PRIMA Desak DPR Batalkan Penghargaan untuk Sri Mulyani

PRIMA Desak DPR Batalkan Penghargaan untuk Sri Mulyani

Jakarta, HanTer - Puluhan aktivis PRIMA (Perhimpunan Masyarakat Madani) mendatangi Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/3/2018). Kedatangan mereka ke Rumah Rakyat untuk mendesak DPR membatalkan pemberian penghargaan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Mereka menyebut Sri Mulyani tidak pantas mendapatkan dari DPR karena prestasinya sebagai Menkeu buruk.
 
Delegasi PRIMA diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang dalam pertemuan tersebut siap menindaklanjuti aspirasi yang yang disampaikan. Secara simbolis, PRIMA menyerahkan dua poster kepada Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah untuk ditindaklanjuti. Poster yang diserahkan bertuliskan: "Sri Mulyani Tidak Pantas Terima Penghargaan dari DPR!!" dan "Batalkan Penghargaan Untuk Sri Mulyani".
 
Ketua Presidium PRIMA, Sya`roni mengatakan, rencana DPR, melalui BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen), yang akan memberikan penghargaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani pada peringatan Hari Perempuan Internasional pada Rabu (14/3/2018) mendapat patut disesalkan. Sri Mulyani tidak layak menerima penghargaan dari lembaga wakil rakyat karena prestasinya sebagai Menkeu sangat buruk dan tidak pro kepada rakyat kecil.
 
"Lihat saja, pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari 5 persen, hutang menumpuk hingga Rp. 4.636 triliun, dan  nilai tukar rupiah ambruk, tidak hanya terhadap dollar AS tetapi juga melemah terhadap sejumlah mata uang kawasan," kata Sya`roni.
 
Selain prestasi yang jeblok, sambung Sya`roni, kebijakannya juga sering tidak pro rakyat diantaranya mencabut berbagai subsidi. Sejarah juga mencatat, Sri Mulyani pernah diperlakukan sebagai “musuh” oleh mayoritas anggota DPR karena dianggap terlibat dalam skandal bail-out Bank Century senilai Rp. 6,7 triliun. Sehingga DPR merekomendasikan agar Sri Mulyani diusut secara hukum. 
 
"Menindaklanjuti rekomendasi DPR, KPK telah memeriksa Sri Mulyani. Tetapi sayang kasus itu kini tidak jelas penyelesainnya, maka mestinya yang dilakukan oleh DPR adalah mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Makanya aneh, orang yang dianggap terlibat dalam skandal kini akan diberi penghargaan prestisius," paparnya.
 
Sya`roni menilai, bila DPR tetap ingin memberikan penghargaan kepada perempuan Indonesia, maka sebaiknya diberikan kepada ibu-ibu dari Kendeng Jawa Tengah yang berhari-hari demo dengan menyemen kakinya di depan Istana Negara untuk menolak pembangunan pabrik semen di daerahnya. Terkhusus, penghargaan bisa diberikan kepada Ibu Patmi sebagai salah satu peserta aksi yang meninggal dunia dalam perjuangan tersebut. 
 
"Maka dari itu kami mendesak agar DPR membatalkan rencana pemberian penghargaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kami juga desak DPR untuk memberikan penghargaan kepada alm. Ibu Patmi dan ibu-ibu lainnya dari Kendeng Jawa Tengah yang telah terbukti memperjuangkan kepentingan rakyat," pungkasnya.

(Safari)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com