Hello,

Reader

Terkait Polemik Dualisme, Ketua Dewan Pakar Hukum Batam: Silakan Dibuatkan Perpu
Selamat datang Batam/ ist
Terkait Polemik Dualisme, Ketua Dewan Pakar Hukum Batam: Silakan Dibuatkan Perpu

Jakarta, HanTer – Sejauh ini polemik dualisme terkait BP Batam Ex Officio Walikota Batam yang bersumber dari siaran pers Menko Ekuin tentang pengembangan BP Batam terus bergulir. 

Hal tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Pakar Hukum Kadin Batam, Ampuan Situmeang yang menyebutkan silakan dibuat Perpu-nya karena Presiden berada diatas Undang Undang (UU). 

"Kalau persoalan ini dibuatkan Perpu silakan, karena Presiden berada diatas UU. Artinya jika ada UU yang menghambat nanti maka dibikinkan Perpu,” katanya, seperti rilis diterima Harian Terbit, Senin (24/12/2018).

Kendati demikian, dikatakan Ampuan, butuh pertimbangan matang dalam mengeluarkan Perpu pada situasi politik seperti sekarang. Menurutnya, dari sudut pandang investor situasi ketatanegaraan yang seperti ini tentunya bagi para pengusaha membuat kebingungan. 

"Kami dari Kadin melihat keluhan dari pengusaha, selalu berubah-ubah, ganti kepemimpinan dan ganti kepemimpinan lagi.  Kalau nanti ini dialihkan kembali BP Batam itu, dan siaran pers itu tidak menyebut dialihkan. Oleh karenanya, BP Batam tidak bubar, pimpinannya saja yang di Ex Officio kan,” ungkapnya.

Sedangkan, Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk, mengatakan pemerintah harus berhati-hati mempelajari dan mempertimbangkan kebijakan yang diputuskan.  

"Kami berharap pemerintah bijak memutuskan dan mengedepankan masa depan bangsa dengan menjadikan Batam sebagai kawasan nasional strategi ekonomi indonesia," kata Jadi Rajagukguk. 
 



#Ketua #Pakar #Hukum #Batam #Situmeang

Komentar Anda
Komentar