KPK Harus Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Bermasalah

KPK Harus Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Bermasalah

6 Bulan Terakhir Terjadi 10 Kecelakaan

Jakarta, HanTer— Proyek infrastruktur terus makan korban. Setelah crane roboh,  dan tembok  terowongan Jalan Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta ambrol, giliran gerbang kereta Bandara Soekarno-Hatta ambruk.  Sejumlah kalangan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dibalik proyek infrastruktur yang diduga bermasalah sehingga memakan korban berjatuhan.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong upaya pencegahan kecelakaan konstruksi di Indonesia. Hal ini menyusul banyak terjadinya kasus kecelakaan kerja di sektor infrastruktur yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.

Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Erwin Aksa mengatakan, pada periode ‎Agustus 2017 sampai Januari 2018, tercatat telah terjadi lebih dari 10 kasus kecelakaan konstruksi di proyek infrastruktur yang mengakibatkan beberapa pekerja meninggal dan menderita cidera.

“Seharusnya KPK  mengusut tuntas dugaan korupsi dibalik proyek infrastruktur yang diduga bermasalah sehingga memakan korban berjatuhan,” kata eksponen aktivis `98, Haris Rusly lewat pesan elektronik di Jakarta, Senin (12/2/2018).

Menurutnya,  demi keselamatan bersama, publik harus berinisiatif untuk bentuk Komite Independen untuk audit infrastruktur era Jokowi, yang beranggotan para ahli.

“Pembangunan infrastruktur yang dipaksakan peresmiannya sebagai agenda pencitraan,  kualitasnya sangat diragukan, berbahaya bagi keselamatan manusia,” ujarnya.

Gerak Cepat

Sementara itu, aktivis anti korupsi Syamsudin Alimsyah meminta KPK untuk turun tangan dan gerak cepat menyelidiki proyek infrastruktur yang terus memakan korban.

"KPK harus bergerak cepat. OTT penting dan harus didukung tapi mengusut proyek infrastruktur terus memakan korban juga penting. Apalagi jika dalam proyek tersebut diduga terindikasi korupsi. Supaya ada kejelasan dalam proyek infrastruktur apakah ada indikasi korupsi atau tidak maka perlu diaudit. Tapi setidaknya dengan kejadian dan umur bangunan menimbulkan persepsi publik ada dugaan korupsi," paparnya.

Syamsudin meminta KPK dan aparat penegak hukum lain harus bergerak cepat melakukan penyelidikan. Selain itu  audit keuangan dan audit juga kapasitas infrastrukturnya. Meski demikian dengan kejadian selama ini sejatinya aparat penegak hukum segera bergerak guna berfungsi sebagai pencegahan korupsi yang akan terjadi, sekaligus juga yang sudah realisasi atau terlaksana selama ini.

Tidak Serius

Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengemukakan, KPK belum bergerak sama sekali untuk menyelidiki kasus terkait infrastruktur.

"Karena sejauh yang saya lihat memang tidak ada. Jangankan menangani kasus-kasus yang terkait infrastruktur, KPK memang tidak serius," ujar Uchok kepada Harian Terbit di Jakarta, Senin (12/2/2018).

Uchok menegaskan sudah seharusnya lembaga yang mempekerjakan para aparat hukum dengan gaji yang besar itu, tidak hanya banyak tidur. "Harusnya KPK meneropong kasus-kasus proyek infrastruktur, terutama yang sampai menelan korban jiwa," ungkapnya. 

(Danial/Safari)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com