KPK Jangan Ragu, Segera Umumkan Calon Kepala Daerah Korupsi

KPK Jangan Ragu, Segera Umumkan Calon Kepala Daerah Korupsi

Jakarta, Hanter-- Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia Syamsudin Alimsyah mengatakan, pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang memastikan akan mengumumkan calon kepala daerah peserta Pilkada Serentak 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi diapresiasi.

“Meski dikritik langkah KPK ini harus didukung publik. Namun bagi saya ini terlambat dan cenderung dipersepsikan KPK terjebak masuk ranah politik. Untuk itu KPK harus segera mengumumkan agar tidak membingungkan publik dan para elit,” kata Syamsudin.

Menurut Syamsudin, harusnya KPK sejak awal bisa lebih tegas. Minimal melakukan penelusuran atas sumber kekayaan kandidat yang dianggap tidak rasional. Sehingga bisa menjamin Pilkada akan berlangsung lebih berintegritas dengan cara secara serius memastikan kekayaan kandidat.

“Akan lebih terhormat bila KPK dari awal memberi catatan kepada kandidat yang kekayaannya abu-abu. Seperti di masa  kepemimpinan Abraham Samad yang memberi tinta stabilo bagi sang menteri. Harusnya ini bisa dikembangkan dengan memberi warna, mana kandidat yang kekayaannya bersih,” jelasnya.

Minggu Ini

Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan mengumumkan calon kepala daerah peserta Pilkada Serentak 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi. Bukti - bukti keterlibatan mereka juga sudah dikantongi KPK diantaranya informasi dari PPATK (Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Sehingga mereka tidak bisa mengelak ketika KPK menciduknya sebagai tersangka berbagai kasus korupsi  

"Beberapa orang yang akan ditersangkakan. Insya Allah, minggu ini kita umumkan. Namun mohon maaf saya tidak bisa mengatakan lebih jauh terkait hal ini. Jadi kita tunggu saja ya," kata Agus di kantor KPK Jakarta, Senin (12/3/2018).

Agus tak mau membocorkan inisial maupun dari daerah mana calon kepala daerah yang menjadi tersangka tersebut. Namun Agus menyebut calon kepala daerah yang bakal menjadi tersangka lebih dari satu orang. Oleh karena itu Agus meminta untuk menunggu saja dalam waktu minggu - minggu ini. "Beberapa orang yang akan ditersangkakan itu insyaallah minggu ini kita umumkan," ungkapnya.

Agus menegaskan KPK selalu memiliki bukti kuat untuk meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan. Penetapan tersangka dalam dugaan kasus korupsi pun telah melibatkan pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Oleh karenanya pendalaman terkait calon kepala daerah yang bakal menjadi tersangka telah dilakukan jauh - jauh hari.

Terpisah Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan memastikan calon kepala daerah bisa menjadi tersangka jika ditemukan dua alat bukti dugaan tindak pidana korupsi. Jika ada calon kepala daerah yang terseret kasus korupsi maka pihaknya akan segera mengumumkan ke publik.

"Status (calon kepala daerah) ini tidak mempengaruhi, sepanjang dua alat buktinya sekarang memenuhi, ini kalau ya. Kalau memang dua alat bukti sudah terpenuhi, dan kita sepakat untuk dinaikan ke penyidikan," jelasnya.

Basaria mengakui, untuk menetapkan tersangka terhadap calon kepala daerah tersebut memang harus berdasarkan keputusan dari lima pimpinan KPK. Tapi yang jelas, KPK tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menetapkan seorang kepala daerah sebagai tersangka.

"Nanti kolektif kolegial mungkin nanti akan ada kesepakatan bersama apa diumumkan sebelum atau sesudah Pilkada, itu yang kita sampaikan," katanya.

Hingga saat ini, KPK telah menerima 368 laporan transaksi mencurigakan dari PPATK. Setelah dianalisis, 34 laporan di antaranya merupakan transaksi keuangan mencurigakan terkait calon kepala daerah pada Pilkada 2018. 

(Safari)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com