Hello,

Reader

DJSN Nilai Kenaikan Iuran Solusi Defisit Program JKN-KIS
Ketua DJSN Sigit Priohutomo. (Ist)
DJSN Nilai Kenaikan Iuran Solusi Defisit Program JKN-KIS

Jakarta, HanTer - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DSJN) menyimpulkan bahwa kenaikan iuran kepesertaan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) merupakan solusi untuk mengatasi defisit anggaran dalam program yang bergulir sejak 2014 tersebut.

Seperti disampaikan Ketua DJSN, Sigit Priohutomo, defisit anggaran akan sulit diatasi kendati tingkat kepesertaan program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan mencapai 95 persen dari total penduduk Indonesia pada awal 2019 nanti, atau sesuai dengan target universal health coverage (UHC).

Menurut dia, perlu langkah efektif untuk mengatasi masalah defisit tersebut tanpa harus bergantung pada dana talangan dari pemerintah, seperti kenaikan iuran peserta yang sudah diusulkan oleh DJSN.

“Semakin peserta bertambah, beban manfaat akan meningkat. Artinya, tanpa kenaikan iuran, keuangan BPJS Kesehatan akan tetap bermasalah,” kata Sigit  di sela Kaleidoskop Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tahun 2018, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Mengkaji Iuran Ideal

DJSN, ungkap Sigit, saat ini tengah menyusun besaran iuran yang ideal bagi kepesertaan program JKN dengan metode aktuaria dan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten. Setelah selesai, usulan besaran iuran ini akan disampaikan kepada pemerintah dan DPR untuk dipertimbangkan. “Ini sesuai dengan fungsi dan tugas DJSN,” ucapnya.

Ia menegaskan, usulan ini berdasarkan berbasis data empirik 2014-2018 dengan menggunakan metode aktuaria. Angka besaran iuran yang akan diusulkan tersebut lebih tinggi dari usulan DJSN pada 2015 dengan perkiraan kenaikan sebesar 10,4% sampai 27,54%.

Sebagai informasi, besaran iuran JKN pertama kali ditetapkan dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, untuk Penerima Bantuan Iuran sebesar Rp19.225 dan untuk selanjutnya ditinjau kembali paling lama 2 tahun sekali.

Perubahan iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penerima Bantuan Iuran ditinjau kembali pada tahun 2015, DJSN mengusulkan besaran iuran bagi PBI sebesar Rp36.000. Namun Perpres nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan menetapkan iuran Penerima Bantuan Iuran sebesar Rp23.000.

Lebih lanjut, selain faktor penetapan besaran iuran, DJSN juga menilai perlunya BPJS Kesehatan mengotimalkan verifikasi klaim dan fungsi fasilitas kesehatan, memastikan efisiensi, meningkatkan kolektabilitas iuran minimal 95% dan meningkatkan pemahaman peserta atas kewajiban dan hak peserta.


#DJSN #JKN #Iuran

Komentar Anda
Komentar