Hello,

Reader

Hoaks: Musibah yang Membawa Berkah
Ali Akbar Soleman, Penulis adalah Pemimpin Redaksi Harian Terbit
Hoaks: Musibah yang Membawa Berkah

Beberapa tahun terakhir, sebaran berita palsu atau hoaks semakin merajalela. Ruang publik kita ‘dikotori’ informasi-informasi bohong. Anehnya, semakin sering UU ITE disosialisasikan dan semakin banyak pelaku penyebaran hoaks digugat secara hukum, malah pelakunya semakin berani dan nekat.

Meski demikian, bagi kami kalangan media, hoaks selain membawa musibah atau malapetakan juga membawa berkah.  Kenapa hoaks itu musibah yang membawa berkah? Disebut berkah karena hoaks akan membuat dan mendorong kalangan media/para jurnalis bekerja lebih profesional, lebih teliti, akurat, melakukan verifikasi terhadap nara sumber.

Tujuannya jelas untuk good journalism sebagai komitmen bersama untuk menghadirkan informasi yang tepat dan terpercaya kepada masyarakat. Sebagai komimen media membuat informasi yang menyenangkan kepada masyarakat. Bukan menyebar informasi menyesatkan, mencemaskan atau meresahkan pembacanya.

Sebaliknya, jika tidak hati-hati, berita palsu bisa berubah menjadi musibah. Terlebih jika pekerja pers/para jurnalis menerima informasi palsu lalu menayangkannya atau memposting begitu saja tanpa check and recheck dan melakukan verifikasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam berita palsu tersebut. Musibah pun datang, digugat secara hukum dengan tuduhan melakukan ujaran kebencian, penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, penyebaran berita bohong dan lainnya. Ujung-ujungnya diajukan ke meja hijau dan dijebloskan ke penjara. Inilah yang saya sebut musibah atau malapetaka.

Pilpres 2019

Sebaran hoaks semakin merajalela. Korbannya tidak hanya rakyat bawah, juga para petinggi negeri ini. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjadi korban berita bohong, yakni soal pemanggilannya oleh KPK.

Tak hanya Kapolri, calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlaga pada Pilpres 2019, juga menjadi korban hoaks. Presiden Joko Widodo mengaku hingga kini masih terus difitnah sejumlah pihak terutama lewat media sosial. Jokowi mengatakan, ia kerap dituding terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sementara Prabowo Subianto mengaku di fitnah dengan tuduhan mendukung khilafah dan ISIS. Menjawab fitnah di media sosial itu, Prabowo menyatakan sejak kecil sudah membela Pancasila dan NKRI, Prabowo mengatakan bahwa suasana sekarang penuh curiga, saling fitnah, dan saling menuduh. Selama ini, dia merasa menjadi korban kecurangan dan fitnah.

Berita hoaks yang diterima Jokowi dan Prabowo itu menunjukkan bahwa berita tidak benar alias palsu menjadi salah satu alat yang digunakan dalam Pilpres 2019. Hoaks memang potensial untuk menjatuhkan lawan politik dan mengganggu pilpres yang aman, sehingga mengancam keutuhan NKRI.

Itulah sebabnya, peran media dalam memerangi hoaks menjelang pilpres 2019, harus terus dilakukan. Peran media sangat penting ditengah rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia dan hadirnya media-media yang cenderung partisan. Masyarakat Indonesia juga masih mudah percaya dengan berita yang mereka lihat, tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu.

Pada Pilpres 2019 mendatang, media harus bersikap profesional,  independen, dan harus membantu pilpres berjalan sukses melalui pengelolaan berita sesuai dengan fakta. Juga menyampaikan berita-berita yang benar, akurat, terverifikasi, bukan berita atau informasi yang membuat kecemasan dan meresahkan masyarakat.

Netralitas media dalam menciptakan Pilpres damai tanpa hoaks harus tetap dijaga. Menjadi tanggungjawab kalangan media dan seluruh rakyat untuk mampu menjaga stabilitas politik menjelang  pesta demokrasi yang aman dan kondusif.

A-Rasionalitas

Hoaks memang sulit diberantas, karena kita menghadapi manusia-manusia yang a-rasionalitas, manusia-manusia frustasi yang tidak punya hati nurani demi kepentingan fulus atau kepentingan politik.  Cara memeranginya harus dilakukan bersama.

Mari kita lawan hoaks dengan sikap penuh rasionalitas, jangan emosional. Mereka tidak perlu dilawan. Kita fokus saja membangun rasionalitas publik.

Verifikasi

Ketua Umum AJI, Abdul Manan mengatakan, pihaknya berharap kolaborasi ini akan mendorong jurnalis dan media untuk ikut ambil bagian dalam memerangi misinformasi dan disinformasi, fake news, hoaks, dan sejenisnya. Menurutnya, verifikasi adalah salah satu standar dasar dari pekerjaan jurnalis. Jadi, ini adalah bagian dari implementasi praktik good journalism.

Kesimpulannya, media massa harus menyediakan informasi yang terpercaya bagi publik. Jurnalisme harus menjadi sumber pengetahuan, menambah wawasan, sumber informasi terpercaya dan pencarian kebenaran. Bukan jurnalisme yang membuat masyarakat resah, cemas, dan takut.

Bahaya Hoaks

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Rosarita Niken Widyastuti mengatakan, tidak hanya di Indonesia, masalah hoaks atau fake news juga dihadapi negara lainnya.

Saat ini sebanyak 53 persen masyarakat Indonesia terhubung dengan internet. Sayangnya, dari penelitian United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB, Niken menyebut Indonesia ada di urutan ke-60 dari 61 negara yang minat bacanya rendah.

Ironisnya, dengan rendahnya minat baca tersebut, penelitian juga menyebut masyarakat Indonesia paling mudah menyebar informasi di media sosial, tanpa memahami informasi tersebut. Padahal, berita hoaks yang tersebar merupakan senjata dari pihak tertentu untuk mencapai tujuannya.

Solusi

Sejumlah solusi bisa dilakukan untuk mencegah berita palsu. Pertama, melakukan gerakan edukasi tentang dampak negatif informasi palsu ke masyarakat. Hal ini karena masih ada masyarakat belum paham seputar bermedia sosial dengan baik.

Kedua, media harus lakukan cek fakta, verifikasi dan konfirmasi sebelum menurunkan atau memposting informasi bohong yang diterima. Ketiga, media harus mampu memberikan akurasi terhadap sebuah informasi..

Keempat: Perlu sinergitas TNI/Polri-Media: TNI/Polri dan media harus jadi kekuatan untuk mengelola berita dengan baik guna menepis berita hoaks yang mampu merusak pikiran kita semua, dan menciptakan kerusuhan sosial dan kerusuhan politik.

Kelima, Kominfo harus secara terus menerus memblokir media sosial yang menyebarkan hoaks. Tentu harus dilakukan secara profesional, mendidik, dan bisa dibuktikan. Kominfo jangan tebang pilih, media apapun yang menyebar hoaks harus diblokir.

Keenam, lakukan gerakan literasi media untuk mewujudkan kecakapan kritis dalam mengonsumsi media (bermedia).  Atau mengutip pemikiran Livingstone dalam What is Media Literacy (2004), menjadikan khalayak berdaya.

*) Ali Akbar Soleman, Penulis adalah Pemimpin Redaksi Harian Terbit


#AliAkbarSoleman #HarianTerbit

Komentar Anda
Komentar