Hello,

Reader

MPR Tinjau Pembangunan Di Perbatasan Indonesia-Filiphina
Rombongan MPR yang dipimpin Wakil Ketua MPR E.E. Mangindaan mengunjungi Rumah Sakit Pratama, 6 Desember 2018. Fasilitas kesehatan untuk umum yang berada di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
MPR Tinjau Pembangunan Di Perbatasan Indonesia-Filiphina

Jakarta, HanTer - Pagi itu, di tengah guyuran hujan yang deras, rombongan MPR yang dipimpin Wakil Ketua MPR E.E. Mangindaan mengunjungi Rumah Sakit Pratama, 6 Desember 2018. Fasilitas kesehatan untuk umum yang berada di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, itu tengah dalam penyelesaian akhir. Diperkirakan Januari 2019, satu dari 64 Rumah Sakit Pratama yang ada di Indonesia itu siap melayani masyarakat.

Kedatangan Mangindaan bersama anggota MPR lainnya seperti Guntur Sasono dan Libert Kristo Ibo dari Fraksi Demokrat; Marhany Pua dari Kelompok DPD, Fadholy dari Fraksi Nasdem, dan Jendry Alting Keintjem dari Fraksi PDIP; disambut langsung oleh Bupati Sangihe Jabes E. Gaghana.

Di rumah sakit yang tak jauh dari Bandar Udara Naha itu, rombongan MPR meninjau fasilitas yang ada di rumah sakit. Lorong dan kamar yang ada diperhatikan oleh mereka.

Jabes mengatakan bahwa rumah sakit ini dibangun pada tahun 2017. Meski sudah siap dibuka untuk umum namun diakui rumah sakit itu belum memiliki dokter spesialis dan dokter gigi. "Kita membuka lamaran namun tidak ada yang daftar," ungkapnya.

Selepas mengunjungi Rumah Sakit Pratama, rombongan selanjutnya menuju ke Puskesmas Enemawira. Di Puskesmas yang berada di ibu kota Tabukan Utara, Mangindaan bersama yang lain disambut oleh para perawat dan dokter. Puskesmas ini sudah lama ada sehingga fasilitas terlihat lengkap. Sama seperti di Pratama, di tempat ini para wakil rakyat meninjau bagian perbagian yang ada. Kedatangan Mangindaan disambut dengan hangat oleh pengelola, buktinya proposal pengembangan Puskesmas disampaikan kepada Mangindaan. 

Setelah meninjau Puskesmas yang menyediakan fasilitas rawat inap, rombongan MPR selanjutnya menuju Pelabuhan Petta. Pelabuhan ini merupakan salah satu dari 12 pelabuhan yang ada di Sangihe. Di tempat ini Mangindaan berbincang dengan aparat Kementerian Perhubungan.

Tak lama kemudian, perjalanan dilanjutkan menuju ke Ibu Kota Sangihe, Tahuna. Di Tahuna, Mangindaan juga memantau perkembangan fasilitas kesehatan yang ada. Di pinggiran Tahuna, dirinya melihat pengembangan Rumah Sakit Daerah  Liun Kedange. Di kawasan ini ada bekas groundbreaking untuk pengembangan rumah sakit. Perluasan fasilitas sebagai upaya untuk meningkatkan rumah sakit ke Tipe B.

Dari semua kunjungan yang dilakukan, saat bertatap muka dengan masyarakat, tokoh agama, pemuda, mahasiswa, aparatus sipil negara, dan camat se-Sangihe di Pendopo Kabupaten, Mangindaan menyebut banyak masalah yang perlu diselesaikan di wilayah perbatasan Indonesia-Filiphina ini. "Masalah yang ada sudah ada yang teratasi, ada pula yang belum," ungkapnya.

Mantan Gubernur Sulawesi Utara itu menyebut kawasan perbatasan merupakan wilayah yang penting dan strategis untuk itu perlu dikunjungi dan ditinjau agar apa yang dibutuhkan masyarkat bisa diketahui. "Jangan sampai masyarakat perbatasan tak sejahtera," ujarnya.

Dikatakan MPR sangat serius dalam melihat perbatasan sehingga perbatasan yang ada di Indonesia dengan negara lain, baik di Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera semua pernah dikunjungi. "Ternyata butuh perhatian pada banyak hal," ungkapnya.

Kunjungan ke wilayah perbatasan itu menurut Mangindaan juga merupakan program yang telah dibahas pada November 2015 dalam pertemuan yang dipimpinnya di Manado, Sulawesi Utara. "Setelah 2 tahun kita cek apa yang sudah direalisasikan oleh instansi dan kementerian terkait," ujarnya.

Terkait masalah kesehatan, dirinya berharap agar masalah ini segera diperhatikan. Rumah sakit yang ada yang dibangun dengan dana konsentrasi diakui mampu mencukupi pembangunan gedung dan isinya. Namun diakui fasilitas rumah dinas untuk dokter belum dibangun. Untuk itu dirinya menyebut perlu anggaran tambahan dari kementerian untuk membangun rumah dinas dokter.

Sedang untuk mencukupi dokter, dirinya mengharap agar anak-anak SMA di Sangihe didorong kuliah di Fakultas Kedokteran. Setelah lulus diharapkan kembali ke kampung halaman dan mengabdi menjadi dokter. Sambil menunggu anak-anak Sangihe kuliah di Fakultas Kedokteran, pemerintah kabupaten merekrut dokter dengan sistem semisal pegawai tidak tetap (PTT) dengan syarat-syarat yang ditentukan.

Dari kunjungan melihat fasilitas kesehatan, dirinya mengucapkan terima kasih kepada Bupati. "Bupati terlihat memprioritaskan pembangunan kesehatan", ujarnya. "Apa jadinya kalau masyarakat tak sehat," tambahnya.

Mangindaan juga memuji Sangihe telah mentas dari daerah kemiskinan. Dari sinilah maka kabupaten ini tidak lagi berada di bawah Kementerian Pedesaan namun di bawah Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian dirinya berharap tunjangan yang selama ini dianggarkan tetap diberikan kepada Sangihe. "Untuk itu saya akan bicara dengan Menteri Pedesaan," ungkapnya. Dirinya mengibaratkan meski bayi dinyatakan sehat bukan berarti susu tak diberikan. "Susu tetap diberikan agar bayi tetap sehat," tuturnya.

Selepas berdialog dengan masyarakat, Mangindaan bersama anggota MPR yang lain mengunjungi Pelabuhan Tahuna. Di pelabuhan ini dirinya melihat ferry Mercy Teratai yang hendak menuju ke Manado. Ia memberi lambaian tangan kepada penumpang yang sudah berada di kapal besar itu. "Semoga Tuhan memberkati," sapanya ramah.

Di pelabuhan ini dirinya juga mengadakan sambung rasa dengan masyarakat. Mantan Menteri Perhubungan itu ingin transportasi, khususnya angkutan laut, bersinergi antarpulau. Kabupaten kepulauan seperti Sangihe, Talaud, dan Sitaro, diharap dalam satu sinergi, satu jalur, satu alur.

Transportasi yang bersinergi itu tidak hanya untuk menunjang proses perdagangan namun juga untuk melayani kesehatan.

Agar transportasi berjalan efisien dan efektif, dirinya mengusulkan agar kapal yang ada tidak hanya mengangkut penumpang atau cargo saja namun diharapkan kapal yang ada selain mengangkut penumpang juga mengangkut cargo. "Dwi fungsi", ujarnya. Dengan cara ini tidak membuat jasa pelayaran rugi. "Hal demikian juga saya lihat di Australia," ungkapnya.

Menjelang Natal dan Tahun baru, masyarakat Sulawesi Utara sangat membutuhkan banyak keperluan. Ia berharap agar Kementerian Perhubungan mampu menyediakan kapal yang ada sehingga di saat Natal dan Tahun Baru, masyarakat bisa merayakan dengan gembira.

Kepada masyarakat, aparatur sipil negara, dan pihak terkait, Mangindaan mengatakan MPR merupakan representasi dari anggota DPR dan DPD. Untuk itu masalah-masalah yang ada akan dibawa ke komisi-komisi terkait. "Sebagai mitra pemerintah maka masalah yang ada akan diselesaikan," ujarnya.

Tugas pokok MPR menurutnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI dan mensosialisasikan Empat Pilar. "Nilai-nilai kebangsaan masyarakat Sangihe tak perlu dirisaukan karena mereka telah mengimplementasikan nilai-nilai itu sebagai benteng terdepan penjaga bangsa," ucapnya.
 


#MPR #Mangindaan

Komentar Anda
Komentar