Hello,

Reader

Isu Kebangkitan PKI dan Anti-Pancasila Terus ‘Digoreng’ Jelang Pilpres
Ilustrasi (ist)
Isu Kebangkitan PKI dan Anti-Pancasila Terus ‘Digoreng’ Jelang Pilpres

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo berulangkali menjawab soal isu PKI yang dituduhkan kepadanya. Pernyataan calon presiden nomor urut 01 tersebut dinilai sebagai sebuah jawaban atas serangan-serangan dari lawan politiknya. Namun isu kebangkitan PKI bukannya mereda, tetapi kian menguat jelang Pilpres 2019. Bahkan isu ini akan terus ‘digoreng’ lawan-lawan politik mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, menilai nampaknya isu tersebut akan terus ‘digoreng’ jelang Pemilu 2019. Adapun sejumlah pihak dinilainya akan diuntungkan dari isu-isu tersebut.

“Mereka adalah politisi busuk, kaum agama radikal, pengusaha gelap, dan kelompok militer.  Kenapa diuntungkan? Sebab dengan isu ini, pihak-pihak tersebut mencoba mencari celah ke kekuasaan dalam konteks pemilu 2019," ujar Syamsuddin di Jakarta.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Pertahanan Salim Said, melihat, kecurigaan bahwa PKI bangkit lagi muncul setelah adanya gerakan-gerakan masyarakat yang mencoba meluruskan narasi sejarah terkait PKI dan tragedi 1965.

"Kalau kamu ingin membuat pelurusan sejarah, artinya ada yang bengkok kan. Siapa yang membengkokkan? Kira-kira sendiri deh," ungkap dia.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, langkah Jokowi secara berulang menjawab tudingan soal PKI adalah sesuatu yang wajar. Sebab, tudingan soal PKI yang dilemparkan ke Jokowi juga direproduksi berulang-ulang di media sosial.

"Kalau kita lihat dari aspek komunikasi, kalau tudingan berulang-ulang tidak ada respon yang berulang-ulang juga, maka yang terkonstruksi di masyarakat bahwa tudingan itu benar," kata Emrus.

Saling Serang

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, menilai, aksi saling serang sejumlah elite partai politik (parpol) mengindikasikan dimulainya 'perang terbuka' jelang Pilpres 2019.

Terkait isu yang nantinya akan diangkat demi menyerang lawan politik, Ujang mengatakan, sudah akan mulai dihembuskan. Isu-isu tersebut tidak jauh dari isu PKI, anti-Pancasila, dan isu intoleran.

"Perang terbuka itu sudah dimulai. Parpol sudah mulai memetakan. Siapa lawan siapa dan siapa mendukung siapa," ujar Ujang di Jakarta, Selasa (6/11/2018).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini juga memprediksi, situasi panas saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta akan kembali terulang pada Pilpres 2019. Dia pun memprediksi, itu akan jadi gejala nasional.

"Hal itu sudah dimulai oleh parpol itu sendiri yang seharusnya menunjukkan politik yang santun dan politik yang membangun kepada masyarakat," kata Ujang.

Kendati begitu, ia berharap nantinya tetap terwujud perilaku politik yang santun dan kompetisi yang sportif. "Parpol dan elite politik harus menunjukkan kepada masyarakat contoh tauladan yang baik-baik. Jangan malah bikin gaduh," jelas Ujang.

Klarifikasi

Dalam sejumlah acara di Provinsi Banten, Sabtu (3/11/2018) hingga Minggu (4/11/2018), Jokowi mengatakan, berdasarkan hasil survei yang diterimanya, sekitar 6 persen responden percaya isu Jokowi adalah PKI.

"Kelihatannya memang cuma 6 persen. Tapi itu setara dengan 9 juta masyarakat Indonesia. Masih banyak, kan, berarti," ujar Jokowi dalam acara silaturahim dengan kiai serta santri di Pondok Pesantren Darul Hikmah, kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (4/11/2018).

Pada hari yang sama, saat pembekalan bagi 1.000 caleg perempuan di Hotel JHL Solitaire, Kota Tangerang, Jokowi mengatakan, selama ini ia sudah sabar menghadapi isu anggota PKI.

Hampir selama empat tahun ia memilih diam dan tidak ambil pusing atas tudingan itu. Namun, menjelang Pemilihan Presiden 2019, isu itu bukannya mereda, tetapi kian menguat.

Menurut dia, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membuat klarifikasi dalam setiap kesempatan. "Selama ini saya itu diam saja. Sabar, sabar, sabar, tapi kok kayak begini terus. Supaya enggak dibawa lagi ke mana-mana, perlu juga saya jawab sekarang," ujar Jokowi.

Jokowi meminta klarifikasinya itu juga disebarluaskan kepada masyarakat umum. Ia mengatakan, ada tiga penjelasan yang dapat disampaikan kepada masyarakat.

Pertama, isu itu tidak sesuai logika. Sebab, melalui Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966, negara memutuskan menjadikan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

Sementara, Jokowi baru lahir tahun 1961. Artinya, saat PKI dibubarkan, Jokowi baru berusia sekitar 4 tahun.

"Masak ada PKI balita? Sampaikan begitu ke masyarakat. Dari sisi logikanya saja enggak bisa masuk," ujar Jokowi.

Kedua, tudingan Jokowi PKI sering dibarengi dengan menampilkan gambar Ketua Umum PKI DN Aidit yang sedang berpidato. Di samping podium, tampak sosok yang sangat mirip dengan sosok Jokowi.

Setelah dicek, ternyata foto itu saat Aidit berpidato tahun 1955. Artinya, Jokowi belum lahir pada tahun itu.

"Siapa yang membuat gambar nakal seperti ini? Tapi kok saya lihat-lihat, mirip saya. Ternyata memang benar saya. Tapi tahun segitu, saya belum lahir. Ya kok bisa-bisanya masih percaya gitu lho," ujar Jokowi.

Ketiga, kata Jokowi, isu PKI tidak hanya berembus bagi dirinya, melainkan juga menerpa kedua orangtuanya. Jokowi menegaskan, saat ini merupakan era keterbukaan.

Seseorang dapat dengan mudah mengecek sebuah isu apakah benar atau bohong.

"Datangi saja masjid di dekat rumah saya, dekat rumah orangtua saya. Tanya, apa benar?. Gitu saja kok enggak bisa?. Di Solo itu NU ada, Muhammadiyah ada, Persis ada, LDII ada, FPI ada, semuanya ada. Tanyakan saja ke mereka, apa susahnya tho?" ujar Jokowi.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, menceritakan kisah di balik buka-bukaan Jokowi soal isu PKI. Arsul mengatakan, Jokowi sebenarnya tidak mau menanggapi isu itu.

"Saya melihat Pak Jokowi semula tidak mau merespons soal itu karena itu kan masalah yang difitnahkan dalam Pilpres 2014 via Obor Rakyat," ujar Arsul di Jakarta, Selasa (6/11/2018).


#Pilpres #2019 #Prabowo #Jokowi #PKI

Komentar Anda
Komentar