Hello,

Reader

Tiga Hari Dibuka Sudah Ada 678 Kapal Tradisional yang Diukur
Tiga Hari Dibuka Sudah Ada 678 Kapal Tradisional yang Diukur

Kepulauan Seribu, HanTer - Tiga hari sejak dibukanya Gerai Pengukuran kapal tradisional dibawah 7 GT (Gros Ton) dari tanggal 10 - 12 Desember 2018 di Kepulauan Seribu. Tercatat sudah ada 678 kapal yang diukur. Enam ratus tujuh puluh delapan kapal ini terdiri delapan pulau yang ada di Kepulauan Seribu yakni Pulau Harapan dan Pulau Kelapa ada 200 kapal.

Selain itu Pulau Pramuka dan Pulau Panggang ads 88 Kapal, Pulau Pari ada 77 kapal, Pulau Lancang ada 96 kapal, 
Pulang Untung Jawa 78 kapal dan 
Pulau Tidung 139 kapal. Gerai Pengukuran kapal ini akan berlangsung hingga tanggal 15 Desember 2018 mendatang. Target pengukuran kapal yang digelar Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas V Kepulauan Seribu adalah 696 kapal.

Setiap kapal diukur oleh petugas pengukur dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Pengukuran kapal tradisional ini merupakan kegiatan rutin yang digelar KSOP Kelas V Kepulauan Seribu. Proses pengukuran kapal ini disaksikan juga oleh Bupati Kepulauan Seribu Husen Murad. Terlihat sejumlah nelayan antusias mengikuti pengukuran. Karena bukti pengukuran berupa sertifkat dari KSOP merupakan tanda legalitas boleh berlayar atau melaut.

Kepala KSOP Kelas V Kepulauan Seribu, Herbert EP Marpaung mengatakan, 
target pengukuran kapal tradisional akan dilakukan di enam pulau di antaranya yakni Pulau Harapan, Pulau Kelapa, Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Lancang, dan Pulang  Panggang. Dengan jumlah kapal yang akan diukur mencapai 696 kapal tradisional. Namun baru tiga hari sudah mencapai 678 kapal. Sehingga hanya kurang 17 kapal lagi.

"Tapi jumlah ini akan terus berkembang karena empat hari terakhir kami mengirimkan tim pendahuluan ada di beberapa pulau yang terjadi penambahan jumlah kapal. Nanti data fixednya setelah selesai gerai," ujar Herbert di Pulau Pramuka, Rabu  (12/12/2018).

Herbert menegaskan, dengan adanya program pengukuran kapal tradisional maka menunjukan bahwa pemerintah pusat dan daerah memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat. Karena dengan adanya pengukuran juga menunjukan bahwa kapal tersebut laik layar. Apalagi pengukuran kapal juga untuk keselamatan nelayan dalam mencari ikan di laut. Adanya Sertifkat Pengukuran juga akan membuat nelayan lebih leluasa karena telah mendapatkan izin atau legalitas untuk berlayar. 

"Ini adalah program yang sudah diatur oleh UU Pelayaran. Pelayanan (ukur kapal tradisional) ini tidak ada bayaran.
Kami ingin kapal-kapal tradisional di Kepulauan Seribu dapat memiliki izin dan memenuhi aspek legalitas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sekaligus memastikan kapal laik laut," paparnya.

Herbert mengungkapkan, sebelum diadakan kegiatan Gerai Pengukuran Kapal Tradisional, pihaknya sudah menerjunkan jajarannya untuk mensosialisasikan ke masyarakat Kepulauan Seribu. Setidaknya ada 14 ahli ukur agar pelaksanaan pengukuran berjalan lancar.

“Kami menerjunkan 14 orang ahli ukur dari beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di wilayah DKI Jakarta, yang berasal dari Syahbandar Utama Tanjung Priok, KSOP Sunda Kelapa, KSOP Kali Baru, KSOP Marunda serta tim kantor pusat Ditjen Perhubungan Laut untuk membantu percepatan pengukuran,” paparnya.

Herbert juga memastikan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan kantor pusat Kemenhub agar bisa menerbitkan surat keterangan yang menerangkan bahwa kapal-kapal yang belum memiliki pas kecil dalam proses pengurusan.

Selain itu, ia juga menyebutkan ada beberapa kesepakatan antara masyarakat nelayan dan KSOP yang telah disetujui kedua pihak antara lain menambahkan nama kapal yang disaksikan oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Seribu yaitu Bupati Kepulauan Seribu.

Herbert juga memaparkan, selain Program Pengukuran Kapal Tradisional, ke depan juga akan ada program lanjutan untuk para nelayan.  Sehingga ke depan nelayan akan mendapatkan ketrampilan guna mencari ikan di laut. Pemberian pelatihan juga bentuk perhatian terhadap nelayan. "Perhatian dari Kemenhub sangat serius dengan tujuan siap secara aspek legalitas dan ketrampilan untuk para nelayan," paparnya.

Sementara itu Mamat (55), satu di antara nelayan mengaku merasa terbantu dengan adanya proses pengukuran kapal yang digelar KSOP Kelas V Kepulauan Seribu. Ia berharap sertifikat pengukuran kapal bisa cepat diterbitkan sehingga bisa berlayar dengan tenang. Alasannya, tanpa sertifikat kadang dipungli oleh oknum - oknum tertentu. Ia pun berharap agar proses pengukuran kapal bisa berjalan dengan sukses. 

"Saya terbantu dengan adanya pelayanan pengukuran kapal. Pengukuran ini membuat saya tambah tenang ketika mencari ikan," paparnya.


#Kemenhub #kapal #nelayan

Komentar Anda
Komentar