Pencantuman NIK Dalam Bermedsos, Warganet: Pemerintah Resah

Pencantuman NIK Dalam Bermedsos, Warganet: Pemerintah Resah

Jakarta, HanTer - Wacana mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP sebagai syarat registrasi dalam ber media sosial (Medsos)‎ dikritik berbagai kalangan. Pasalnya, tak mudah dalam merealisasikan rencana tersebut.

Billy (42) salah satu warga Cempaka Baru, Jakarta Pusat, menilai, wacana itu sulit terwujud. Bahkan dinilainya aneh dan merepotkan para pengguna‎ media sosial.

"Ribet banget sih. Kemarin kartu Prabayar di registrasi, sekarang media sosial juga harus registrasi," katanya saat diwawancarai di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2018).

Pria yang mengaku sebagai pengguna dan kerap aktif di media so‎sial ini menyebutkan, jika wacana itu dimaksudkan untuk meminimalisir atau mengantisipasi 'hoax'yang kerap beredar di Medsos, seharusnya Pemerintah  dapat bertindak tegas terhadap para pelaku-pelaku penyebar 'hoax'.

"Bukan malah pengguna Medsos yang diribetin. Tindak tegas dong pelaku 'hoax'nya. Pengguna medsos kan bukan berarti penyebar 'hoax'. Kaya saya contohnya sebagai pengguna yang memanfaatkan kemajuan global melalui Medsos," terang dia.

‎Senada dengan Billy, salah satu warga Mampang, Andri (33) juga mengungkapkan hal serupa. Menurutnya, wacana tersebut merupakan suatu ketakutan pemerintah karena tak mampu meredam para pengkritiknya.

"Paling pemerintah resah karena kerap dikritik di Medsos," kata dia, saat berbincang di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2018).

Menurutnya, pemberitaan ataupun komentar negatif bahkan 'hoax' merupakan salah satu konsekuensi dalam dinamika kehidupan. Tak hanya di dunia Maya, lanjut dia, hal itu kerap ditemui di dunia nyata‎.

"‎Wajarlah kritik bahkan komentar negatif hingga 'hoax'. Tergantung gimana nyikapinnya aja. Yang jelas, pengguna Medsos jangan seakan diribetinlah dengan hal-hal kaya gitu (registrasi, red)," ujar dia.

Ia juga berharap agar jangan sampai wacana itu terkait agenda politik tertentu atau kepentingan golongan tertentu.

Perlu Dikaji

Pemerhati media, Rulli Nasrullah, menilai hal itu sebenarnya masih sebatas wacana yang mungkin masih perlu dikaji lebih mendalam lagi dengan banyak pihak. Namun secara usulan dia menilai sah saja.

"Saya rasa sah saja jika mungkin nanti pemerintah membikin regulasi semacam itu karena di beberapa negara sudah diterapkan. Tapi memang jika diterapkan di Indonesia kita harus pikirkan masalah turunannya, yang menjamin keamanan gimana, siapa yang bertanggung jawab," katanya di Jakarta, Senin (12/2/2018).

Usulan PDIP

Salah satu usulan yang muncul adalah mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP sebagai syarat registrasi saat bermedia sosial. Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eriko Sotarduga, saat memberikan sambutan dalam diskusi bertajuk 'Melawan hoax dengan budaya literasi dan bermedia sosial yang sehat' pada Jumat (9/2) kemarin.

Menurutnya, penggunaan NIK dinilai bisa meminimalisir ujaran kebencian dan penyebaran hoax di media sosial.

"Saya konkret saja, usul kenapa tidak kita membuat akun (media sosial) harus dengan KTP yang sah? Kan boleh anda punya 5 akun boleh atau 10 akun, 20 akun, tapi dengan KTP jelas, nama, alamat," kata Eriko. 

(Sammy)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com