Petani Keluhkan Ketersediaan Pupuk

Petani Keluhkan Ketersediaan Pupuk


Jakarta, HanTer - Besarnya anggaran subsidi pupuk yang diberikan negara ternyata tak menjamin kalangan petani sejahtera. Hal ini lantaran ketersediaan pupuk yang tidak terjamin dan harganya yang kerap tinggi. Padahal, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp28,5 triliun.

Keluhan petani terkait pupuk itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pembagian Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial sekaligus panen jagung di Desa Ngimbang, Kecamatan Palang, Tuban, Jawa Timur, Jumat (9/3/2018).

"Saya sering dengar itu, pupuknya mahal dan barangnya tidak ada. Di sini ada Menteri BUMN, biar mendengarkan kalau pupuk mahal dan barang tidak ada, padahal dari PT pupuk barang harusnya ada, ini yang dicari Bu Menteri ke mana barang itu?" kata Presiden Jokowi.

Presiden juga memerintahkan agar persoalan pupuk ini diatasi sehingga tidak menyulitkan para petani. "Saya tadi di kebun jagung juga sudah sampaikan, ini tolong dicari barangnya mana, petani kalau saya turun ke desa katanya pupuknya barangnya tidak ada," ucap Presiden.

Salah satu petani yang menyampaikan keluhannya kepada Presiden adalah Sukari, petani penerima Surat Keputusan Perhutanan Sosial dari Malang. "Saya dapat lahan 2 hektare, ditanami kelapa, alpukat, jagung, dan kayu mahoni tua di tepi," kata Sukari.

"Apa jagungnya sudah dipanen?" tanya Presiden. "Sudah, tapi kurang bagus, ongkosnya mahal, pupuknya tidak ada, kadang-kadang di kelompok ada, kalau pupuk urea, itu kadang ada sedikit-sedikit Pak," jawab Sukari.

Dalam berbagai kesempatan, sejumlah kalangan kerap mengusulkan agar pemerintah menghapus subsidi pupuk lantaran tidak tepat sasaran dan kerap terjadi ‘permainan’ sehingga justru dinikmati para pelaku usaha besar.

Salah satunya, seperti disampaikan mantan Rektor IPB, Herry Suhardiyanto. Ia menyarankan agar program subsidi pupuk dirancang ulang. Subsidi sebaiknya digunakan untuk peningkatan kesejahteraan petani secara langsung.

Menurutnya, subsidi lebih baik digunakan untuk pembangunan infrastruktur sektor pertanian. Hal ini akan lebih memberikan dampak kepada kesejahteraan petani dalam jangka panjang. "Lebih baik digunakan kepada sistem irigasi lokal, sistem agro logistik, jaringan jalan, dan sebagainya," ujarnya.

Terpisah, dikutip dalam keterangan tertulisnya, PT Pupuk Indonesia (Pesero) mengklaim pasokan pupuk di Tanah Air terjamin karena pendistribusian pupuk bersubsidi telah dilakukan sesuai dengan regulasi di dalam peraturan pemerintah yang berlaku.

“Dalam menjamin distribusi pupuk urea bersubsidi dan mencegah terjadinya penyimpangan penyaluran di lapangan, pemerintah menerapkan sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi secara tertutup dengan mempergunakan sistem distribusi dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)," kata Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia, Achmad Tossin Sutawikara. 

(Arbi/Ant)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com