Hello,

Reader

Perusahaan Tak Jujur Laporkan Upah, Hak Pekerja Terancam
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E. Ilyas Lubis
Perusahaan Tak Jujur Laporkan Upah, Hak Pekerja Terancam

Jakarta, HanTer - Setiap perusahaan diimbau untuk melaporkan secara jujur upah pekerja atau karyawannya agar hak-hak pekerja dalam memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bisa optimal.

“Konsekuensi dari pelaporan data upah yang salah berakibat pada berkurangnya manfaat yang akan diterima oleh peserta, antara lain manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja(JKK), dan manfaat Jaminan Pensiun (JP),” kata Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E. Ilyas Lubis, Minggu (4/11/2018).

Ilyas mengakui, hingga saat ini masih banyak perusahaan atau pemberi kerja yang masih setengah hati untuk memberikan perlindungan kepada pekerjanya. Setidaknya, terdapat 3 jenis kategori perusahaan tersebut. Ada 3 jenis status PDS (perusahaan daftar sebagian) yang kerap terjadi, yaitu PDS Tenaga kerja, PDS Upah, dan PDS Program", jelas Ilyas.

PDS Tenaga kerja adalah kategori perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian karyawan yang bekerja di bidang usahanya. Ada pula kategori PDS Upah, dimana perusahaan telah mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program perlindungan oleh BPJS Ketenagakerjaan, namun data upah yang dilaporkan lebih rendah daripada yang seharusnya.

Kategori terakhir adalah PDS Program, dimana meski perusahaan telah mendaftarkan seluruh pekerja dan telah sesuai memberikan data upah karyawannya, perusahaan hanya ikut dpada 2 program perlindungan dari 4 program wajib yang ada.

PDS program dan PDS Upah menjadi pelanggaran yang paling lazim dilakukan perusahaan atau pemberi kerja, bahkan untuk perusahaan kategori menengah besar. Kondisi ini sering terjadi lantaran pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah upah yang diterima pekerja khususnya pekerja yang menerima upah di bawah UMP/UMK dan kebijakan dari perusahaan terkait dengan pemberian upah kepada karyawannya.

"Pelaporan dari pekerjalah yang dapat membantu BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan informasi data upah yang akurat. Melalui aplikasi BPJSTKU, pekerja dapat melaporkan kepada kami jika ada ketidaksesuaian data upah, ataupun jumlah tenaga kerja,” ucap dia.

Rugikan Pekerja

Ilyas menegaskan, ketidaksesuaian data upah maupun tenaga kerja berdampak pada besaran manfaat yang akan diterima jika yang bersangkutan mengalami risiko pekerjaan.

“Misalnya upah (gaji pokok+tunjangan tetap) karyawan PT A sebesar Rp 100Juta, sedangkan yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 3,7Juta. Akibat yang timbul pada saat pekerja mengalami resiko kerja yang mengakibatkan meninggal dunia, terdapatnya kekurangan manfaat yang diterima oleh ahli waris,” ungkap dia.

Secara rinci, Ilyas mencontohkan jika dasar perhitungan dengan gaji Rp3,7 Juta maka santunan meninggal dunia JKK adalah Rp 3.700.000 x 48 bulan upah = Rp 177.600.000. Sementara, dasar perhitungan dengan gaji Rp100Juta, santunan meninggal dunia JKK = Rp 100.000.000 x 48 bulan upah = Rp 4.800.000.000

“Selisih manfaat yang diterima sebesar Rp 4,8 miliar– Rp 177,6Juta = Rp 4,622 miliar,” jelas dia. Berkurangnya manfaat yang diterima oleh setiap pekerja juga terjadi pada program perlindungan lainnya, seperti jaminan hari tua (JHT).

"Jika perusahaan berstatus PDS, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk menanggung semua selisih yang timbul. Jadi sudah menjadi tanggung jawab perusahaan juga jika data yang dilaporkan tidak sesuai, peserta bisa menuntut perusahaan atau pemberi kerja. Hal ini sesuai dengan regulasi yang ada,” pungkasnya.

 


#upah #Lion #BPJS

Komentar Anda
Komentar