Usut Dugaan Korupsi Ketua KPK

Usut Dugaan Korupsi Ketua KPK

Jakarta, HanTer - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo tak hanya dituduh terlibat kasus e-KTP, juga dituduh melakukan tindak pidana korupsi pengadaan 19 unit Pakkat Road Maintenance Truck PRMT-C 3200 senilai Rp36,1 miliar di Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2015.

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Trisakti, Prof. Andi Hamzah mempersilakan polisi mengusut kasus ini."Itu kan baru berupa tuduhan, ya silahkan saja. Tapi harus dibuktikan terlebih dahulu," ujar Andi kepada Harian Terbit di Jakarta, Kamis (21/9/2017).

Andi menjelaskan apabila bukti sudah kuat, tentunya polisi sebagai aparat hukum sudah layak memanggil yang bersangkutan (Agus Raharjo). "Polisi menyelidiki terlebih dahulu, jika memang ada bukti-bukti (awal) maka polisi berhak memanggil Ketua KPK," ucapnya.

Diragukan

Terpisah Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fariz Fachryan meragukan atas tuduhan Pansus KPK terhadap Agus Rahardjo. Alasannya, kinerja pansus sedari awal terbentuk sudah tidak jelas. Apalagi selama ini pansus juga banyak mengundang orang-orang yang tidak kredibel sehingga secara serampangan menuduh KPK.  

“Tuduhan yang disampaikan Pansus tidak berdasar yang diragukan kebenarannya. Sehingga bukti-bukti yang dituduhkan kepada KPK tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Fariz menegaskan, jika memang Pansus KPK memiliki bukti adanya keterlibatan Agus dalam tindak pidana korupsi maka silahkan laporkan kepada penegak hukum. Namun jika tidak memiliki bukti maka Agus berhak untuk melaporkan Pansus KPK atas tuduhan pencemaran nama baik. Karena selama ini bukti-bukti yang dituduhkan kepada KPK tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti tuduhan keterlibatan Agus di kasus dugaan korupsi e-KTP.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah tak mau berkomentar banyak soal temuan baru pansus tersebut. Pihaknya hanya mempertanyakan tujuan awal pansus dibentuk, tapi kini justru menyelidiki kasus korupsi personal pimpinan KPK.

"Agak membingungkan ya. Setahu kami pansus angket membahas tugas terkait pelaksanaan dan kewenangan KPK. Tapi saya kira itu tidak perlu ditanggapi, kami fokus kerja saja," kata Febri saat dikonfirmasi, Kamis (21/9/2017).

Pansus

Tuduhan Ketua KPK diduga terlibat pengadaan 19 unit Pakkat Road Maintenance Truck PRMT-C 3200 disampaikan oleh Pansus Angket terhadap KPK. Anggota Pansus Angket KPK Arteria Dahlan mengatakan, Agus diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek tersebut saat masih menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).  

Kala itu, lanjut Arteria, Agus diduga kuat memerintahkan Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP e-Katalog untuk melaksanakan e-Katalog untuk pemenuhan e-Purchasing. Agus diduga merekayasa proyek pengadaan tersebut setelah transaksi dilakukan.

"Padahal, LKPP tidak memiliki aturan pengadaan barang tersebut dan harus ditayangkan pada e-Katalog," kata Arteria di Hotel Santika, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Menurut Arteria, Agus juga diduga mengetahui ada oknum yang mengganti usulan awal kegiatan sesuai usulan UPL Peralatan dan Perbekalan Dinas Bina Marga DKI tanpa melalui evaluasi. Oknum tersebut juga diduga memerintahkan pelaksanaan anggaran melalui e-Purchasing saat alat berat tersebut belum ditayangkan di dalam e-Katalog. "Ini kan logikanya tidak masuk," ujarnya.

Dalam temuan Pansus, Agus selaku pimpinan diduga terlibat dalam tindakan LKPP saat itu mengkategorikan PRMT-C 3200 sebagai alat berat. Agus juga diduga turut bertanggung jawab atas tindakan LKPP tidak mensyaratkan dokumen yang melegitimasi mengenai asal-usul produk, status PT DMU sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), tidak mengevaluasi dokumen yang diberikan PT DMU, dan tidak memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan sebagai bahan negosiasi. "Sehingga pada akhirnya tidak dapat mengevaluasi kebenaran harga penawaran yang disampaikan oleh PT DMU," ujarnya.

Dalam temuan lain pansus, LKPP dan Dinas Bina Marga DKI diduga tidak melakukan evaluasi atas kebenaran dokumen PT DMU, seperti asal produk, status PT DMU, dan harga alat berat tersebut. PT DMU dalam proyek pengadaan tersebut diduga melakukan rekayasa dokumen identifikasi identitas fisik. PT DMU diketahui merekayasa seolah seluruh alat berat tersebut berasal dari Amerika Serikat.

"Kami juga mendapat pengakuan dari Bina Marga dan vendor bahwa pekerjaan telah selesai. Faktanya barang tersebut belum didatangkan secara keseluruhan," ujar Arteria.

Sementara itu, atas dugaan tindakan Agus tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai Rp22,4 miliar atau lebih dari 60 persen total nilai proyek sebesar Rp36,1 miliar. Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi tersebut saat ini tengah disidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Dalam kasus itu, Kepolisian sudah menetapkan dua tersangka, yakni Irianto selaku Dirut PT DMU dan Hamdan selaku Kepala Unit UPT Dinas Bina Marga.

(Safari/Danial)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com