Pernyataan KPK Mengenai Perpanjangan Kontrak JICT Terkesan Melindungi Pihak Tertentu

Pernyataan KPK Mengenai Perpanjangan Kontrak JICT Terkesan Melindungi Pihak Tertentu


Jakarta, HanTer - Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang menyebut belum ada kerugian negara diperpanjangan Kontrak JICT, dinilai melindungi pihak-pihak tertentu yang terlibat melawan hukum dan merugikan keuangan negara.

Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah melakukan audit investigatif menemukan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.08 trilyun.

Ketua Serikat Pekerja JICT Nova Sofyan Hakim, mengatakan, pada saat BPK melakukan audit investigatif terdapat fakta-fakta bahwa klausul yang mengatur skema, hak dan kewajiban (termasuk pembayaran uang muka dan rental fee perpanjangan kontrak) para pihak sesuai perjanjian perpanjangan JICT oleh Pelindo II kepada Hutchison telah dilaksanakan dan dibuat seolah secara hukum mengikat dan berlaku efektif mulai tahun 2015 s/d 2039. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka BPK menyatakan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.08 trilyun.

"Oleh karena itu, BPK telah melakukan perhitungan kerugian negara berdasarkan perjanjian perpanjangan kontrak JICT kepada Hutchison yang telah berjalan, bukan yang belum terjadi (tahun 2019) seperti keterangan Ketua KPK," kata Sofyan dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan komisi III DPR RI pada tanggal 26 September 2017, menyatakan, diperpanjangan Kontrak JICT belum terdapat kerugian negara karena baru akan terjadi di tahun 2019".
 
Sofyan melanjutkan, jika menurut ketua KPK perpanjangan baru dimulai 2019, berarti secara hukum segala isi perjanjian perpanjangan kontrak JICT yang selama ini berjalan menjadi batal demi hukum dan harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab karena telah menjalankan perpanjangan kontrak JICT secara sepihak dan melanggar peraturan perUndang-Undangan yg berlaku. Oleh karena itu perpanjangan kontrak harus kembali ke semula sesuai perjanjian privatisasi JICT tahun 1999.

"Kami khawatir pernyataan ketua KPK tersebut, terkesan malah melindungi pihak-pihak tertentu yang terlibat melawan hukum dan merugikan keuangan negara dengan alasan perpanjangan kontrak JICT belum terdapat kerugian negara," ujarnya.

Padahal, lanjut Sofyan, segala isi perjanjian perpanjangan JICT yang dibuat efektif mulai tahun 2015 sampai 2039 telah berjalan. Pun demikian, jika Ketua KPK menyatakan perpanjangan JICT belum berlaku sampai tahun 2019 berdasarkan data dan fakta yang memadai, maka sepatutnya perpanjangan kontrak tersebut  harus dihentikan. Sehingga investasi Hutchison dapat dilakukan di pelabuhan lain dan pernyataan Ketua KPK dapat menguatkan pemerintah untuk menasionalisasi JICT.

(Oni)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com