KPK Tunggu Masukan Masyarakat Terkait Posisi Direktur Penindakan

KPK Tunggu Masukan Masyarakat Terkait Posisi Direktur Penindakan


 
Jakarta, HanTer  - Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) mengharapkan masyarakat memberikan masukan terkait masih lowongnya posisi Direktur Penindakan setelah ditinggal Heru Winarko. Saat ini Heru resmi menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Budi Waseso (Buwas). Sebagai pengganti Heru, ada 16 nama dari Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung yang akan mengikuti proses seleksi sebagai calon Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan KPK.
 
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, proses lelang jabatan Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan KPK akan memakan waktu yang lama. Karena setiap peserta harus melalui proses seleksi dan tes yang panjang, yakni administrasi, potensi, psikotes, bahasa Inggris, kesehatan, dan yang terakhir wawancara dengan para petinggi KPK. Seleksi dan tes panjang tersebut sebagai bagian dari peran memperkuat upaya pemberantasan korupsi ke depan.
 
"Kami mohon masukan dari masyarakat. Saat ini nama-nama yang masuk itu berjumlah 13 orang dari Kejaksaan dan Polri untuk jabatan Deputi serta 3 orang dari Polri untuk jabatan Direktur," kata Febri yang dikonfirmasi, Minggu (11/3/2018).
 
Febri menuturkan, calon Deputi Penindakan KPK dari Polri yaitu, Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Toni Harmanto, Kepala Kepolisian Daerah NTB Brigadir Jenderal Firli dan Brigadir Jenderal Abdul Hasyim Gani. Sedangkan untuk calon Deputi Penindakan KPK dari Kejaksaan yaitu, Feri Wibisono, Fadil Zumhana, Heffinur, Wisnu Baroto, Oktovianus, Tua Rinkes Silalahi dan Witono. Sementara calon Direktur Penyidikan KPK dari Polri yaitu, Edy Supriyadi, Andy Hartoyo dan Djoko Poerwanto.
 
"Dua posisi yang akan dilelang ini merupakan jabatan yang sangat penting di KPK. Jadi kami minta masyarakat ikut serta dalam memberikan masukan. Masyarakat bisa langsung ke KPK atau memberikan surat untuk memberikan masukan," jelasnya.
 
Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan pihaknya menerapkan kriteria calon yang dibutuhkan sebagai Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan. Saat ini kedua posisi tersebut kosong karena Heru Winarko resmi menjadi Kepala BNN dan akan ditariknya Aris Budiman, Direktur Penyidikan KPK ke instansi kepolisian. Kriteria calon untuk menduduki dua posisi tersebut harus beritegritas. 
 
"Pertama tentu orangnya harus berintregitas. Karena ini salah satu syarat yang paling pokok, baik dari seleksi pegawai pejabat atau pimpinan ditahap awal itu sudah dilihat," jelasnya.
 
Kriteria kedua, sambung Agus, yakni calon harus memiliki kompetensi secara substansi dan mempunyai kemampuan. Kriteria ketiga, ada pengalaman kerja atau syarat kepangkatan jika berasal dari instansi-instansi tertentu seperti calon yang berasal dari polisi dan jaksa, atau instansi yang lain. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur perihal kepegawaian.
 
"Untuk seleksi pegawai negeri yang dipekerjakan, maka kita kirim surat ke instansi tersebut dan instansi yang kita tuju itu melakukan proses pemilihan secara internal dan mengusulkan beberapa nama nama-nama yang diusulkan," paparnya.

(safari)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com