TAJUK: Mencegah Indonesia Jadi Negara Terkorup

TAJUK: Mencegah Indonesia Jadi Negara Terkorup


Transparency International Indonesia (TII) merilis skor Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2017. Hasil survei TII menunjukkan skor IPK Indonesia berada pada angka 37 dan berada diperingkat 96 dari 180 negara yang disurvei.

Hal ini berarti skor IPK Indonesia tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan jika dibandingkan skor tahun 2016. Dengan skor itu, peringkat Indonesia melorot ke urutan 96 dari 180 negara, padahal pada 2016, Indonesia berada di peringkat ke-90 dari 176 negara.

IPK Indonesia 2017 dalam laporan TII masih berada di bawah rata-rata global (43) dan ASEAN (41). Dari 11 negara anggota ASEAN, skor Indonesia sama dengan Thailand. Indonesia bahkan kalah dibanding Timor Leste yang skornya adalah 38, dan tentu berada di bawah Singapura (84), Brunei Darussalam (62) dan Malaysia (47).

Stagnannya IPK itu tentu mengecewakan banyak kalangan, terlebih saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT), dan Kejaksaan Agung maupun Polri juga gencar melakukan pemberantasan korupsi.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif  menyatakan kekecewaannya. Menurutnya, IPK Indonesia pada 2017 karena banyaknya korupsi politik dan korupsi yang dilakukan oleh para penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim. Namun Laode menyatakan beruntung karena ada catatan spesial dari TII bahwa kerja KPK dihargai tapi masih `dimusuhi` oleh parlemen dan pemerintah.

Salah satu penyebab turunnya skor Indonesia, menurut peneliti TII Wawan Sujatmiko, adalah penurunan angka World Justice Project 2017 yang mengukur efektivitas penegakan hukum dan integritas penegak hukum.  Dari data KPK, dari 2004-2017, ada 17 hakim dan 7 jaksa ditangkap karena korupsi. Selain itu, 144 anggota parlemen, 69 wali kota/bupati, dan 18 gubernur juga diproses hukum.

IPK posisi angka 37 itu juga menunjukkan stagnasi upaya berbagai pihak, khususnya pemerintah, kalangan politisi dan pebisnis, dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Untuk menekan korupsi di negeri ini sejumlah pegiat antikorupsi menyatakan,  perlu membenahi lembaga-lembaga penegak hukum dan mengembangkan praktik bisnis yang berintegritas. Disisi lain perlu memutus relasi koruptif antara pejabat negara dan pelayan publik dengan pebisnis. Selain itu sistem pelayanan publik harus dilakukan dengan sistem yang transparan.

Itulah sebabnya, untuk menaikkan skor IPK, dibutuhkan kerja-kerja dari seluruh lembaga, baik eksekutif maupun legislatif.  Kalangan legislatif, eksekutif dan yudikatif harus mendukung KPK dalam memberantas korupsi. Jika tidak mendapat dukungan dari DPR dan pemerintah, maka skor IPK tidak meningkat.

Intinya, DPR dan pemerintah memiliki andil dalam memperbaiki skor IPK, mengingat keterbatasan anggaran dan sumber daya KPK. Maka, KPK, pemerintah dan DPR harus sama-sama berkomitmen kuat untuk memberantas korupsi.

Indeks korupsi stagnan harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Aparat penegak hukum, kalangan wakil rakyat, birokrat, juga harus konsisten dan berani  menolak korupsi atau menerima suap.

Publik menginginkan para pemimpinnya memiliki moralitas, jujur, dan berintegritas. Dengan demikian tindak pidana korupsi yang begitu massif bisa ditekan atau setidaknya dikurangi.

Pejabat yang bersih adalah harapan dan tumpuan rakyat, karena dengan hadirnya pejabat seperti itu, dana pembangunan bisa digunakan sepenuhnya untuk membangun negeri ini dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dana untuk rakyat tidak lagi ‘ditilep’ untuk menumpuk kekayaan pribadi di pejabat negara. 

Mari kita cegah Indonesia menjadi negara terkorup. Untuk itu perlu komitmen dari semua pihak untuk mengatakan,”Kami antikorupsi”.

 


 

(***)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com