Fadli Zon: Tanggapan atas Kontroversi UU MD3

Fadli Zon: Tanggapan atas Kontroversi UU MD3

SAYA membaca semua kritik yang disampaikan publik terkait pengesahan revisi UU MD3, mulai dari kritik yang dingin, hingga kritik yang agak kasar. Sebagai pimpinan partai politik, dan terutama sebagai pimpinan lembaga tinggi negara yang mengurusi politik, saya berusaha untuk selalu terbuka pada kritik. Bagi saya, kritik tak ubahnya cermin. Saya perlu kritik agar selalu bisa mawas diri.
 
Menjawab kritik terkait pasal imunitas DPR, contempt of parliament, serta hak memanggil paksa yang jadi sorotan masyarakat, pertama-tama izinkan saya menjelaskan lebih dulu mengenai kelembagaan dan cara kerja DPR, untuk menjernihkan persoalan yang sedang jadi sorotan.
 
Berbeda dengan kelembagaan eksekutif yang bersifat incorporated, kelembagaan DPR tak bersifat incorporated. Selain beranggotakan 560 orang yang bersifat independen, DPR juga berisi 10 fraksi yang posisinya bersifat independen satu sama lain. Karena itulah dalam bahasa Inggris Ketua DPR disebut sebagai speaker, bukan chief. Kewenangannya memang hanya sebagai juru bicara saja, bukan membawahi atau memerintah anggota.
 
Sayangnya, pola kelembagaan DPR yang demikian tak banyak dipahami oleh masyarakat. Jika ada satu anggota DPR ngomong apapun di media, misalnya, selalu saja ditulis seolah apa yang diomongkannya tadi adalah pendapat lembaga DPR secara keseluruhan. Padahal tidak. Di DPR ada pandangan individu anggota, pandangan komisi, pandangan fraksi, dan pandangan rapat paripurna. 
 
Setiap anggota DPR pasti merupakan anggota partai politik tertentu. Tapi pendapat anggota tak harus selalu sama dengan fraksi atau partainya. Suatu ketika, dalam proses pengambilan keputusan bisa saja seorang anggota lebih mengedepankan aspirasi konstituennya di daerah. Tapi, pada kasus yang lain, bisa saja yang dimenangkan adalah kepentingan umum yang lebih luas dari kepentingan konstituennya. Poin yang ingin saya sampaikan adalah: sikap, pandangan, dan posisi para subyek di DPR itu pluri sekali.
 
Itu sebabnya dalam menyikapi isu-isu publik yang sedang dibahas di parlemen, pemahaman atas kelembagaan DPR tadi penting untuk disertakan. Misalnya, publik harus punya peta, terkait isu A siapa berpendapat apa, karena pandangan yang ada di DPR pasti tidak pernah tunggal. Mengagregasi seolah pandangan yang ada di DPR bersifat tunggal adalah penilaian yang tak berguna, karena konklusinya sudah pasti akan keliru.
 
Revisi atas UU No. 17/2014 perlu dilihat dengan kacamata tadi. Sejak Reformasi, kita tak pernah memiliki undang-undang lembaga perwakilan yang berumur panjang. Mulai dari UU No. 4/1999, UU No. 22/2003, UU No. 27/2009, hingga UU No. 17/2014, semuanya hanya mengikuti siklus Pemilu. Bahkan, khusus UU No. 17/2014, sejak belum genap tiga tahun, undang-undang tersebut telah mulai untuk direvisi.
 
Harus diakui, siklus revisi undang-undang tentang lembaga perwakilan yang selalu mengikuti siklus Pemilu menunjukkan jika undang-undang tersebut selalu disusun untuk kepentingan jangka pendek partai-partai yang ada di parlemen. Ini adalah kelemahan semua UU MD3 sesudah Reformasi.
 
Terkait substansi tiga persoalan yang banyak digugat publik hari ini, pertama saya ingin menyampaikan bahwa jika ada yang keberatan atau merasa dirugikan oleh UU ini, silakan ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Saya jamin DPR tidak akan dan tidak bisa mengintervensi putusan MK. Itu adalah jalur konstitusional untuk menggunakan hak menyampaikan pendapat sekaligus untuk mengkoreksi produk perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. DPR sangat terbuka terhadap kritik dan upaya hukum semacam itu.
 
Kedua, soal imunitas DPR, ini adalah hak anggota DPR yang disebut dan dijamin oleh konstitusi, yaitu Pasal 20A UUD 1945. Apa yang tercantum dalam Pasal 245 UU MD3 yang baru, tidak bertentangan dengan UUD 1945 maupun Putusan MK No. 76/PUU XII/2014 yang dibacakan pada 22 September 2015 silam. Putusan MK menyebutkan jika pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. 
 
Dalam konteks ini MK-lah telah mengubah mekanisme “izin MKD” (Mahkamah Kehormatan Dewan) menjadi “izin Presiden”, jadi bukan DPR. Apa yang tercantum dalam UU MD3 baru hanya meneruskan putusan MK atas perkara yang sama yang pernah di-judicial review tiga tahun lalu.
 
Jika kita baca Putusan MK waktu itu, perubahan rezim dari “izin MKD” menjadi “izin Presiden” dalam hal pemeriksaan anggota DPR adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional kepada anggota DPR sehingga tidak bisa dengan mudah dikriminalisasi pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya. Itu nalar Putusan MK waktu itu.
 
Kemudian, dalam upaya menegakkan mekanisme checks and balances antara pemegang kekuasaan legislatif dan pemegang kekuasaan eksekutif, MK berpendapat bahwa izin tertulis a quo seharusnya berasal dari Presiden dan bukan dari MKD. Adanya persyaratan izin atau persetujuan tertulis dari Presiden dalam hal pemanggilan anggota DPR ini adalah agar fungsi dan kewenangan seseorang sebagai anggota DPR tetap terjaga, tapi di pihak lain juga agar kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin UUD 1945 tetap bisa berlangsung. Itu semua, sekali lagi, adalah keputusan MK.
 
Ketiga, soal contempt of parliament dan serta hak memanggil paksa oleh DPR dengan melibatkan kepolisian. 
 
Mari kita baca Pasal 122 UU MD3.
 
“Dalam melaksanakan fungsi, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.”
 
Kemudian, mari kita baca Pasal 73 UU MD3.
 
(1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.
 
(2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR.
 
(3) Dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah tidak mau hadir memenuhi panggilan setelah 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat, atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan.
 
(4) Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Polri.
 
Soal contempt of parliament dan pemanggilan paksa ini bersifat satu paket.
 
Sebelumnya, terkait dengan persoalan ini kita harus memahami bahwa dalam kehidupan demokrasi kita hanya mengenal dua term “penghinaan”, yaitu penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court) dan penghinaan terhadap parlemen (contempt of parliament). Sayangnya, kecuali penghinaan terhadap pengadilan, pengaturan tentang penghinaan terhadap parlemen ini tak pernah diatur lebih jauh dalam sistem perundang-undangan. Istilah “merendahkan kehormatan DPR” itu harus dipahami dalam kerangka “contempt of parliament” tadi.
 
Konstitusi membekali anggota DPR dengan sejumlah hak, seperti hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak budgeting, dan hak imunitas. Semua hak itu dijamin oleh konstitusi agar anggota DPR bisa menjalankan fungsinya. 
 
Namun, jika dalam menjalankan fungsinya ternyata ada yang menghalang-halangi atau menghambat kerja parlemen, tidak ada delik undang-undang yang memberikan perlindungan atau jaminan bagi berfungsinya kerja DPR tersebut. Jaminan dan penegasan bahwa kerja konstitusional DPR tidak boleh dihalang-halangi itulah yang ingin diberikan oleh UU MD3 yang baru.
 
Itu spirit perumusan tiga persoalan dalam UU MD3 yang kini sedang jadi sorotan publik. DPR tentu tidak anti-kritik dan memang tidak boleh anti dikritik. Hanya, kita memang masih butuh menyamakan persepsi bahwa yang dimaksud dengan frasa “merendahkan kehormatan DPR” itu berada dalam pengertian “contempt of parliament”. Jadi, pasal tersebut berbeda dengan pasal ‘lesse majeste’ sebagaimana pasal penghinaan terhadap presiden. 
 
Tapi, sekali lagi, jika publik menilai legal drafting UU MD3 ini merugikan sebagian hak-hak kewargaan mereka, atau menilai ada yang perlu dikoreksi, sebagai anggota sekaligus pimpinan DPR saya terbuka terhadap kritik dan upaya hukum untuk mengkoreksi hal tersebut. Sebagai lembaga tinggi negara, DPR juga perlu diawasi dan dikontrol oleh publik. Dan kami terbuka terhadap setiap upaya tersebut.
 
Dr. Fadli Zon, M.Sc., Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra
 

(***)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com