Hello,

Reader

500 Hari Kasus Novel Belum Terungkap, Utang Pemerintah dalam Kasus HAM
Penyidik senior KPK Novel Baswedan
500 Hari Kasus Novel Belum Terungkap, Utang Pemerintah dalam Kasus HAM

Jakarta, HanTer— Sudah 500 hari, pelaku dari teror terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, belum terungkap. Banyak kalangan mempertanyakan kenapa penanganan kasus Novel ini berbeda dengan penanganan terhadap kasus terorisme, kasus narkoba dan kasus lainnya. Padahal, apa yang menimpa Novel bisa jadi pelanggaran HAM berat. Kasus ini menjadi utang pemerintahan Jokowi, terutama dalam kasus HAM.

"Ya. Itu utang HAM Jokowi yang belum tertunaikan. Makanya kalau Komnas HAM beri rapor merah kepada Jokowi terkait penyelesaian HAM, saya kira tepat," kata  Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi kepada Harian Terbit, Kamis (1/11/2018).

Sementara itu anggota LBH Masyarakat, Yohan Misero, saat ditanya apakah Jokowi melanggar HAM karena tidak menyelesaikan kasus Novel, dengan diplomasi Yohan menuturkan, pada kasus Novel, memang pemerintah gagal menegakan hukum.

“Dan parahnya adalah entah sadar atau tidak, pemerintah telah mempecundangi konstitusi, karena Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 bilang bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Sehingga setiap warna negara tanpa melihat status dan latar belakangnya makansama dihadapan hukum,” paparnya.

Terkait adanya unsur pelanggaran HAM dalam kasus Novel, Komnas HAM telah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta untuk mendukung aparat penegak hukum mengungkap kasus yang terjadi pada Novel. Tim menyebut memiliki temuan penting terkait dengan kasus penyerangan Novel.

Komnas HAM membentuk tim untuk memantau proses penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap Novel sejak 8 Maret 2018. Komnas HAM membentuk tim ini karena menilai penyelidikan kasus tersebut di kepolisian terlalu lama.

Kekuasaan

Sejumlah kalangan menduga sulitnya mengungkap kasus Novel karena terkait dengan kekuasaan.  "Ya, jelas sekali karena tugas yang melekat pada Novel, kalau ini ada kaitannya dengan kekuasaan, ada institusi yang bermain dan secara sistematis, ini bisa menjadi pelanggaran HAM besar," kata Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas, Selasa, 23 Mei 2017, seperti dilansir Tempo.co.

Harus Berani

Lebih lanjut Muslim Arbi mengatakan, Novel mempunyai alasan dengan menyebut Jokowi takut mengungkap kasus penyiraman air keras yang dialaminya. Karena sudah 500 hari kasus Novel menjadi the dark number. Pada dasarnya Jokowi sudah mengetahui motif dan pelakunya namun tidak berani mengungkapkannya. Oleh karenanya pernyataan Novel harus didukung agar Jokowi mempunyai keberanian guna instruksikan penuntasan kasus Novel.

"Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan maka Jokowi bisa ultimatimatum Kapolri. Jika tidak bisa tuntaskan kasus Novel, Tito bisa di copot. Karena track record Tito tidak membantu menyelesaikan kasus Novel yang menjadi salah satu taruhan untuk dukung penguatan KPK dalam pemberantarasan Korupsi," jelasnya.

Muslim mempertanyakan, bagaimana Jokowi bisa penuhi janji-janji politiknya; jika kasus Novel sebagai salah satu ujian untuk pembelaan terhadap KPK gagal dilakukan. Pada dasarnya Jokowi bukan takut tapi karena tidak serius mengungkapnya.

Muslim memi nta Jokowi harus punya keberanian sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. “Jika tidak mau dan tidak berani maka tamatlah karir Jokowi," tegasnya.

Terpisah Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang mengatakan, Presiden Jokowi tidak menuntaskan kasus Novel karena hingga 500 hari tidak terungkap motif dan pelakunya mungkin karena takut dengan dirinya sendiri. Apalagi hingga saat ini Jokowi tak bisa memastikan tegaknya hukum tanpa tebang pilih. Sebagai presiden, Jokowi harusnya bisa menegakkan hukum seadil adilnya tanpa pandang bulu.

"Kenapa harus takut, jika kebenaran adalah tujuan kita? Kalau takut justru ada apa? Itu yang menimbulkan pertanyaan dan ketidak percayaan masyarakat," ujarnya.

Edysa menuturkan, kebenaran tak akan ada tanpa keadilan. Novel punya hak keadilan atas kasus yang menimpa dirinya. Padahal kasus Ratna Sarumpaet mudah dan cepat sekali mengungkapnya. Oleh karena itu penegak hukum harus adil, karena setiap orang berkedudukan sama dimata hukum. Jangan pilih kasih atau tebang pilih. Ungkap dan tangkap aktor dibelakang kasus novel. Janganlah hukum selalu tajam kebawah tumpul keatas.

Anggota LBH Masyarakat, Yohan Misero mengatakan, Tito Karnavian menjadi Kapolri dengan latar belakang prestasi yang luar biasa. Namun hingga saat ini tidak ada progres yang berarti soal yang menimpa Novel. Padahal Presiden mempunyai kekuatan untuk mendorong Tito untuk bekerja lebih keras. Ada kekuatan besar yang menghalangi proses untuk menyelesaikan kasus Novel.

"Tentu hanya bisa dibongkar apabila Tito dan Jokowi punya keberanian," paparnya.

Kepolisian

Dalam diskusi publik bertema "Kami Dibairkan Buta, Presiden Kemana?", Novel menduga pihak kepolisian belum berani mengungkap kasus penyiraman air keras yang menimpanya. Novel pun bisa memaklumi jika hal itu benar terjadi dalam internal kepolisian.

"Saya pikir kalau pimpinan Polri takut mengungkap, itu ada wajarnya karena pimpinan Polri bisa diintervensi oleh politik dan lain-lain," ujar Novel, Kamis (1/11/2018).

Menurut Novel, kasus yang menimpanya bukan kasus pidana biasa. Oleh sebab itu, diperlukan peran aktif Presiden Joko Widodo untuk mendorong agar penegak hukum mengungkap kasus penyiraman air keras itu.


#NovelBaswwedan #TitoKarnavian #Jokowi

Komentar Anda
Komentar