Impor Beras, Daging dan Gula Mengandung KorupsiNyata dan Terang-terangan

Impor Beras, Daging dan Gula Mengandung KorupsiNyata dan Terang-terangan

KPK Harus Mengusut

Jakarta, Hanter - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardi mengemukakan, semua impor bahan pangan, seperti beras, gula, daging, dan lainnya, terindikasi mengandung unsur korupsi yang kental. Hal ini karena sistem impor kita menggunakan mekanisme kuota. Menurutnya, soal  kuota menjadi ibu dari seluruh korupsi di sektor impor produk pertanian dan bahan pangan lainnya.

“Komisi dari impor produk pertanian dan bahan pangan yang dijadikan bancakan itu jumlahnya sangat besar. Mencapai puluhan triliun rupiah. Hal ini ibarat merampok isi perut rakyat. Makanya, sungguh mengherankan Komisi Pemberantasan Kotupsi (KPK) tidak menaruh perhatian terhadap masalah ini,” kata Adhie kepada Harian Terbit, Selasa (13/2/2018).

Padahal, lanjut Adhie, kalau KPK mau membersihkan korupsi di sektor ini, rakyat Indonesia yang daya belinya terus merosot, bisa memperoleh harga separuh dari yang ada sekarang. Misalnya, kalau harga gula Rp 14 ribu, tanpa korupsi bisa hanya Rp 7-7,5 ribu. Juga harga daging, akan turun separuhnya.

Contohnya sekarang, lanjut Adhie, dalam hal impor beras yang keganjilannya sudah diketahui publik secara luas. Yakni, di saat petani kita panen raya di mana-mana, di kalangan penguasa ada gerakan impor beras besar-besaran.

Menurutnya, gerakan impor beras ini diduga mengandung unsur korupsi yang nyata dan terang-terangan. Jadi mustahil KPK tidak mengendus hal ini.

“Padahal dulu saya pernah mengingatkan orang-orang Kuningan (KPK) bahwa modua korupsi di sektor impor bahan pangan itu sama dengan yang pernah KPK ungkap, yaitu dalam kasua impor daging sapi yang melibatkan Fatonah dan (bekas) pimpinan PKS Lufti Hasan Ishak,” ujar mantan Juru Bicara Presiden Gus Dur ini.

Adhie mengemukakan, dirinya pernah membawa skandal impor gula (rafinasi) besar-besaran, tapi KPK meminta dirinya  bukti transaksi dan suap ke pejabat terkait.

“Tentu saja itu bukan domain saya. KPK yang punya instrumen inveatigasi seharusnya yang menindaklanjuti laporan masyarakat,” paparnya.

KPK Harus Usut

Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengemukakan, kebijakan impor 500.000 ton beras yang ditugaskan kepada Perum Bulog dinilai rawan praktik kolusi, nepotisme, dan upeti. “Praktek KKN dan upeti itu mulai dari proses tender dan penentuan pemenang tender impor  beras ke Bulog,” paparnya.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu ini  mengatakan,  sebelumnya KPK berhasil mengungkap adanya tindak pidana korupsi dalam kasus Irman Gusman yang mengalihkan kuota impor gula dari Jakarta ke Sumatera Barat. Hal ini bisa terjadi pula nantinya dalam kasus kuota impor beras.

“Banyak modus operandi dalam impor beras pada masa lalu untuk mendapatkan fee impor bagi oknum pejabat yang berhubungan dengan kuota impor beras serta proses tendernya,” paparnya, Senin (12/2/2018).

Menurut Arief, biasanya ada jatah dari para pemenang tender kepada pejabat yang menentukan dan memilih importir untuk memenangkan tender impor tersebut. Itulah sebabnya impor beras sangat rawan suap dalam proses tawar menawar harga saat tender dilakukan.

FSP BUMN Bersatu pun mendesak KPK untuk mengawasi secara intensif proses tender impor beras. “Jangan sampai impor beras menjadi seperti impor gula, di mana terjadi aksi suap menyuap untuk pembagian kuotanya," tambahnya.

(Ale)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com