Pasca Revisi UU MD3 Disahkan, DPR Jadi Super Power

Pasca Revisi UU MD3 Disahkan, DPR Jadi Super Power

Jakarta, HanTer - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) MD3. Adapun UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang mengatur adanya dampak hukum bagi pengkritik DPR, dinilai memiliki konsekuensi besar bagi ketatanegaraan. Bahkan, UU tersebut dinilai menjadi contoh buruk bagi masyarakat dan dapat menghancurkan sistem negara hukum.

Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur mengatakan, keputusan DPR menghidupkan kembali pasal yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa berdampak buruk. Orang menjadi tak menghormati hukum di Tanah Air.

"Kalau anggota dewannya seperti ini, bagaimana masyarakat? Tentu masyarakat akan meniru anggota dewan. Itu sangat bahaya dalam konteks hancurnya negara hukum," kata Isnur dalam diskusi dengan topik 'Penyikapan RKUHP dan Revisi UU MD3: Selamat Datang Politik Anti Kritik dan Anti Demokrasi' di Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2018).
 
Bahaya lain yang timbul dari UU tersebut, kata dia, DPR akan menjadi super power. Sehingga, kontrol terhadap lembaga lain akan semakin sulit. Bahkan, aturan dalam UU MD3 juga dinilai mengganggu kerja lembaga lain. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Sebab, pada Pasal 245 UU MD3 diatur anggota Dewan yang dipanggil untuk diminta keterangannya pada perkara pidana yang terkait maupun tidak terkait dengan tugasnya harus izin Presiden melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
 
Menurut dia, UU MD3 sama dengan Rancangan KUHP yang diduga mengincar rakyat untuk dijerat hukum. Hal itu tak lepas dari adanya pasal penghinaan kepada Presiden serta pasal terkait berita bohong,contempt of court, dan pembukaan rahasia.
 
"Ini makin menguatkan kesan semangat kolonial, semangat penjajahan, di mana rakyat dicurigai sebagai penjahat yang harus dipenjara," kata dia.

Pengamat politik Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menilai, kemarahan yang ditunjukkan publik cukup beralasan.

"Karena sebenarnya dua pasal yang ditetapkan ini bukan saja bertentangan dengan prinsip demokrasi yang kita anut. Bahkan, pada tingkat tertentu juga menghidupkan sesuatu yang di batalkan normanya oleh Mahkamah Konstitusi," ujar Ray di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Pasal yang dimaksud Ray adalah Pasal 122 huruf k yang menyatakan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Ia menilai, norma Pasal 122 huruf k terkait dengan pemidanaan penghinaan pejabat negara. Menurut Ray, norma yang sama sudah dibatalkan MK dalam konteks penghinaan terhadap presiden.

Saat itu kata Ray, MK membatalkan pasal terkait penghinaan Presiden lantaran menganggap hal itu bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Lembaga Super

‎Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai, revisi Undang-undang MPR DPR, DPRD, dan DPD (MD3) adalah upaya DPR RI untuk menjadi lembaga yang super. Salah satunya adalah dengan memasukkan aturan tentang pemanggilan paksa bagi mereka yang menolak memenuhi panggilan untuk hadir dalam rapat DPR RI.

"DPR bahkan mengubah diri menjadi suatu lembaga super. Padahal wilayah politik yang menjadi domain DPR RI tidaklah serupa dengan wilayah penegakan hukum yang memungkinkan suatu upaya paksa demi menghasilkan putusan adil," ujar Arif, di Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2018)

Kata Arif, ancaman pidana dapat dijatuhkan kepada mereka yang berusaha menghalangi penegakan hukum. Bahkan, ancaman serupa berpeluang menjadi kriminalisasi jika diterapkan dalam suatu proses politik. Sehingga demokrasi di Indonesia terancam dan kehidupan bernegara masuk dalam masa kegelapan terdampak kekacauan tatanan.

Lanjut Arif, sejak awal rencana Revisi Undang undang MD3 menunjukkan akal bulus DPR RI bersama pemerintah untuk bagi-bagi kekuasaan. Persekongkolan ini, sambungnya, mengulang akomodasi pemerintah terhadap keinginan lama DPR RI untuk membangun gedung baru dan melipatgandakan dana bantuan Partai Politik (Parpol)

"Dampaknya, DPR semakin sepi dari suara kritis terhadap pemerintah," katanya.

Tak Anti Kritik

‎Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan DPR tidak antikritik dengan adanya pasal 122 huruf K di Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Menurutnya hanya beberapa hal saja yang nantinya bisa dijerat pasal tersebut.

"DPR itu ya sebuah lembaga yang harus terbuka dan memang harus, apalagi terhadap kritik ya. Jadi harus tetap dikritik diberikan masukan dikoreksi kalau ada kesalahan, sama hal nya dengan lembaga-lembaga lain. Nah mungkin yang terkait di sini adalah yang menyangkut masalah penghinaan atau fitnah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2018).

(Sammy)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com