Hello,

Reader

Tidak Efektif Kurangi Sampah Plastik, Ramai-ramai Tolak Larangan Penggunaan Kantong Plastik
Tidak Efektif Kurangi Sampah Plastik, Ramai-ramai Tolak Larangan Penggunaan Kantong Plastik

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan memberlakukan sanksi ini berupa denda Rp5 juta hingga Rp25 juta bagi pengusaha, pengelola, maupun pedagang yang masih memproduksi, menyediakan, ataupun menggunakan kantong plastik. Denda tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub). Rencana tersebut, kerap menuai pro dan kontra di berbagai kalangan.

Larangan penggunaan kantong plastik mendapat pertentangan dari Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas). Pihak Inaplas telah melayangkan surat keberatan kepada Pemprov DKI mengenai pergub yang sedang disiapkan tersebut.

Waketum Inaplas Budi Susanto Sadiman, mengatakan, industri plastik dan petrokimia telah mengimbau Pemprov DKI untuk mengurungkan niatnya. Sebab, dari sudut pandang industri, pelarangan tersebut tidak efektif dalam mengurangi sampah plastik. 

"Inaplas sudah melayangkan surat keberatan ini ke pimpinan pemerintah daerah terkait," ujar Budi di Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Sosialisasi

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pelarangan  juga harus disertai edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo, menyatakan aturan pelarangan tanpa edukasi konsumen akan memicu kebingungan masyarakat.

"Pemerintah harus punya kajian sebagai alternatif, regulasi harus tepat," kata Sudaryatmo di Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Selain itu, lanjut dia, aturan larangan penggunaan kantong plastik tak boleh berbeda di tiap daerah. Adapun kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menurutnya juga harus sesuai dengan Undang-Undang tentang Sampah. 


Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia ( Aprindo) menyayangkan rencana pelarangan penggunaan kantong plastik oleh beberapa pemerintah daerah, termasuk Pemprov DKI Jakarta. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan, seharusnya Pemprov DKI mengurangi penggunaan kantong plastik, bukan justru melarang.  

"Aprindo menyayangkan mekanismenya mengenai pelarangan yang mestinya pengurangan saja," kata Roy kepada Kompas.com, Selasa (18/12/2018). 

Diketahui sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji, sempat menyatakan akan memberlakukan denda kepada, pengusaha yang masih memproduksi plastik, pengelola tempat perbelanjaan yang masih menyediakan kantong plastik, maupun pedagang di pasar yang masih menggunakan kantong plastik sebesar Rp5 juta hingga Rp25 juta.

Peraturan tersebut akan dituangkan dalam peraturan gubernur (pergub). Sementara saat ini, dalam masa transisi enam bulan, Pemprov DKI terus mengedukasi masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik. 

Sementara itu Direktur PD Pasar Jaya Arief Nasrudin, mengatakan, saat ini pihaknya gencar melakukan sosialisasi larangan terhadap penggunaan kantong plastik di pasar-pasar yang berada di bawah pengelolaan PD Pasar Jaya. Ia menyebutkan, pihaknya menyiapkan tiga strategi untuk diterapkan kepada para pedagang di pasar terkait larangan penggunaan kantong plastik

"Tahap pertama, sebelum itu kami sudah lakukan sosialisasi di pasar-pasar cuma memang tantangan di pasar tradisional. Sosialisasi yang pertama kami lakukan karena itu bentuk dari proses untuk masyarakat ini paham tentang sebuah kesadaran akan bahayanya kantong plastik," tuturnya di Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Yang kedua, lanjut dia, pihaknya meminta seluruh penggunaan kantong plastik di 153 pasar untuk ditiadakan atau dijual dengan harga tinggi.


#Kantongplastik #sampah #pemprovdki

Komentar Anda
Komentar