Hello,

Reader

Populisme Islam: Jalan Menuju Istana
Pangi Syarwi Chaniago
Populisme Islam: Jalan Menuju Istana

Oleh: Pangi Syarwi Chaniago, Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting

Populisme Islam menjadi perbicangan di tengah menguatnya fenomena gerakan politik Islam diberbagai negara termasuk Indonesia.

Populisme Islam pada dasarnya adalah varian dari ‘populisme politik’ yang berkembang pesat di negara-negara Eropa dan Amerika dan telah merambah Asia, gerakan ini menemukan momentumnya dengan terpilihnya Donal Trump sebagai presiden Amerika Serikat dan Brexit di Inggris.

Gerakan politik populis pada dasarnya adalah perlawanan terhadap kemapanan sebagai akibat dari eksklusi sosial dan marginalisasi yang menimpa sebagian kelompok dan kelas sosial tertentu yang berujung pada ketidak-adilan dan ketimpangan sosial (hadiz, 2016).

Ketidak-adilan dan ketimpangan sosial ini adalah pemicu utama munculnya konflik dan gerakan politik yang membentuk aliansi antar kelas/kelompok (cross-class alliance) untuk menentang musuh, baik secara ideologi maupun politik.

Populisme Islam pada dasarnya hanya lah bentuk respon terhadap perkembangan ekonomi dan politik yang terus berubah dan cenderung merugikan atau bahkan mengesklusi sebagian kelompok. Para aktor yang terlibat cenderung diikat oleh persamaan rasa ketertindasan dan ketidak-adilan sistem atau rezim yang berkuasa.

Populisme Islam meng-organisir diri dalam bentuk aliansi antar kelompok di bawah panji-panji Islam sebagai alat pemersatu paling efektif. Gerakan populisme Islam akan terus memperjuangkan aspirasinya untuk mengupayakan terbentuknya masyarakat yang ideal yang dipandu oleh nilai-nilai Syariat Islam.

Dalam konteks Indonesia, populisme Islam menemukan momentumnya pada gelaran pilkada Jakarta 2017 lalu. Beragam kelompok dan ormas Islam berhasil menyatukan diri dalam sebuah gerakan yang pada mulanya menuntut keadilan (penegakan hukum) atas kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahya Purnama.

Seiring perjalanan waktu gerakan yang menamakan diri GNPF Ulama ini terus aktif menyuarakan ketidak-adilan, ketimpangan dan kezaliman rezim berkuasa, sehingga gerakan ini terus mere-produksi isu yang dapat mempersatukan dan mendilegitimasi rezim dengan menggambarkan kegagalan, ketidak-adilan di sisi yang lain. Sehingga tidak diragukan lagi sebagian aktor dari gerakan ini juga gencar menyuarakan regenerasi pimpinan nasional (presiden baru) melalui tagar #2019GantiPresiden.

Populisme Islam yang telah menjelma menjadi salah satu kekuatan politik, juga ikut memainkan peranan yang cukup strategis dalam rangka menggalang kekuatan untuk mendukung atau tidak terhadap poros koalisi yang sudah terbentuk, Ijtima Ulama GNPF 212 adalah bentuk aksi nyata dari gerakan ini dengan mengeluarkan paket nama pasangan Capres-Cawapres.

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh gerakan ini menjadi pertimbangan penting yang dijadikan daya tawar (bergaining position) dan lobi politik di tengah semakin dinamisnya pergerakan dan peta politik dikedua poros koalisi yang telah terbentuk.

Rekomendasi dari ulama yang tergabung dalam GNPF ini adalah bentuk dukungan pada poros Prabowo, agar rekomendasi ini dipertimbangkan jika ingin mendapatkan dukungan penuh dari gerakan ini.

Namun sepertinya gerakan populisme Islam ini akan melalui jalan terjal yang berliku dan bisa saja kehilangan momentum, aliansi yang telah berhasil melahirkan gerakan fenomenal dengan sebutan gerakan 212 ini sudah mulai digembosi dan mulai muncul bibit-bibit perpecahan.

Agenda #2019GantiPresiden akan menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk diwujudkan pada pemilu nanti, ada beberapa pertimbangan yang mendasari argumentasi ini. Pertama; Fragmentasi gerakan, terpecahnya gerakan 212 ke dalam tiga organisasi terpisah (Presidium 212, Persaudaraan 212, dan Garda 212) akan menurunkan tensi dan daya tekan gerakan yang berujung pada menurunnya efektifitas dalam mobilisasi dukungan.

Kedua; kegagalan mendefinisikan musuh utama. Gerakan 212 sebagai salah-satu representasi dari populisme Islam Indonesia secara elitis akan mudah menerima posisi yang berseberangan dengan pemerintah saat ini, namun pada basis akar rumput pemilih akan gagal mendefenisikan dan menerima kesimpulan yang sama.

Hal ini disebabkan oleh upaya serius yang dilakukan poros Jokowi untuk merangkul kalangan Islam dengan pendekatan intensif kapada para Ulama, Santri, Cendikiawan Muslim dan Ormas Islam.

Jokowi ingin mengambil posisi tidak berseberangan dengan kekuatan Islam, sehingga perlahan tapi pasti Jokowi berhasil memperluas basis dukungannya yang tidak hanya dari kalangan ceruk segmentasi nasionalis.

Situasi ini tentu sangat merugikan bagi gerakan populisme Islam karena tidak terdapat garis demarkasi yang jelas antara isu yang dijual oleh pihak sang penantang dan pemerintah yang sedang berkuasa. Situasi ini semakin diperparah dengan adanya eksodus elite dari gerakan ini yang berbalik arah/banting stir mendukung pemerintah.

Ketiga; kombinasi nasionalis religius. Kombinasi nasionalis-religius adalah pilihan paling Ideal untuk meredam ketegangan politik dan berkembangnya politik SARA dan pecah-belah. Kubu Jokowi membuat keputusan strategis dengan mengambil ulama sebagai calon wakil presidennya sebagai bentuk respon serta menjawab isu SARA, menghapus stempel yang terkesan anti Islam.

Keputusan ini tentu menjadi pukulan telak bagi lawan politik dan kelompok yang sebelumnya terlanjur membuat stigma negatif terhadap pemerintah. Jualan politik agama jadi tak laku, politik SARA padam.

Jokowi menunjukkan keberpihakan nyata kepada umat Islam, bahkan calon wakil presiden pilihannya adalah ulama besar yang memegang posisi strategis sebagai Rais ‘am NU dan ketua Majelis Ulama (sebelum mengundurkan diri).

Di sisi lain kubu Prabowo justru memilih Sandiaga Uno rekan separtainya yang jauh dari representasi gerakan populisme Islam, bahkan pemilihan Sandiaga Uno menunjukkan kesan partai Gerindra seolah tidak mau berbagi dan memborong semua jabatan strategis mulai dari capres-cawapres dan ketua tim pemenangan.

Situasi ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi kubu oposisi dimana akan kesulitan membangun soliditas koalisi dan yang terpenting adalah kesulitan membangun argumentasi pada para pendukungnya terutama kelompok Islam yang rekomendasinya tidak menjadi pertimbangan dalam penentuan calon wakil presiden.

Keempat; kebijakan Pro Islam. Pemerintahan Jokowi sadar bahwa ada kelompok yang terus berupaya untuk memberikan label dan stigma negatif terhadap diri dan pemerintahannya. Stigma ini terus dibangun seolah-olah pemerintahan yang dipimpinnya tidak berpihak pada umat Islam.

Namun sepertinya kelompok pembuat stigma ini harus berfikir ulang karena semua tuduhan ini terbantahkan dengan kerja nyata dari pemerintah, hal ini bisa dibuktikan dengan berbagai data dan fakta yang menunjukkan hal yang sebaliknya.

Banyak hal yang telah dan akan dilakukan pemerintah yang mungkin oleh sebagian orang belum tahu atau sengaja menutup mata terhadap program pemerintah. Di ataranya adalah program 1000 Balai kerja Pesantren dan pembangunan ekonomi Pesantren, penetapan hari Hari Santri Nasional, Kunjungan rutin ke 60 pesantren selam 3 tahun (termasuk ritme intensitas kunjungan yang tinggi), Komite nasional keuangan syariah, Pembangunan Universitas Islam Internasional yang sudah dimulai pembangunannya, Lembaga keuangan mikro Syariah, peresmian beberapa pesantren baru dan bahkan baru-baru ini presiden Jokowi dinobatkan sebagai “Top 50” tokoh Muslim berpengaruh di dunia menduduki peringkat ke-16.

Membaca dinamika dan peta politik terkini sangat-lah tidak tepat jika sentimen ke-agamaan terus dimainkan dan digoreng menjadi komoditas politik, apalagi digunakan untuk men-deskriditkan kelompok lain terutama pemerintah. Argumen politik semacam ini sudah tidak relevan untuk menyerang pemerintah jika berkaca dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jokowi dalam 4 tahun terakhir.

Keberpihakan dan perhatian Jokowi terhadap Islam, ulama, pesantren dan kiyai sudah hampir tak ada jarak dan terkesan sangat dekat dengan Umat.

Adu gagasan dan program harus menjadi ruh dari perdebatan politik kedepan bukan hanya mengedapankan perdebatan yang tidak produktif, sehingga masyarakat sebagai pemilih rasional (rational choice) disajikan pilihan-pilihan politik tanpa harus melukai dan mendeskriditkan pilihan politik kelompok lainnya.

Oleh karena itu, harus kita akui, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau bahwa Populisme Islam sedang di-manfaatkan (dalam tanda petik)  baik kubu Jokowi maupun Prabowo dalam hajatan narasi magnet elektoral pilpres 2019. Semoga!


#Islam

Komentar Anda
Komentar