PBB Ungkap Myanmar Lakukan Genosida pada Rohingya

PBB Ungkap Myanmar Lakukan Genosida pada Rohingya

Jenewa, HanTer - Pemimpin badan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan  bahwa dirinya menduga kuat "tindakan genosida" kemungkinan telah terjadi terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar utara sejak Agustus.
 
Laporan tentang tindakan meratakan kuburan massal yang diduga korban kekerasan menunjukkan "usaha yang disengaja oleh pihak berwenang untuk menghancurkan bukti-bukti kejahatan internasional yang potensial, termasuk kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan," tambah Zeid Ra'ad al-Hussein dalam sebuah pidato kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Rabu (7/3/2018).
 
Hampir 700 ribu warga Rohingya telah meninggalkan Rakhine ke Bangladesh sejak serangan pemberontak memicu tindakan keras pada Agustus. Mereka bergabung dengan 200 ribu pengungsi dari eksodus sebelumnya.
 
Zeid mencatat bahwa kantornya pada Selasa mengatakan pihaknya yakin pembersihan etnis masih berlangsung di Rakhine.
 
Para warga Rohingya masih berlarian menyelamatkan diri karena terjadi penganiayaan berintensitas rendah dan kekerasan yang "sistematis" di sana, katanya.
 
"Korban telah melaporkan pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan dan penculikan oleh pasukan keamanan dan milisi lokal, dan juga usaha yang disengaja untuk memaksa warga Rohingya meninggalkan daerah tersebut dengan kelaparan, pejabat menghalangi akses mereka terhadap panen dan persediaan makanan," kata Zeid kepada forum Jenewa tersebut.
 
"Dewan ini menyadari bahwa kantor saya memiliki kecurigaan kuat bahwa tindakan genosida telah terjadi di Negara Bagian Rakhine sejak Agustus," tambahnya.
 
Belum ada komentar dari pemerintah Myanmar. Pada Dewan tersebut, delegasinya diizinkan untuk memberikan tanggapan pada Kamis.
 
Kantor Zeid telah menerima laporan tentang tanah yang dihuni oleh Rohingya direbut dan anggota kelompok-kelompok etnis lain menggantikan keberadaan mereka.
 
"Sebuah pengumuman baru-baru ini bahwa tujuh tentara dan tiga petugas kepolisian akan diadili untuk pembunuhan sewenang-wenang terhadap sepuluh pria Rohingya adalah sangat keterlaluan," tambahnya.
 
Pemerintah Myanmar harus mengambil langkah untuk memberikan pertanggungjawaban nyata atas pelanggaran dan untuk menghormati hak asasi warga Rohingya, termasuk hak untuk mendapatkan kewarganegaraan, kata Zeid.
 
Sebuah misi pencari fakta, yang dibentuk oleh Dewan dan dipimpin oleh mantan Jaksa Agung Indonesia Marzuki Darusman, akan melaporkan temuan awalnya pada Senin setelah mewawancarai para korban dan orang-orang yang selamat di Bangladesh dan negara-negara lain.
 
Sambil menantikan laporan akhir mereka, Majelis Umum PBB harus membentuk mekanisme independen baru untuk mempercepat proses pidana di pengadilan terhadap mereka yang bertanggung jawab, demikian Zeid.

(Ant)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com