184 KUHAP itu diatur alat bukti yang sah. Posisi hasil capture (tangkapan layar) itu berada dalam alat bukti berupa surat," kata hakim agung ini.

Sementara, Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan meminta kepolisian menjamin, implementasi E-TLE membuat tidak ada lagi praktik nakal dari oknum petugas.

"Sebab ada pertanyaan di masyarakat, 'Polisi yang bermasalah kok masyarakat yang disalahkan?'. Karena itu saya juga menyarankan kepolisian melakukan pembinaan internal terhadap petugas yang melakukan tindakan tak terpuji," paparnya.

Selain itu, ITW juga meminta kepolisian tak menjadikan E-TLE sebagai langkah meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tilang.

 


#Tilang #Elektronik

Komentar Anda
Komentar