TAJUK: DPR Harus Tetap Bisa Dikritik

TAJUK: DPR Harus Tetap Bisa Dikritik


DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Senin (12/2) telah mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). UU ini mengatur adanya dampak hukum bagi pengkritik DPR.

Karuan saja UU ini mendapat penolakan dari banyak kalangan. Soalnya dinilai memiliki konsekuensi besar bagi ketatanegaraan. Bahkan, UU tersebut dinilai menjadi contoh buruk bagi masyarakat dan dapat menghancurkan sistem negara hukum.

Ada juga yang menyebutkan, bahaya lain yang timbul dari UU tersebut, DPR akan menjadi super power. Sehingga, kontrol terhadap lembaga lain akan semakin sulit. Bahkan, aturan dalam UU MD3 juga dinilai mengganggu kerja lembaga lain. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab, pada Pasal 245 UU MD3 diatur anggota Dewan yang dipanggil untuk diminta keterangannya pada perkara pidana yang terkait maupun tidak terkait dengan tugasnya harus izin Presiden melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Selain itu, Pasal 245 yang mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

Norma pasal itu juga telah dibatalkan oleh MK pada 2015. Kini, DPR justru menghidupkan kembali pasal tersebut pada UU MD3.

Melalui putusannya, MK mempertimbangkan prinsip kesamaan di depan hukum sehingga pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum tidak perlu izin MKD.
 
Para pengamat menyatakan, UU MD3 sama dengan Rancangan KUHP yang diduga mengincar rakyat untuk dijerat hukum. Hal itu tak lepas dari adanya pasal penghinaan kepada Presiden serta pasal terkait berita bohong, contempt of court, dan pembukaan rahasia. Maka, UU ini sebagai upaya untuk menguatkan kesan semangat kolonial, semangat penjajahan, di mana rakyat dicurigai sebagai penjahat yang harus dipenjara.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim menilai ada pasal kontroversial yang disahkan DPR dan bertentangan dengan konstitusi.  Hak imunitas DPR yang bertentangan dengan konstitusional terutama pada pasal Pasal 122 huruf k yang dianggap DPR antikritik. Padahal menurutnya masyarakat boleh mengajukan kritik kepada DPR sebagaimana kritik kepada pemerintah.

Terkait hal ini Pukat UGM berencana akan melayangkan gugatan ke MK.

Menurut Hifdzil, masyarakat sipil semua akan menggugat. Dengan demikian  DPR harus tetap bisa dikritik, DPR tidak bisa menutup diri kritik yang dilakukan masyarakat atas kerja kerjanya yang menyatakan mewakilkan diri sebagai angota wakil rakyat.

Lembaga swadaya masyarakat Transparency International Indonesia menyatakan pemberlakuan UU No 17/2014 tentang MD3 dinilai merupakan langkah mundur bagi demokrasi dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 122 huruf k menyatakan bahwa Mahkamah Kehormatan DPR bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Inilah yang menjadi indikasi salah satu bentuk kemunduran demokrasi.

Sejak awal rencana Revisi Undang undang MD3 masyarakat sudah mengendus adanya upaya DPR RI bersama pemerintah untuk bagi-bagi kekuasaan.  Selain itu UU MD3 juga mencerminkan suatu upaya sistematis DPR RI, dengan mengajak serta pemerintah, untuk menggangsir negara hukum.

Hal ini dilakukanmelalui instrumentalisasi kewenangan legislasi untuk menghasilkan lembaga-lembaga negara yang berada di atas hukum. Buktinya pemeriksaan anggota DPR harus melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang bukan merupakan bagian dari tatanan hukum pidana nasional.

Kita berkeinginan jangan lagi ada upaya apapun untuk membawa Indonesia kembali ke 'masa lalu' (setback). Jangan lagi ada upaya-upaya untuk membuat demokrasi di negeri ini menjadi mundur.

Disisi lain kita menghargai keinginan DPR untuk membela kehormatannya. Tanpa membuat aturan baru, mereka sudah dipanggil "anggota dewan yang terhormat".   Padahal soal penghinaan dan pencemaran nama baik itu tidak perlu dituangkan dalam UU, cukup diatur dalam KUHP.

Tentu saja kita menghargai para pihak yang tak setuju dengan hasil revisi UU MD3 untuk menempuh jalur hukum. Ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang putusannya bersifat final layak mendapat dukungan.

 

(***)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com