IAW: KPK Harusnya Sidik Juga Dugaan Penyimpangan Dana Desa di Kemendes

IAW: KPK Harusnya Sidik Juga Dugaan Penyimpangan Dana Desa di Kemendes

Jakarta, HanTer - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta telah memvonis dua orang dari jajaran Inspektorat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito dan Jarot Budi Prabowo masing - masing kurungan penjara 1,5 tahun. Selain keduanya divonis juga dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli masing - masing 7 dan 6 tahun penjara.
 
Selain kurungan badan, keempatnya juga diharuskan membayar sejumlah uang denda. Sugito dan Jarot harus membayar denda masing - masing Rp 100 juta dan Rp75 juta dengan subsider 2 bulan kurungan.
 
Sementara Rochmadi diwajibkan untuk membayar denda Rp 300 juta subsider 4 bulan dan Ali Sadli harus membayar denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan. Keempatnya divonis bersalah terkait suap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Kemendes. 
 
Ketua Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Junisab Akbar mempertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hanya mampu menyeret empat orang tersebut ke dalam penjara. Karena hingga kini KPK belum juga menyentuh dari esensi audit yang telah disalahgunakan oleh dua  auditor BPK tersebut. Apalagi pihak Inspektorat yang tidak memiliki kaitan langsung terhadap penggunaan Dana Desa atau anggaran Pendampingan Dana Desa tapi malah 'memiliki niat terdepan' untuk mengamankan audit dana tersebut ketimbang pihak penggunanya.
 
"Terlalu dangkal insting tajam aparat hukum jika berhenti atau menghentikan penyidikannya sebatas suap yang ter-OTT itu," kata Junisab Akbar di Jakarta, Senin (12/3/2018).
 
Menurutnya, bukti yang didapat KPK seperti kertas-kertas kerja para auditor sejak melakukan entry atau memulai pengauditan sudah lebih dari cukup untuk dijadikan sebagai alat bukti. Apalagi ditambah dari fakta persidangan maka bukti yang didapat KPK sudah sangat layak untuk langsung menyidik Direktorat lain di Kemendes RI terkait Dana Desa. Sehingga jika dilakukan bisa memberikan rasa keadilan bagi rakyat yang selama ini telah membayar pajak.
 
"Terlalu naif penanganan oleh KPK yang hanya mampu menyeret pelaku kejahatan dengan 'kadar kejahatan yang rendah'. Masa KPK hanya mampu menyidik OTT semata?," jelasnya.
 
Junisab menilai, kejahatan oleh individu di Irjend Kemendes dan auditor BPK itu sudah terbukti dilakukan secara berjenjang. Mereka memiliki hubungan atasan bawahan. Mereka berhubungan sebagai auditor dengan auditi. Oleh karena itu tidak begitu sulituntuk bisa menarik benang merah bahwa kuat dugaan hubungan berjenjang yang melanggar aturan seperti perilaku tersebut  juga terjadi dibagian pengelolaan Dana Desa dan atau Pendampingan Dana Desa.
 
"Sebaiknya KPK menelusuri hal tersebut," tegas mantan anggota Komisi III DPR RI itu.
 
Lebih lanjut Junisab mengatakan, harusnya KPK menyidik juga dugaan metode audit yang sengaja disimpangkan dari tata audit yang baik dan benar. Jangan sampai KPK enggan melakukan penyidikan yang mendalam terhadap Dana Desa dan Pendampingan Dana Desa yang jumlahnya sangat fantastis tersebut. Apalagi fakta sudah menunjukkan bahwa terhadap anggaran Pendampingan Dana Desa saja sudah diendus auditor BPK RI namun sayang diduga disimpangkan melalui barter uang sehingga menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
 
"WTP itu sendiri terbukti tidak benar, itu menjadi patut untuk kita ingat bersama. Maka tidak salah jika usulan kami ini patut untuk diwujudkan KPK. Pembiaran oleh KPK terhadap hal itu tentu akan menjadi pertanyaan besar bagi publik, khususnya kalangan yang bergelut dalam dunia audit," pungkasnya.

(Safari)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com