Hello,

Reader

Mengkritisi Klaim Keberhasilan Pemerintah dalam Menekan Pengangguran
Ilustrasi
Mengkritisi Klaim Keberhasilan Pemerintah dalam Menekan Pengangguran

Pemerintah kerap mengklaim telah berhasil menekan angka pengangguran. Tidak tanggung-tanggung, Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri Juli lalu, mengatakan angka pengangguran saat ini adalah yang terendah sejak reformasi.  5,1 persen. Pertanyaannya, apakah angka tersebut mencerminkan kondisi yang sesungguhnya?

Akrobat data pemerintah, bukan baru kali ini saja. Ini mirip dengan akrobat data tentang kemiskinan. Kita masih ingat, pemerintah dengan bangganya menghighlight keberhasilan menurunkan angka kemiskinan.  Menekan hingga di bawah dua digit. Tepatnya 9,8 persen atau 26 juta jiwa. Dan itu disebut prestasi. 

Namun, gambaran wajah kemiskinan seketika berubah. Terutama ketika data kemiskinan, disandingkan dengan data yang lain.

Jika dilihat dari jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS, misalnya, gambaran kemiskinan yang diklaim pemerintah sebesar 26 juta jiwa, menjadi tidak relevan. Di 2018, data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS sebesar 92 juta orang. Dan, penerima PBI BPJS menurut UU SJSN adalah kelompok masyarakat fakir-miskin dan orang tidak mampu. Sehingga, dilihat dari sini, realita kemiskinan sesungguhnya lebih buruk dari yang ditampilkan dalam angka kemiskinan pemerintah.

Hal yang serupa juga coba dimainkan pemerintah dalam mengemas isu pengangguran. Pemerintah berdiri atas dasar data BPS, yang menyatakan angka pengangguran terbuka 2018 sebesar 5.16%, atau 6,8 juta jiwa. Namun, angka ini lagi-lagi mengundang tanda tanya, terutama ketika dlihat lebih detail indikatornya. 

Menurut BPS, yang termasuk pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan sudah punya pekerjaan tetapi belum dimulai bekerja. Dari sisi indikator saja, kita belum tentu sepakat semua. 

Seseorang yang faktanya belum punya pekerjaan (menganggur), sebagai contoh, namun merasa masih bisa punya pekerjaan, jika menggunakan indikator BPS maka orang tersebut tidak bisa dikategorikan pengangguran. Sebab, disebut pengangguran jika sudah “merasa tidak mungkin punya pekerjaan”. Ini kan sangat absurd!

Mana mungkin hanya karena perbedaan persepsi, status seseorang bisa berubah dari pengangguran menjadi non-pengangguran? 

Sehingga, angka pengangguran terbuka, yang dijadikan patokan pemerintah, tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran untuk mengklaim keberhasilan menekan jumlah pengangguran sesungguhnya. Itu akal-akalan saja! 

Untuk menguji klaim keberhasilan menekan angka pengangguran, sebenarnya bisa dilihat dari dua hal. Pertama, bisa dilihat dari data pembanding di dalam BPS sendiri. Kedua, bisa dilihat dari kinerja pemerintah sebelumnya. Dua hal ini cukup untuk melihat absurdnya klaim pemerintah.

Pertama, kita bandingan dengan data BPS yang lain, yaitu data angkatan kerja yang bekerja. Klaim pemerintah menurunkan pengangguran, kerap dikaitkan juga dengan klaim peningkatan jumlah penduduk bekerja. Dari data BPS bisa dilihat, jumlah angkatan kerja yang bekerja, merangkak naik dari 121.022.423 di 2017, menjadi 127.067.835 di 2018.

Secara statistik, memang terdapat peningkatan jumlah. Namun, lagi-lagi ternyata angka ini bisa mengaburkan fakta jika tidak dilihat detailnya. Sebab, jika didetailkan, jumlah kategori  angkatan kerja yang bekerja, di dalamnya terdapat kelompok “pekerja keluarga atau pekerja yang tak dibayar”. Jumlahnya sebesar 18,4 juta. Jumlah tersebut meningkat sebesar 1.6 juta, dari hanya 16,8 juta di awal masa jabatan Jokowi di 2014. 

Jadi sebenarnya, di dalam 127 juta angkatan kerja yang bekerja, sebagaimana ada di data BPS 2018, terdapat 18,4 juta orang yang menurut BPS berstatus bekerja membantu orang lain tanpa mendapat gaji berupa barang maupun uang. Statusnya memang bekerja. Namun tanpa penghasilan. Dan kategori ini trendnta terus meningkat dari tahun 2014 hingga 2018. 

Kedua, dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, penurunan angka pengangguran terbuka di era SBY faktanya jauh lebih besar dibandingkan dengan periode Jokowi. Di periode SBY (2009-2014), angka pengangguran berkurang sebesar 2.1 juta. Atau jika dihitung hingga tahun ke-4 nya saja, SBY berhasil mengurangi angka pengangguran sebesar 1.9 juta. Sementara di tahun ke-4 Jokowi, angka pengangguran terbuka hanya berkurang 373 ribu. 

Perbandingan ini menandakan, sekaligus mengkonfirmasi, bahwa kinerja ekonomi pemerintah Jokowi empat tahun ini memang tidak berkualitas. Dengan jumlah utang yang terus bertambah, pertumbuhan ekonomi yang hanya 5%, tidak aneh jika penurunan angka  pengangguran juga tidak berkualitas.

Enough is enough! Cara pemerintah yang selalu berlindung dibalik data statistik, patut disudahi. Pengangguran dan kemiskinan, dua masalah real yang harusnya disikapi secara jujur, transparan, bukan disamarkan apalagi ditutupi. Cara-cara berakrobat seperti ini, justru hanya akan mempersulit bahkan menjerumuskan masyarakat yang sudah dibuat susah oleh kebijakan pemerintah.

Oleh:) M Tri Andika S.Sos.,M.A, Direktur Eksekutif Institute for Policy Studie


#MTriAndika #InstituteforPolicyStudie

Komentar Anda
Komentar