Hello,

Reader

Perlindungan Pekerja Konstruksi pada BPJS-TK Ringankan Beban Perusahaan
BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Menara Jamsostek menggelar Pertemuan dan Evaluasi Perusahaan Sektor Jasa Konstruksi di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis (20/12/2018).
Perlindungan Pekerja Konstruksi pada BPJS-TK Ringankan Beban Perusahaan

Jakarta, HanTer - Kasus kecelakaan kerja pada proyek konstruksi di Indonesia mengalami tren meningkat, menyusul masifnya upaya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah.

Ironisnya, masih banyak proyek konstruksi yang belum memberikan perlindungan pada pekerjanya dari risiko tersebut, kendati diwajibkan pada setiap proyek-proyek pemerintah yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan APBD.

Kasus terbaru terjadi awal Desember 2018 ini, pada sejumlah pekerja PT Istaka Karya di proyek Trans Papua, yang tewas di tembak oleh kelompok kriminal bersenjata. Alhasil, hak-hak pekerja yang meninggal dunia tersebut, seperti santunan kematian, wajib ditunaikan oleh perusahaan sendiri.

Sementara di Ibu Kota Jakarta, kasus serupa juga banyak terjadi. Misalnya pada kasus robohnya proyek konstruksi di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada tahun 2014 lalu, yang menewaskan empat orang pekerja. BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa menjamin hak-hak ahli waris pekerja yang meninggal tersebut karena kontraktor tidak membayarkan iurannya kendati sudah melakukan proses pendaftaran.

Padahal, seperti disampaikan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Menara Jamsostek, Agoes Masrawi, perlindungan pekerja di sektor jasa konstruksi melalui program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan tidak membutuhkan biaya besar.

Contohnya, proyek dengan kontrak senilai Rp100 juta, dikenakan iuran sebesar 0,24 persen atau hanya Rp240 ribu untuk satu periode proyek. Untuk kontrak proyek dengan nilai Rp100 juta hingga Rp500 juta, hanya dikenakan iuran 0,19 persen. Dan proyek senilai hingga Rp1 miliar, iuran sebesar 0,15 persen.

“Semakin besar nilai kontrak proyek, prosentase iuran pun semakin kecil. Iuran ini sudah mencakup perlindungan bagi seluruh pekerja proyek,” ungkap Agoes. Hal itu disampaikan Agoes Masrawi saat melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan jasa konstruksi se-Jakarta Selatan, yang merupakan pemenang tender proyek pemerintah periode 2018, di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Turut hadir sebagai pembiccara dalam kesempatan itu, Kepala BKPD Jakarta Selatan Busro Murod, Kepala Sudinakertrans Jakarta Selatan, Sudrajat, dan Serta Kepala UP PTSP Jakarta Selatan Muhammad Subhan.

Tertib Administrasi

Agoes menerangkan, pendaftaran proyek konstruksi pada BPJS Ketenagakerjaan juga harus sesuai syarat dan administrasi. Sebab, kata Agoes, ada saja perusahaan yang tidak memenuhi proses administrasi dengan benar.

“Ada perusahaan yang tau-tau transfer iuran tanpa menyertakan data-data, seperti data pekerja dan melampirkan SPK (surat perintah kerja). Kita bingung tahu-tahu ada duit di rekening kami tapi enggak tahu dari siapa,” kata Agoes.

Dalam kesempatan itu, Agoes juga menerangkan manfaat-manfaat yang diterima pekerja pada proyek konstruksi. Diantaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) bagi pekerja konstruksi.

Setiap pekerja akan mendapatkan jaminan pengobatan dan perawatan tanpa batasan biaya alias unlimited. Selain itu, pekerja yang meninggal karena kecelakaan kerja itu berhak mendapatkan santunan 48 kali dari upah. Sementara, jika meninggal bukan karena kecelakaan kerja akan mendapatkan santunan sebesar Rp24 juta dan beasiswa untuk satu anak.

 

 

 



#BPJS #konstruksi #proyek

Komentar Anda
Komentar