Dugaan Korupsi Pengadaan Barang di Gedung Baru KPK, Tak Tertutup Kemungkinan Ketua Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Pengadaan Barang di Gedung Baru KPK, Tak Tertutup Kemungkinan Ketua Jadi Tersangka


Jakarta, HanTer - Selang 5 hari sejak dilaporkan oleh warga bernama Madun Hariyadi, polisi mulai mendalami atas dugaan korupsi pengadaan sejumlah barang dan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dituduhkan dilakukan Ketua KPK Agus Rahardjo. Meski laporan terhadap Agus itu belum lengkap, sejumlah kalangan menyatakan jika bukti-bukti lengkap, tak tertutup kemungkinan Agus Rahardjo jadi tersangka dugaan korupsi. Namun, jika tidak ada bukti, polisi harus menolak laporan warga tersebut.

Menanggapi laporan Madun Haryadi (MH) itu, pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Profesor Suparji Ahmad mengatakan, tugas Polri terhadap adanya laporan warga adalah menindaklanjuti dengan mengumpulkan alat bukti. Jika ada bukti yang cukup atas laporan tersebut maka bisa ditingkatkan pada tahap penyidikan apapun kasus yang dilaporkannya termasuk terkait laporan terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo.

"Terhadap laporan ketua KPK, polisi pasti akan seriusi dan hati-hati untuk menanganinya," kata Suparji, Jumat (6/10/2017).

Suparji menuturkan, peluang Agus menjadi tersangka atas laporan MH terkait tuduhan melakukan korupsi masih jauh. Sehingga laporan dari MH  tersebut harus ditindaklanjuti secara obyektif dan faktual oleh kepolisian. Oleh karena itu hendaknya Polri bertindak secara profesional dan proporsional sehingga hasilnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Alat Bukti

Sementara itu, Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA), Sya'roni mengatakan, jika bukti-bukti yang menunjukkan Agus terbukti korupsi cukup maka tidak menutup kemungkinan Agus bakal menjadi tersangka. Namun apakah bukti-bukti yang dilaporkan MH sudah memenuhi bahwa Agus melakukan korupsi? Karena selama ini polisi juga mengaku kesulitan untuk menelusuri bukti yang disertakan dalam laporan tersebut.

Sya'roni meminta jika Agus merasa tidak bersalah maka harus menjelaskan ke publik bahwa memang dirinya bersih. Bukti bersih juga harus disertai dengan bukti-bukti yang otentik untuk menunjukan dirinya  memang bersih. Karena sebagai pejabat publik, apalagi sebagai Ketua KPK, maka Agus wajib menjelaskan terkait kasus yang menjeratnya tersebut.

Polisi Serius

Laporan Madun terhadap Agus ke polisi berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan gedung baru KPK. Dalam pengadaan tersebut diduga terjadi persekongkolan dan pemufakatan jahat oleh perusahaan konsorsium dengan Agus sehingga proses lelang dinilai tidak berjalan sebagaimana semestinya.

Keseriusan polisi mendalami laporan Madun diungkap Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Eddy Kusuma Wijaya. Menurutnya, saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan atas pelaporan Madun. Pelaporan soal ketua KPK dibahas saat Pansus melakukan pertemuan tertutup dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Syafruddin dan beberapa Perwira Tinggi Polri, Rabu (4/10/2017) malam lalu. Pertemuan terjadi selama dua jam.

"Iya termasuk itu (laporan terhadap Agus Rahardjo). Tapi mungkin itu istilahnya masih dalam lidik, jadi belum sidik (penyidikan). Sehingga perlu mengumpulkan dulu bukti-bukti yang lain." "Nanti kalau bukti-bukti permulaan sudah cukup kuat dan benar, baru langsung disidik," tutur Eddy.

Selain Eddy, Pansus Angket yang hadir Wakil Ketua DPRFahri Hamzah, Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar, politikus Golkar Bambang Soesatyo dan John Kennedy Aziz, politikus PPP Anas Thahir, Politikus Nasdem Taufiqulhadi, Politikus Nasdem Akbar Faizal, dan politikus PDIP Risa Mariska serta Arteria Dahlan.  

Eddy menegaskan, laporan itu menjadi tugas dan wewenang Polri untuk mengusutnya. "Itu kan harus disesuaikan dengan wewenang dan prosedur polri," tandasnya.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto juga membenarkan adanya pembahasan laporan yang dilayangkan Madun Hariyadi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan IT di KPK senilai Rp 7,8 miliar. "Iya tadi (bahas itu), tapi tidak membahas spesifik itu," ujarnya.

Sayangnya, Setyo, enggan menjelaskan secara detail. Beberapa materi yang menjadi pembahasan bersifat komsultatif dan teknis. Sehingga tidak bisa disampaikan ke publik. Namun Setyo memastikan, yang dibahas tidak berhubungan dan berkaitan dengan Pansus Hak Angket KPK. "Ini teknis dari pansus dan tugas-tugas polri ya," tegasnya.

Namun, Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menyebut, korpsnya belum menindaklanjuti laporan terhadap Ketua KPK. Sebab, pelapor belum melengkapi laporannya dengan bukti. "Iya, kami minta kalau orang ngadu itu kan ada buktinya, kita minta dokumen atau apa ya kan, baru itu aja," kata Ari di kantor Bareskrim Polri, kemarin.

Menurut Ari, ketika polisi menerima laporan, si pelapor harusnya melengkapi dengan sejumlah barang bukti. Apabila sudah terpenuhi, baru laporan itu bisa ditindaklanjuti. Kepolisian pun masih menunggu laporan yang dibuat oleh Madun untuk melengkapi berkas atau laporan tersebut. "Ya kami tunggu, kalau ada orang melaporkan kan harus disertai itu," tandas Ari.

Agus dilaporkan oleh warga bernama Madun Hariyadi pada Senin (2/10/2017) lalu.Surat Tanda Penerimaan Laporan/ Pengaduan dengan nomor register Dumas/30/X/2017/Tipidkor, tertanggal 2 Oktober 2017. Laporan tersebut berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang. Diantaranya pengadaan barang untuk gedung baru KPK. Dalam pengadaan tersebut diduga terjadi persekongkolan dan pemufakatan jahat oleh perusahaan konsorsium dengan Ketua KPK. Dengan demikian, proses lelang dianggap tidak berjalan sebagaimana semestinya.

Madun tak mau berkomentar banyak saat ditanya soal bukti laporannya. "Saya itu melaporkan bukan untuk dipublikasikan. Karena momentum sekarang, takutnya ditunggangi kepentingan. Makanya untuk sementara saya cooling down dulu," ujar Madun beberapa waktu lalu.

Polri Profesional

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah meyakini kepolisian bakal bertindak profesional menangani laporan Madun Haryadi (MH) terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo. Apalagi, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto telah mengatakan, laporan Madun tidak disertai bukti-bukti kuat.  

"Kami serahkan ke Polri, kami percaya (Polri) akan tangani semua laporan secara profesional dan fair," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kemarin.

Febri memastikan, pelaporan tersebut tak akan mempengaruhi kinerja KPK. Masalah korupsi, menjadi kasus yang lebih penting untuk ditangani ketimbang laporan-laporan yang disebut Febri tidak jelas asal-usulnya tersebut.  

"KPK pasti akan fokus pada pelaksanaan tugas KPK, dan saya kira institusi Kepolisian dan Kejaksaan pun punya komitmen yang sama. Jadi kami percaya penuh dengan profesionalitasan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani suatu kasus," tegasnya di Jakarta.

Dia menegaskan, jika laporan tersebut dibuat tanpa dukungan informasi atau hanya untuk mendiskreditkan orang tertentu, tentu saja baik di KPK atau penegak hukum institusi lain seperti Polri dan kejaksaan akan diproses seusai peraturan hukum yang berlaku.  

Agus dilaporkan oleh warga berinisial MH pada Senin (2/10/2017). Laporan tersebut berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang. Di antaranya pengadaan barang untuk gedung baru KPK.

Dalam pengadaan tersebut diduga terjadi persekongkolan dan pemufakatan jahat oleh perusahaan konsorsium dengan Ketua KPK. Dengan demikian, proses lelang dianggap tidak berjalan sebagaimana semestinya.

(Safari)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com