KOPEL : Revisi UU MD3 Dilakukan oleh Oknum Anggota DPR yang Terusik Dipantauan Publik

KOPEL : Revisi UU MD3 Dilakukan oleh Oknum Anggota DPR yang Terusik Dipantauan Publik

Jakarta, HanTer - Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia menilai proses Revisi UU 17 tahun 2014 tentang MD3 yang saat ini sudah masuk tahap final  tenyata bukanlah aspirasi publik secara luas. Revisi yang sedang berlangsung sekarang ini hanya diperuntukkan untuk memenuhi nafsu kuasa bagi partai yang secara kebetulan tidak kebagian jatah pimpinan.
 
"Nafsu kuasa bagi partai yang kebetulan tidak kebagian jatah pimpinan karena kalah dalam pertarungan pemilihan kursi pimpinan yang dimotori solidnya koalisi merah putih saat itu," kata Direktur KOPEL Indonesia, Syamsuddin Alimsyah di Jakarta, Selasa (13/2/2018).
 
Syam menilai, dengan penambahan kursi pimpinan, maka beban anggaran negara akan semakin boros dan memberatkan masyarakat. Seharusnya mereka paham betul sebagai resiko atas mekanisme pemilihan yang mereka sepakati sendiri melalui  UU  MD3 dan tata tertib pemilihan pimpinan. Sehingga tidak memaksakam untuk mendapatkan kursi pimpinan di DPR. 
 
"Revisi UU 17 tahun 2014 tentang MD3 juga seolah muncul agenda untuk memenuhi nafsu dendam sebagian oknum anggota DPR yang selama ini selalu ingin berada dalam zona nyaman dan aman merasa terganggu, terusik bahkan terancam atas pantauan publik," paparnya. 
 
Melalui revisi UU 17 tahun 2014 tentang MD3, sambung Syam, lembaga DPR  dibuatnya menjadi lembaga  otoriter dengan penuh ancaman bagi aktor aktor yang aktif mengkritik kinerjanya. Tentu dengan cara memasukkan pasal- pasal yang secara nyata melawan semangat demokrasi. Karena pengkritik dengan mudah diancam pidana dengan tuduhan menghina lembaga DPR.
 
"Mereka lupa yang merusak citra DPR sebagai lembaga terhormat itu adalah anggota sendiri yang kinerjanya buruk bahkan cenderung korup," tegasnya.
 
Lebih lanjut Syam mengatakan, fakta lain semangat menjadikan DPR menjadi lembaga otoriter adalah dengan memasukkan pasal - pasal yang nyeleneh. Seperti pemeriksaan anggota DPR harus mendapat pertimbangan MKD. DPR seolah tidak paham atau tidak mampu membedakan secara tegas wilayah kerja MKD dengan lembaga penegak hukum.murni. 
 
Padahal MKD bekerja di wilayah etik, menjaga agar anggota DPR yang secara aktif bekerja menjaga anggota DPR agar dalam bekerja tidak melanggar tatib dan kode etik. MKD mandat utamanya menjaga marwah DPR sebagai lembaga terhormat. Sehingga MKD berbeda dengan penegak hukum murni karena adalah pelanggaran hukum seperti korupsi.
 
Syam menuturkan, harusnya yang digodok DPR  sekarang agar revisi bisa lebih maksimal dan bermakna bagi publik adalah dengan mendesain kembali MD3 menjadi sebuah UU yang semangatnya bisa menjawab problem utama selama ini. Yakni dari lembaga terkorup menjadi lembaga negara yang terhormat. MD3 sejatinya didesain menjadikan lembaga parlemen sebagai  pelopor anti korupsi. 
 
"Caranya bagaimana? Muatan pasal- pasalnya harus didesain antinkorupsi. Semua rapat rapat DPR terbuka untuk umum. Kewajiban pelaporan kekayanan p3lejabat bisa diakses di website mereka dan lain sebagaimanya. Tentu juga mengajak duduk bareng lembaga lain termasuk DPD. Sebab MD3 bukan hanya mengatur DPR, tapi juga MPR dan DPD tentu dengan relasinya bersama lembaga lain dan publik," paparnya.

(Safari)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com