Perempuan dalam Kancah Politik Nasional

Perempuan dalam Kancah Politik Nasional


DEMOKRASI mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan public terutama dalam posisi –posisi pengambil keputusan. Oleh karenaya sebagai sebuah negara yang menganut system demokrasi menjadi hak dari setiap Warga Negara Indonesia untuk turut serta dalam proses pembangunan dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbicara mengenai peran serta Perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dalam Platform Aksi Beijing dan CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women) yang memberikan rekomendasi agar seluruh negara di dunia memberlakukan kuota sebagai langkah khusus untuk meningkatkan jumlah peran serta perempuan di dalam jabatan jabatan appointif.

Walaupun Indonesia telah meratifikasi CEDAW (Convension on the Elimination of all forms of discrimination Againts Women) sejak tahun 1984 yang mengatakan bahwa setiap perempuan berhak terbebas dari diskriminasi gender atas dasar pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang bisa mengurangi hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil terlepas dari status perkawinan mereka.

Namun ironisnya tidak semua perempuan Indonesia mengetahui keberadaan konvensi internasional tersebut yang dapat melindungi mereka. Faktanya hingga saat ini diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, walaupun sudah terjadi banyak kemajuan dan kesadaran akan kesetaraan gender namun belum semua hak dan kesetaraan dapat dinikmati.

Perempuan dan Politik

Representasi perempuan dalam bidang politik boleh dikatakan masih jauh dari apa yang kita harapkan. Selain masalah kebijakan yang masih bias gender juga masih melekatnya budaya patriakis yang tidak ramah pada perempuan, adanya konstruksi budaya yang menempatkan perempuan seolah-olah hanya mengurus persoalan domestik saja.

Politik sebagai ranah yang maskulin menjadi sebuah dunia yang kadang dianggap tidak layak bagi perempuan, peran perempuan dalam dunia politik dan pengambilan keputusan seringkali hanya dijadikan sebagai pemanis untuk memenuhi standar demokrasi. Posisi keterwakilan dan quota perempuan telah diatur dalam UU Partai Politik No. 2 tahun 2011 (Perubahan UU No.2 tahun 2008) dalam Pasal 2 syarat pendirian Parpol ayat (2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Dalam  UU PEMILU  no 7 tahun 2017 pun keterwakilan perempuan 30 % untuk menjadi penyelenggara Pemilu dan Peserta pemilu telah tertulis sebagai sebuah ketentuan. Walaupun negara cukup akomodatif terhadap keterwakilan perempuan seperti tertuang UU Parpol dan UU Pemilu namun peran serta perempuan dalam politik masih sangat jauh dari yang di harapkan.

Keterwakilan perempuan di legislatif masih mengalami fluktuatif dan belum sepenuhnya dapat mengisi ruang 30% quota yang tersedia. Tercatat hasil Pemilu 1999 menempatkan 45 anggota legislative Perempuan (9 %), Pemilu 2004 menempatkan  61 orang (11.09%), 2009 meningkat menjadi 101 anggota dewan perempuan (17,86 %) dan terjadi penurunan hasil Pemilu 2014 lalu jumlah keterwakilan perempuan di Legislatif menjadi 79 orang (14%) kendati berbagai upaya seperti affirmative action dan strategi lain sudah diterapkan.

Affirmative action melalui kuota 30% keterwakilan hanyalah salah satu upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan secara kuantitatif. Keterwakilan secara kuantitatif ini tidak akan berarti banyak jika perempuan yang duduk di lembaga legislatif tidak dapat mewakili dan mengartikulasikan kepentingan perempuan dengan baik. Oleh karena itu keterwakilan secara kuantitatif juga perlu diimbangi dengan kualitas perempuan yang duduk dalam lembaga tersebut.

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan sebuah elemen penting dalam sebuah demokrasi yang ramah Gender. Berbeda dengan politisi laki-laki yang lebih asyik dalam issue “Narasi-narasi politik besar “ seharusnya para politisi perempuan lebih menyentuh persoalan dengan memasukan kesadaran akan pengarusutamaan gender dalam Narasi Politik Besar tersebut. Cepat atau lambat para politisi perempuan harus segera menyadari bahwa jika ingin kesenjangan kesetaraan dan kesempatan yang lebih luas maka sudah saatnya tidak terbawa oleh arah permainan narasi-narasi politik besar tadi. Sudah saatnya terus memasukan kesadaran untuk pengarusutamaan Gender dalam setiap pengambilan kebijakan.

Pendidikan Politik

Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini kesadaran akan kesetaraan juga sudah berkembang, dimana sudah banyak perempuan yang dapat memiliki berbagai karier dan profesi bukan hanya berkutat di wilayah domestik saja,  namun dalam hak politik perempuan masih jauh dari yang diharapkan. Masih banyaknya perempuan yang belum menyadari hak pilihnya adalah sebuah kemerdekaan dan masih terkooptasi hanya sebagai pengikut dari ayah, atau suami mereka.

Masih adanya tekanan bagi para perempuan yang bersuamikan PNS atau kalangan militer untuk tidak terlibat dalam kegiatan Politik menjadi sebuah kemunduran bagi pendidkan politik perempuan tanah air. Tekanan dalam menyuarakan pendapat dan memilih atau mendukung dalam proses demokrasi juga masih menjadi sebuah masalah tersendiri bagi perempuan di tanah air, adanya ancaman yang mengarah pada kekerasan masih sering terjadi.

Pendidikan politik bagi perempuan sangatlah penting, mengedukasi perempuan akan pentingnya memahami hak politik mereka, meningkatkan capacity building perempuan dan menyadarkan peren serta perempuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan Politik Perempuan juga akan dapat membuka kesadaran bagi perempuan agar dapat membantu membuka mata perempuan lainnya.

Jadi Apakah Perempuan Layak  dan Harus Terjun Dalam Dunia Politik? Tentu Harus dan Layak dan dengan terjunnya Para perempuan ked lam dunia politik maka hak-hak perempuan dapat terpenuhi dan segala issue mengenai berbagai aspek kehidupan dapat diselaraskan dengan Pengarusutamaan Gender.

 

*) Oleh: Febby Siti Permanasari Lintang, Ketua Umum GenTaskin, Anggota Pokja Rehabsos Korban Traficking dan Kekerasan Kemensos RI, Pengelola Yayasan Pendidikan NFI

 

 

(***)

Redaksi menerima kiriman berita/video/foto amatir melalui email terbitonline[at]gmail.com , disertai dengan biodata lengkap. Kiriman Berita/video/foto akan melalui proses moderasi.

Redaksi : terbitonline[at]gmail.com

Iklan : terbitiklan[at]gmail.com atau iklanterbit[at]yahoo.com