Hello,

Reader

Gelar Aksi, Pekerja Minta Pelabuhan Dikelola Secara Konstitusi
Aksi FPPI di Pelabuhan Tanjung Priok
Gelar Aksi, Pekerja Minta Pelabuhan Dikelola Secara Konstitusi

Jakarta, HanTer - Ratusan pekerja Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) yang tergabung dalam Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) menggelar unjukrasa di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Mereka gelar aksi karena pengelolaan Pelabuhan Nasional yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia dilakukan secara liberal sehingga membahayakan kedaulatan dan hilangnya potensi ekonomi nasional. 

Ketua Umum FPPI Nova Sofyan Hakim mengatakan, pengelolaan pelabuhan secara konstitusional adalah semangat nasionalisme yang murni. Pelabuhan merupakan gerbang ekonomi yang tata kelolanya berdampak langsung kepada rakyat dan pekerja pelabuhan itu sendiri. Oleh karenanya negara wajib hadir tanpa kompromi dalam pengelolaan pelabuhan.

"Pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia JICT dan Koja malah kembali dijual ke asing untuk 20 tahun ke depan tanpa ada urgensi. Potensi ekonomi nasional yang besar dan kedaulatan atas aset strategis bangsa menjadi hilang total," kata Nova di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Kamis (8/11/2018).

Nova menilai, pembangunan pelabuhan baru NPCT-1 di ibukota negara tanpa memikirkan keberlangsungan teknis pembangunan sehingga dinyatakan gagal kontruksi. Ditambah asing bisa kontrol 100% atas pengelolaannya.  Selain itu pinjaman asing Rp 20,8 trilyun untuk pembangunan pelabuhan tanpa kajian kelayakan sehingga dananya menganggur 3 tahun dan negara harus membayar bunga hutang yang tidak produktif tersebut.

"Ini dampak kerugian ekonomi yang terang benderang terjadi saat ini. Tentu secara dalam jangka panjang akan semakin buruk," tegasnya.

Lebih lanjut Nova mengatakan, dampak sosial atas liberalisasi asing di pelabuhan tidak kalah terpuruk. Pekerja yang membangun produktivitas sehingga menjadikan pelabuhan petikemas Indonesia salah satu terbaik di Asia, malah di-PHK massal dan pola outsourcing yang melanggar aturan malah dipelihara. 

"Asing leluasa melakukan pemberangusan halus (adu domba) dan kasar kepada pekerja yang mengkritik buruknya pengelolaan pelabuhan serta pemenuhan asas keadilan terhadap para pekerja," paparnya.

Dengan substansi pengelolaan pelabuhan nasional secara konstitusi, sambung Nova, maka kedaulatan dan potensi ekonomi nasional akan lebih baik di masa datang. Jangan sampai buruknya tata kelola pelabuhan dan perlakuan terhadap pekerja yang tidak berkeadilan diduplikasi ke dalam pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Karena secara proporsional, pekerja pelabuhan nasional adalah garda terdepan penjaga kedaulatan negara dan amanat konstitusi serta aturan. 

"Kami ingin pemenuhan hak pekerja pelabuhan yang berkeadilan dan sesuai aturan Undang-Undang. Pelabuhan dilarang memelihara outsourcing yang melanggar aturan," paparnya.

FPPI, tegas Nova, ingin pemerintah melakukan reformasi total agar negara hadir penuh dalam pengelolaan pelabuhan nasional. Oleh karenanya FPPI mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menyelamatkan pelabuhan nasional guna masa depan Indonesia yang lebih baik. 


#Pelabuhan

Komentar Anda
Komentar