Hello,

Reader

Kuasa Hukum Protes; Dua Terdakwa   Kasus Sipoa Grup Dituntut 4 Tahun
Kuasa Hukum Protes; Dua Terdakwa   Kasus Sipoa Grup Dituntut 4 Tahun

Jakarta, HanTer - Meskipun dinilai gagal membuktikan dakwaannya, JPU Rakhmad Hari Basuki, SH dari Kejati Jawa Timur tetap menuntut 4 (empat) tahun penjara terhadap Ir. Klemens Sukarno Candra Sukarno, dua orang terdakwa korban peradilan sesat d PN Surabaya, terkait kasus Sipoa Grup.  

Budi Santoso dan Ir. Klemens Sukarno Candra dijadikan terdakwa, dan  telah  didakwa JPU melanggar pasal penggelapan dan penipuan, dalam pelaporan pidana yang direkayasa, yang berlatar belakang, adanya kelompok yang diidentifikasi sebagai Konsorsium Mafia Surabaya, yang  ingin merampas asset perusahaan PT. Bumi Samudra Jedne (Sipoa Grup) milik para terdakwa senilai Rp. 687,1 milyar, dengan harga telah dibandrol Konsorsium Mafia hanya  sebesar   Rp. 150 milyar. 

Bila permintaan itu tidak dipenuhi para terdakwa diancam akan ada 50 Laporan Polisi lagi bakal digulirkan. Para terdakwa ditarget sampai mati tetap berada di penjara, dengan “memperalat” instrumen pelaporan yang diorganisir, penyidikan dan pra penuntutan, yang terjadi di lembaga kepolisian dan kejaksaan, yang  dapat merusak dapat iklim investasi di Jawa Timur. 

Demikian disampaikan Adv IGN Boli Lasan, SH kuasa hukum terdakwa Ir. Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso kepada wartawan dalam keterangan tertulis menanggapi pembacaan terhadap kedua orang kliennya, Kamis (6/12/2018)

Menurutnya, selain bersifat  manipulatif, tidak jujur, tuntutan 4 tahun penjara tanpa pondasi pembuktian, karena JPU sebenarnya telah gagal menyampaikan seluruh fakta otentik yang diberikan para saksi yang dihadirkan di muka persidangan. 

Selain bersikap ragu-ragu, JPU tegasnya telah gagal pula membuktikan Surat Dakwaannya sendiri. 

"Surat tuntutan yang tidak didasarkan atas fakta persidangan yang sebenar-benarnya, maka secara materiiil tidak dapat dijadikan dasar dan titik bertolak untuk menuntut para Terdakwa, karena bertentangan dengan azas peradilan kita yang mengedepankan azas kejujuran, obyektifitas, dan tidak memihak," ujarnya. 

Bahkan menurut Bolli, tidak berlebihan bila dikatakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melakukan wederrechtelijkheid atau Perbuatan Melawan Hukum. 

"Karena telah menuntut tanpa dapat membuktikan adanya kesalahan pada diri para terdakwa, sesuai dengan perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Surat Dakwaan. Sebelumnya, JPU telah memberikan serangkaian keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran dalam Surat Dakwaannya," tegasnya.

Selama persidangan, menurut Bolli,  JPU terbukti tidak sungguh-sungguh berkemauan, sekaligus tidak mampu membuktikan dakwaan. Hal ini tercermin dari fakta persidangan. Dari  18 orang saksi fakta  (a charge)  yang di BAP penyidik, JPU hanya menghadirkan 2 orang saksi fakta, yakni saksi Ronny Suwono dan Aris  Birawa, keterangannya malah menguntungkan para tedakwa.  

Sebanyak 16 saksi fakta lainya tidak “mau” dihadirkan JPU, yakni (1) Yudi Hartanto, (2) Fanny Sayoga, (3) Debbie Puspasari Sutedja, (4) Agung Wibowo, (5) Sugiarto Tanajohardjo, (6) Ganitra Tee, (7) Teguh Kinarto, (8) Widjijono, (9) Siauw Siauw Tiong, (10) Harisman Susanto, (11) Haryono, (12) Rudy Yulianto, (13) Isman Ansori, (14) Ir. Rudianto Indargo, (15) Maria  Hariati Soebagio, dan (16) Costaristo Tee. 

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1)  KUHAP, BAP tidak dapat dijadikan alat bukti di persidangan. “Dengan demikian tidak ada yang bisa dibuktikan JPU di persidangan? Sehingga tuntutan 4 tahun sama sekali ntanpa pertimbangan hukum pembuktian berdasarkan fakta persidangan” ujarnya.

Bahkan secara umum menurutnya, dari besarnya tuntutan tersebut sinyalemen yang pernah ramai diberitakan media massa berkenaan adanya rekayasa atas perkara ini yang berujung pada Peradilan Sesat, kian tidak terbantahkan.

Argumen yang paling “kasa mata” dari hasil analisa terhadap Surat Dakwaan, yang dapat disampaikan dalam persidangan ini  antara lain: (1) JPU Tidak Melakukan Penelitian Secara Cermat Atas Berkas Perkara. 

Karena perkara ini, menurutnya sejatinya tidak terpenuhi kelengkapan formil dan materil, (2) JPU tidak mampu menggambarkan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan, fakta-fakta perbuatan terdakwa, alat-alat bukti pendukung pembuktian setiap unsur pasal yang didakwakan, dan barang bukti yang dapat mendukung upaya pembuktian, (3) JPU memberikan keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran dalam Surat Dakwaan.

Menurut kuasa hukum terdakwa Budi Santoso dan Ir. Klemens Sukarno Candra, sebetulnya seluruh dakwaan JPU telah patah dipersidangan. JPU membangun dalil palsu, yang tidak mengandung unsur kebenaran dalam Surat Dakwaannya. 

Dikatakan oleh JPU “Bahwa pada bulan Desember 2013, bagian marketing PT. BUMI SAMUDRA JEDINE mulai memasarkan Apartemen Royal Afatar World yang rencananya akan dibangun 14 Tower Apartemen dan satu Tower Kantor dengan masing-masing tower ada 27 lantai, yang berlokasi di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, padahal PT. Bumi Samudra Jedine belum lengkap perijinannya dan obyek tanah / lahan apartemen tersebut yaitu SHGB No. 71 Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan seluas 59.924 m2 a/n PT. Kendali Jiwo baru dibeli oleh PT. Bumi Samudra Jedine pada tanggal 12 Juni 2014 sebagaimana Akta Jual Beli No. 100/2014 tanggal 12 Juni 2014 dihadapan Notaris/PPAT INGGIL NUGROHO WASIH, S.H dan pada tanggal 27 Juni 2014 SHGB No. 71 tersebut beralih menjadi a/n      PT. Bumi Samudra Jedine.”

Menurut Bolli, materi surat dakwaan JPU tersebut merupakan keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran. Karena fakta yang benar adalah, sebelum pemasaran Desember 2013, yakni pada Juli 2013,  obyek tanah seluas 59.924 m2, yang diatasnya akan dibangun  apartemen Royal Afatar Word, secara hukum telah dimiliki dan dibayar lunas oleh  PT Bumi Samudra Jedine selaku pengembang, berdasarkan akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 154 yang diterbitkan Kantor Notaris Widatul Milah, SH. 

Kedua terdakwa diadili karena adanya 73 orang konsumen pembeli unit apartemen Royal Afatar World, yang akan dibangun oleh perusahaan kami,  PT. Bumi Samudra Jedine di Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, melapor pidana ke Polda Jawa Timur,  sesuai Laporan Polisi  Nomor: LPB/1576/XII/2017/UM/JATIM tanggal 18 Desember 2017, dan kami menjalani proses persidangan di PN Surabaya, dengan Nomor Register: 1983/Pid.B/2018/PN.SBY. 

Sebanyak 73 orang konsumen telah melakukan pembayaran dengan jumlah total     Rp. 12,5 milyar tersebut, merasa dirugikan oleh PT. Bumi Samudra Jedine, akibat terjadinya keterlambatan serah terima unit apartemen Royal  Afatar World. 

Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan, terdapat sebanyak 32 dari 73 orang konsumen tersebut, seharusnya telah menerima serah terima unit pada medio Desember 2017. Keterlamabtan serah terima unit inilah yang dijadikan dasar laporan pidana. 

Dari 73 orang konsumen yang melapor pidana, terdapat 4 orang telah menerima refunds pada 12 Februari 2018, dan ada 40 orang konsumen belum jatuh tempo. Dan sebanyak 32 orang telah jatuh tempo. Dan oleh penyidik dan jaksa, sebagai tersangka kami dikenai pasal pidana   secara bersama-sama melakukan dugaan “penggelapan dan penipuan”. 
    
Nilai kerugian 32 konsumen yang sudah jatuh tempo adalah sebesar                    Rp. 6.435.333,688. Sedangkan aset PT. Bumi Samudra Jedine yang disita dalam kasus ini -- yang menurut JPU adalah “penipuan” --, nilainya Rp. 800 milyar atau 120 (seratus dua puluh) kali lebih besar dari nilai kerugian yang diderita korban. 

“Berdasarka fakta ini, tak berlebihan bila kami berpendapat bahwa  peristiwa hukum ini merupakan perkara penipuan paling janggal di dunia,” ujarnya. 


#Korban #Peradilan #Sesat #Dituntut #4 #Tahun #Penjara

Komentar Anda
Komentar