DPR Ragu Indonesia Bisa Miliki 51% Saham Freeport

DPR Ragu Indonesia Bisa Miliki 51% Saham Freeport


Jakarta, HanTer - Anggota Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih masih ragu Indonesia bisa menguasai 51% atau mayoritas saham PT Freeport Indonesia (PT FI). Karena selama ini negosiasi antara Indonesia dan FI masih berjalan alot. Politisi dari Partai Golkar yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) Freeport tersebut juga mengaku telah memanggil sejumlah stakeholder seperti Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), pihak FI dan Dirjen Minerba untuk mengetahui alotnya Indonesia bisa menguasai 51% saham FI.

"Proses negoisasi masih berjalan sampai Juni 2018 mendatang. Saat ini Panja Freeport juga masih menunggu progres dari negosiasi itu seperti  pembangunan smelter dan lainnya dilaporkan," kata Eni dalam diskusi bertema "Freeport untuk siapa?" yang digelar KOMNAS RIM dan FORUM 33 di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Eni menuturkan, pihaknya juga menyampaikan kepada stakeholder seperti Menteri ESDM, Dirjen Minerba dan Freeport bahwa proses untuk kepemilihan saham 51% Freeport telah berlangsung lama namun ternyata belum terwujud juga. Oleh karena itu pihaknya berharap pemerintah untuk membeberkan dan menceritakan apa yang terjadi sehingga proses kepemilikan saham 51% saham Freeport belum terwujud juga. Padahal sumber daya alam yang dikelola Freeport di Papua merupakan milik Indonesia.

"Kami menginginkan pemerintah berbicara apa adanya kepada kami. Ceritakan apa yang terjadi supaya rakyat juga mendengar," paparnya.

Saat ditanya siapa yang bermain hingga kepemilikan saham 51% Freeport belum terwujud, Eni mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. Apalagi Panja Freeport dalam bekerja tidak bisa dilakukan dengan menduga-duga. "Kita tidak tahu, kita tidak bisa mengada - ngada siapa yang bermain," jelasnya.

Sementara itu Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng yang menjadi tersangka terkait tulisan "Ada Penjarahan Uang BUMN untuk Beli Saham Rio Tinto di Freeport" mengatakan, keberadaan Freeport adalah wujud nyata adanya eksploitasi dan penghisapan dari lubang tambang. Sehingga buah kejahatan kemanusian dan lingkungan hidup terpotret sangat jelas dari lubang tambang. Apalagi yang dilakukan Freeport juga telah melanggar UU yang berlaku di Indonesia.

"Dalam kasus Freeport saya ini cuman nyenggol sedikit, masalah divestasi yang kita tahu tidak selesai-selasai," ujarnya.

Salamudin mengakui, pihaknya memang sedikit menyenggol permasalahan terkait dengan divestasi yang dilakukan pemerintah Indonesia atas Freeport. Ia mempertanyakan posisi pemerintah yang seakan menggunakan keuangan BUMN melalui BUMN Holding tambang yang ditugaskan untuk mengakuisisi saham Freeport yang tersisa.

"Senggolan ini berkaitan dengan rencana pemerintah untuk mengambil alih saham PT Freeport Indonesia, dengan menggunakan keuangan BUMN dan holding ini dengan valuasi aset, equity dan lain sebagainya," jelasnya.

Lebih jauh, Daeng menegaskan,  dengan pemerintah mengunakan Holding BUMN Tambang itu, maka akan ada utang mencapai 3 kali lipat akibat pembelian saham itu. Padahal menurutnya, jika berpegang pada kontrak karya, seharusnya pada tahun 2011 lalu masalah akusisi saham sudah selesai.

"Akan ada utang 3 kali lipat lah dari saham Freeport. Kalau kita berpegang dengan kontrak karya harusnya Freeport itu sudah selesai. Harusnya sudah selesai sejak 201," paparnya.

Pengkaji Geopolitik GFI, Hendrajit mengatakan, untuk menguasai saham Freeport maka harus ada kalkulasi untuk melakukan gerakan revolusioner. Sayangnya untuk mencapai gerakan revolusioner tersebut menjadi terkendala karena saat ini TNI telah berada dalam zona nyaman. Sehingga gerakan revolusioner menjadi tidak skematis. Oleh karena itu harus ada kesadaran geo politik atas kekayaan alam Indonesia yang dimanfaatkan untuk rakyat Indonesia sendiri.

(Safari)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com