Hello,

Reader

Tolak Perda Syariah Bikin Gaduh dan Picu Kemarahan Umat
Istimewa
Tolak Perda Syariah Bikin Gaduh dan Picu Kemarahan Umat

Jakarta, HanTer - Ketua Majlis Ta'lim dan Sholawat An Nur, Ustad Anugrah Sam Sopian Hamid mengatakan, adanya pihak yang menolak keberadaan Perda Syariah karena tidak faham sejarah dan undang undang yang berlaku di Indonesia. Penentang Perda Syariah juga tidak dapat membaca kondisi masyarakat sehingga memancing polemik besar di tengah masyarakat.

"Menentang Perda Syariah merupakan aksi kemunduran dan akan memancing polemik besar di tengah masyarakat. Juga bisa memancing kemarahan umat. Pasti masyarakat akan gaduh jika wacana ini terus bergulir," ujar Ustad Anugrah Sam Sopian Hamid kepada Harian Terbit, Selasa (20/11/2018).

Ustad Anugrah menegaskan, Undang-Undang Dasar 1945 memberi ruang bagi aturan hukum dibawahnya untuk mengatur regulasi berkaitan hukum agama. Perda berbasis agama juga justru akan menjadi bagian yang memperkuat manifestasi Pancasila, dalam kaitan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Perda syariah merupakan regulasi untuk mengatur hukum dan norma-norma keislaman, agama resmi yang di anut di negara kita dan dijamin kebebasan untuk menjalankan ajaran agama serta dilindungi oleh undang-undang. Jadi wacana penolakan terhadap perda syariah sejatinya ialah kemunduran dalam dalam sistem regulasi di Indonesia," tegasnya.

Lebih Beradab

Sementara itu Ketua Media Centre Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin mengatakan,  Perda Syariah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar manusia menjadi lebih beradab dan bermartabat dengan nilai nilai Ketuhanan.

"Perda Syariah juga sudah berjalan, baik skala lokal maupun nasional dan selama ini sudah berjalan total seperti di Aceh. Saat ini tidak ada masalah di Aceh dan sebagian daerah di Indonesia juga telah menerapkan 75%. Semua sudah berjalan dari semua rukun Islam.   Bahkan haji dan zakat dibentuk instansi khusus oleh pemerintah," jelasnya.

Pengelolaan dana haji, sambung Novel, mendapat keuntungan yang sangat besar. Sehingga digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur. Begitu juga zakat dikelola dan juga sangat menguntungkan. Syariat Islam dibidang pendidikan juga dikelola oleh pemerintah sehingga banyak sekolah Islam menjadi negeri seperti MAN (Madrasah Aliyah Negeri ) serta pesantren. Dibidang ekonomi yang menerapkan syariah seperti asuransi, pergadaian, perkreditan dan perbankan juga tumbuh pesat.

"Artinya dari individu, pendidikan dan ekonomi semua itu sudah 75% hanya 25% yang belum dilaksanakan syariah,  yaitu hukum tata negara untuk berzina dan membunuh dipancung dan yang mencuri potong tangan. Jangan dananya saja dipakai namun pemerintah harus juga menegakan syariah yang tinggal 25% itu," tegasnya.

Polemik

Politikus Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menilai keberadaan perda berbasis agama seharusnya tidak menjadi polemik. Karena perda dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. "Semua perda dibuat untuk kepentingan keunikan daerahnya. Perda itu dibuat untuk merespons kebutuhan daerah tersebut," kata Taufiqulhadi, Selasa (20/11/2018).
 
Misalnya, kata dia, ada perda guru ngaji. Perda itu dibuat karena daerah tersebut banyak guru ngaji yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan harus didukung. "Apakah itu perda agama atau bukan? Kalau saya lihat itu masih berkaitan dengan agama, dan itu tidak masalah," ucapnya.

Begitu pula di Provinsi Aceh. Daerah yang dijuluki Serambi Makkah tersebut menerapkan aturan syariat Islam.

Taifiqulhadi menilai perda agama tak perlu dijadikan polemik dan tak perlu dipermasalahkan lagi. "Di Aceh lebih khusus lagi. Provinsi itu memang menerapkan syariat Islam. Jadi, jika ada perda agama, itu relevan saja. Kita tidak perlu tarik urat dalam perkara yang sudah jelas tersebut," kata angota DPR RI itu.


#PerdaSyariah #DPR #Hukum #Islam

Komentar Anda
Komentar