Hello,

Reader

Belum Ada Perda, Anies Dinilai Terjang Aturan Jika Lanjutkan Reklamasi
Ilustrasi penyegelan reklamasi teluk Jakarta (ist)
Belum Ada Perda, Anies Dinilai Terjang Aturan Jika Lanjutkan Reklamasi

Jakarta, HanTer - Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Ongen Sangaji menilai, Gubernur DKI Anies Baswedan tidak bisa memberikan tugas ke PT Jakarta Propertindo (Jakpro), mengelola Pulau C, Pulau D, Pulau G, dan Pulau N yang masih bermasalah. Pasalnya, penugasan pengelolaan Pulau reklamasi di Teluk Jakarta dinilai ilegal.

"Alasannya, hingga kini Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan pulau reklamasi belum ada. Artinya, itu illegal. Kan, Anies, yang bilang Pulau itu bermasalah. Kok diberikan ke Jakpro," kata Ongen di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, (10/12/2018).

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI itu menjelaskan, sampai sekarang rancangan peraturan daerah (raperda) tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (ZWP3K), dan rencana tata ruang kawasan strategis pantura Jakarta (RTRKS Pantura) masih berada di Pemprov DKI.

"Dua aturan itu, sebagai landasan hukum. Kalau belum ada landasan hukum apa artinya. Inkonstitisiona. Jadi, illegal. Jadi, Gubernur DKI terjang aturan," tegas Ongen.

Ongen menegaskan, dalam hal ini sebaiknya menunggu perda zonasi. Karena, lanjut dia, jika tak ada perda maka tak mungkin pembangunan itu terlaksana.

"Saya akan panggil Jakpro, dalam waktu dekat. Kami, mitra kerja BUMD," tambah dia.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura DKI itu menganggap, pengelolaan Pulau reklamasi di Jakarta membutuhkan aturan hukum. Sebab, Perda Tata Ruang DKI masih meliputi daratan Jakarta saja.

Tanpa perda baru, pulau reklamasi sampai saat ini masih tercatat sebagai lautan.

"Jadi di tata ruang DKI itu (pulau reklamasi) masih laut, wilayah itu belum ada. Anies masih sudah narik Perda. Sekarang, aturan itu belum diberikan ke DPRD DKI. Tapi, sekarang mau dilanjutkan," ucap dia.

Apalagi, kata Ongen, penugasan proyek kepada perusahaan plat merah itu banyak. Misalnya, LRT, ITF, Stadion BMW, dan DP 0 (nol rupiah). Baginya, kerja Jakpro tidak bisa dibilang memuaskan karena proyek LRT Fase 2 aja tidak beres.

"Jakpro, kerjakan saja tugasnya yang berkaitan dengan rakyat Jakarta," ujar dia.


#Reklamasi #Anies #Pemprov #DKI #Ongen #Hanura #Aturan

Komentar Anda
Komentar