Pertamina Dianggap Seperti Lembaga Sosial

Pertamina Dianggap Seperti Lembaga Sosial

Jakarta, HanTer - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria, mengatakan, dalam distribusi BBM, Publik termasuk elit masyarakat,  dinilai tidak mau memahami bahwa PT Pertamina (Persero) adalah sebuah BUMN. Pasalnya, saat ini Pertamina nyaris dinilai sebagai sebuah Lembaga Sosial oleh publik sehingga dinilai tidak masalah jika harus rugi dalam mendistribusikan bbm dan elpiji.
 
"Publik sepertinya tidak mau memahami bahwa Pertamina bukanlah sebuah lembaga seperti Kementrian Sosial," kata Sofyano di Jakarta.
 
“Terhadap Pertamina ada hal yang aneh, karena publik dan bahkan elit masyarakat sepertinya menutup mata dan telinga serta tidak mau memahami bahwa Pertamina itu adalah sebuah Badan Usaha yang oleh Undang Undang diwajibkan mengejar keuntungan," lanjut Sofyano.
 
Dia menuturkan, saat ini seakan ada ketentuan yang tidak tertulis bahwa di negeri ini Pertamina, oleh publik bahkan juga oleh elit masyarakat, tidak boleh menjual  BBM dengan harga keekonomian dan anehnya hal tersebut tidak masalah jika dilakukan oleh badan usaha swasta dan juga badan usaha asing.
 
“Meskipun BBM yang dijual bukan BBM subsidi, publik sepertinya mengharuskan Pertamina menjual BBM dengan harga subsidi. Jadi terkesan seakan bahwa tidak masalah apabila Pertamina harus rugi ketika jual BBM, Ini pendapat yang keliru dan anehnya didiamkan oleh Para petinggi di negeri ini bahkan oleh pejabat kementerian bumn sendiri," ujarnya.
 
Bahkan, kata dia, pejabat pemerintah pun seperti menutup mata dan telinga walau Pertamina harus rugi ketika menjual BBM subsidi seperti Solar dan Premiun non subsidi.
 
“Pejabat pemerintah di negeri ini seakan lupa bahwa Pertamina adalah sebuah badan usaha milik negara yang terikat dengan ketentuan UU RI Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan jika UU dilanggar berarti Ini hal yang serius," tegas Sofyano.
 
“Sikap Pejabat Pemerintah sangat berbeda ketika terkait  dengan bumn lain misalnya saja BUMN Garuda yang tidak masalah jika menjual tiket penerbangan dengan harga sama atau bahkan diatas harga airline lain”, tambah Sofyano.
 
Menurut dia, ada hal yang aneh yakni kerugian disektor penjualan bbm yakni solar dan premium nyaris dipahami oleh petinggi dinegeri ini nyaris  bahwa itu bukanlah kerugian tapi hanya opportunity loss.  Pertamina dinilai  tidaklah rugi dan ini membuat mereka tidak mau mendengarkan jeritan Pertamina yang rugi pada sektor penjualan Solar dan Premium.
 
Seperti diketahui, berdasarkan UU Migas , pasar BBM di dalam negeri sejak tahun 2001  sudah terbuka. Siapapun bisa masuk pasar hilir migas, termasuk badan usaha swasta asing.
 
Dan pada pertengahan Maret 2018 karena terus naiknya harga minyak dunia yang sudah berada pada posisi 70 us dollar perbarel, maka semua spbu swasta dan asing, termasuk Pertamina, mengkoreksi naik harga jual bbm non subsidinya.
 
Pertamina yang memproduksi bbm Non Subsidi Pertalite juga ikut menaikan harga Pertalite dan ini dipermasalahkan banyak pihak di negeri ini namun tidak demikian terhadap harga bbm setara pertalite yang dijual spbu swasta dan asing.
 
Tapi, data yang dihimpun realita.news menyebutkan, harga BBM Pertalite RON90 dari Pertamina masih jauh lebih murah dari harga BBM RON 90 Milik Swasta lain yang ada di negeri ini.

(Akbar)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com