Penunjukan Kontraktor Cetak Sawah, Sesuai Semangat Sinergi BUMN

Penunjukan Kontraktor Cetak Sawah, Sesuai Semangat Sinergi BUMN


Jakarta, HanTer - Dalam sidang kasus cetak sawah yang digelar Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat (8/11/2017).  Jaksa Penuntut Umum menghadirkan tiga orang saksi, yakni  Soetanto, mantan Direktur Operasi wilayah Kalimantan, Agus Widodo, Direktur Utama PT Indra Karya dan Milfan Rantawati, direktur Hutama Karya. Sidang dengan terdakwa, Upik Rosalina Wasrin dipimpin oleh Hakim Diah Siti Basariah, dengan majelis hakim berjumlah tiga orang. 
 
Dalam sidang tersebut, Jaksa menanyakan kepada saksi, Agus Widodo, Direktur Indra Karya kapan ditunjuk  menjadi kontraktor pekerjaan cetak sawah. Dijawab oleh saksi, penunjukan cetak sawah, di Ketapang mulai bulan November 2012.  PT Indra Karya ditunjuk menjadi kontrak perencana desain oleh PT SHS, yang saat itu dipimpin oleh Kaharudin. 
 
“Sesuai dengan bidang kami yakni membuat desain, jalan, jalur air, gorong-gorong dan sebagainya,”jelasnya.
 
Ketika ditanya oleh majelis hakim, kenapa ditunjuk bukan melalui lelang. Saksi mengatakan bahwa pihaknya ditunjuk oleh Menteri Dahlan Iskan. Melalui semangat sinergi  BUMN. "Sebagai  BUMN kita harus siap kalau mendapatkan penugasan khusus,” jelas Agus. 
 
Pada saat ditunjuk  PT Indra Karya diperintahkan untuk membuat desain cetak sawah seluas 3000 hektare.  Dalam perjanjian kontrak pembuatan desain dilakukan selama 5 bulan. Dalam rapat dengan PT Sang Hyang Seri, saksi Agus Widodo merasa agak keberatan, Karena waktu yang sangat mepet. 
 
Awalnya menurut saksi Ir Milfan Rantawati, Direktur PT Indra Karya, mengatakan pihaknya diperintahkan untuk mengerjakan desain cetak sawah, selama 1 bulan. Namun pihaknya merasa tidak mampu. Karena perencanaan desain memerlukan survei ke lapangan, melihat lokasi. Ada pendahuluan terlebih dahulu. Baru kemudian membuat desain detailnya.  
 
Dalam pelaksanaanya,  PT SHS hanya menyediakan lahan yang siap untuk didesain seluas 200 hektare. “Sisanya masih dicari lokasinya,” jelas Agus Widodo. Namun Karena penugasan, PT Indra Karya tetap mengerjakan proyek desain cetak sawah. Sebagai BUMN yang berada di kementerian BUMN, PT Indra Karya menurut saksi ditugaskan oleh Dahlan Iskan.
 
Namun sekitar bulan Maret, PT Indra Karya perjanjian kontrakanya di-addendum oleh PT SHS, yang pada saat itu sudah dipimpin Upik Rosalina Wasrin. Dari luas tanah, sekitar 3000 hektare, menjadi sekitar 936 hektare. 
 
"Bisa jadi karena hasil evaluasi yang dilakukan oleh PT SHS.  Kami dianggap lambat dalam mengerjakan desain cetak sawah,'' jelas saksi Agus Widodo. Namun justru dengan adanya addendum tersebut, pekerjaan PT Indra Karya selesai mengerjakan desain cetak sawah seluas 936 hektar.
 
Menanggapi keterangan saksi, Alfons Loemau, SH, MSi, MBus, Ketua Tim Penasehat  Hukum Upik Rosalina Wasrin yang ditemui di sela-sela persidangan, mengatakan addendum dilakukan atas dasar evaluasi terhadap kontraktor dalam mengerjakan cetak sawah.
 
”Dari hasil evaluasi, itulah dilakukan addendum, memperbaharui perjanjian kontrak, luasan tanah yang akan dicetak, sesuai dengan kemampuan kontraktor,” jelas Alfons. 
 
Terkait penunjukan, menurut Alfons tak bisa dilepaskan dari semangat sinergi BUMN . “ Melalui semangat sinergi BUMN, ini sebenarnya kan tak bisa dilepaskan dari kepemilikan negara di BUMN.  Dengan menunjuk  PT Indra Karya, maka pembayaran dari PT Sang Hyang Seri, ujung-ujungnya keuntungannya lari negara,”jelas Alfons. 
 
Dana yang digunakan adalah hasil keuntungan yang disisihkan dari BUMN-BUMN sebagai bentuk CSR. “Kalau kemudian balik lagi ke negara, ini kan seperti keluar dari kantong kiri masuk ke kantong kanan,” pungkas Alfons.
 

(Safari)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com