Hello,

Reader

54 Bidang Industri Diserahkan ke Asing, RR: Terus Rakyat Mau Jadi Kuli Saja?
Rizal Ramli
54 Bidang Industri Diserahkan ke Asing, RR: Terus Rakyat Mau Jadi Kuli Saja?

Jakarta, HanTer - Paket Kebijakan Ekonomi XVI resmi dirilis pada Jumat (16/11/2018) lalu di Kantor Presiden, Jakarta. Salah satu kebijakannya yakni, melonggarkan Daftar Negatif Investasi (DNI). Dalam revisi DNI mutakhir, apabila pada 2016 lalu hanya mencakup 41 bidang usaha, kali ini pemerintah membuka 54 bidang usaha. Nantinya akan ada 95 bidang usaha yang dibuka bagi 100 persen kepemilikan asing.

Berbagai kalangan mengkritik paket kebijakan tersebut. Pemerintahan Joko Widodo seharusnya memberikan kesempatan kepada rakyat dan UKM untuk berusaha di ke-54 bidang industri yang baru saja dilepaskan dari Daftar Negatif Investasi (DNI).

Keputusan pemerintah untuk memberikan peluang kepada pihak asing menguasai hingga 100 persen bidang-bidang itu sangat memprihatinkan.

Di mata ekonom senior DR. Rizal Ramli (RR), Presiden Joko Widodo tampak seperti orang yang sudah berputus asa. “Mas @jokowi,, kok ini kaya sudah putus asa? Sektor2 yg seharusnya untuk rakyat, UKM, dibebaskan 100% untuk asing spt warung internet, renda, pengupasan umbi2an, jasa survei, akupuntur, content internet dll ? Terus rakyat mau jadi kuli saja?” tulis Rizal Ramli yang pernah menjadi Menko Kemaritiman dan Sumber Daya.

Rizal juga berharap Jokowi mau membatalkan kebijakan yang sangat merugikan rakyat ini.  “Sama sekali tidak ada roh Trisakti dan Nawacita-nya. Kok tega2nya ladang bisnis untuk rakyat, UKM, mau diberikan 100% sama asing? Ini kampanye yg buruk sekali,” demikian Rizal Ramli.

Titipan Asing

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Handi Risza mengkritik Paket Ekonomi XVI sarat bernuansa titipan asing. Kebijakan relaksasi DNI menurutnya, menunjukkan pemerintah Jokowi yang semakin jauh dari Nawacita.

"Padahal dalam UU 20/2008 tentang UMKM,  pemerintah berkewajiban melindungi sektor UMKM tapi ini malah tidak," ujar Handi di Jakarta, Minggu (18/11/2018).

Kabarnya, Peraturan Presiden 44/2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal akan diterbitkan pada pekan mendatang.

Investasi

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan 54 sektor ini dikeluarkan dari DNI karena dianggap memiliki potensi investasi yang baik bila kepemilikan modal asing bisa 100 persen. Kebebasan diambil sebagai langkah untuk meningkatkan aliran modal asing atau investasi ke dalam negeri.

Eddy mengatakan investasi merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat menambah daya gedor industri nasional untuk menghasilkan lebih banyak variasi produk, sehingga turut meningkatkan ekspor dan mengurangi impor.

Kebijakan ini diambil di tengah tekanan impor yang saat ini terjadi. "Perubahan DNI untuk optimalisasi, sehingga kami rancang lebih efektif, ekspansif, dan menarik agar bisa mendorong ekspor, logistik, subtitusi impor, dan meningkatkan investasi," ujar Edy di Jakarta, Jumat, kemarin.


#Rizal #Ramli #Jokowi #PengusahaAsing

Komentar Anda
Komentar