Persekongkolan Proyek Infrastruktur, Tender Arisan Masih Marak

Persekongkolan Proyek Infrastruktur, Tender Arisan Masih Marak

Jakarta, HanTer -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan, proses lelang atau tender proyek-proyek infrastruktur di era pemerintahan Joko Widodo menjadi ladang aksi praktik usaha yang tak sehat melalui beragam bentuk persekongkolan. Aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan dan kepolisian) harus segera mengusut indikasi perbuatan korupsinya.

“Tidak ada alasan untuk mendiamkannya.  Aparat penegak hukum harus (KPK, jaksa dan  polisi) harus segera bergerak untuk mengusutnya," kata aktivis anti korupsi Syamsudin Alimsyah kepada Harian Terbit, Selasa (13/3/2018).

Menurutnya, mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ) dengan sistem elektronik bukanlah jaminan bebas dari praktik persekongkolan jahat dan korupsi. Malah sebaliknya sistem elektronik bisa membuat subur praktik persekongkolan jahat dan korupsi. Karena praktik tender arisan tetap saja marak tanpa kontrol dan itu terjadi dihampir semua proyek yang saat ini sedang gencar dikerjakan pemerintah.

"Bahkan hasil studi Kopel (Komite Pemantau Legislatif) tahun 2016 dan 2017 di Kabupaten Bogor, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dan Pemprov Sulsel terungkap praktik tender arisan masih terbuka," tegasnya.

Dengan masih adanya praktek persengkokolan, sambung Syam, panggilan akrab Syamsudin Alimsyah maka aparat penegak hukum sekarang ini harus menjadikan data KPPU sebagai temuan awal yang kualitasnya sangat kuat. Oleh karena itu penegakan  hukum harus segera menindaklanjutinya untuk memberikan rasa keadilan bagi semua rakyat Indonesia. Penindakan juga dilakukan untuk memberikan efek jera agar kasus serupa tidak berulang dan terjadi di tempat lain.

Komisioner KPPU Munrokhim Misanam mengatakan, KPPU mengungkapkan, proses lelang atau tender proyek-proyek infrastruktur di era pemerintahan Joko Widodo menjadi ladang aksi praktik usaha yang tak sehat melalui beragam bentuk persekongkolan.

"Yang bermain di sini banyak sekali. Kita itu 'kreatif', seolah-olah bersaing di dalam lelang tapi direkayasa untuk mengakali aturan. Bahkan jumlahnya mengalahkan kartel yang non-tender," ujar Munrokhim di kantornya, Selasa (13/12).

KPPU menyebutkan, aksi persekongkolan dalam proyek infrastruktur ini telah terendus oleh KPPU dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, lanjut Munrokhim, data KPPU selaras dengan penciuman KPK yang menyebutkan sekitar 80 persen kasus korupsi yang ditangani KPK merupakan korupsi tender proyek pemerintah, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

(Safari)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com